Mataram (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar bazar produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pasar murah kebutuhan pokok di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai sarana promosi bagi pelaku usaha.
Kegiatan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian Hari Bhakti Perbendaharaan ke-19 tahun 2023 tersebut dipusatkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Jumat.
"Ini adalah perintah Menteri Keuangan untuk mencoba ikut hadir dalam membina UMKM," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto.
Ia menyebutkan jumlah sarana penjualan yang disediakan dalam bazar UMKM tersebut hanya 30 unit. Oleh sebab itu, pelaku UMKM yang diberikan kesempatan adalah binaan dari Kemenkeu dan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ultra Mikro (UMi) di NTB, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian.
Pelaku UMKM yang dilibatkan ada yang menjual produk kuliner dan fesyen dengan harga jual yang relatif murah.
Sudarmanto mengatakan melalui kegiatan promosi semacam ini, produk pelaku UMKM tidak hanya dikenal, tapi juga laku terjual. Dengan begitu, pelaku usaha akan puas mendapatkan omset sesuai harapan.
"Selama ini, bazar hanya bisa mendatangkan orang. Tapi ukuran yang kita harapkan adalah omsetnya. Jadi tingkat sukses dari pekan UMKM adalah berapa besar orang berbelanja," ujarnya.
Kemenkeu, kata dia, juga berkewajiban membina pelaku UMKM. Sebab, mereka paling mampu bertahan di dalam kondisi ekonomi apa pun. Sehingga harus ada penghargaan untuk memajukan dengan cara mempromosikan, baik secara langsung maupun secara digital.
Dengan pembinaan tersebut diharapkan UMKM bisa naik kelas dan sumber daya manusianya bisa lebih maju dan cerdas dalam pencatatan pembukuan.
Sebagai komitmen, kata Sudarmanto, Kemenkeu akan menggelar bazar UMKM dua kali dalam satu tahun. Khusus pada 2023, akan digelar pada triwulan I dan triwulan IV.
"Ini wajib terlaksana di seluruh Indonesia di ibukota provinsi. Kemenkeu harus menyelenggarakan kegiatan ini," ucapnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan pihaknya menyambut baik bazar UMKM yang digelar oleh Kemenkeu, dalam hal ini Kantor Wilayah DJPb NTB.
Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan inovasi yang bagus dan selaras dengan upaya Pemerintah Kota Mataram yang juga menggiatkan bagaimana UMKM terus meningkat, baik dari sisi jumlah produknya maupun kemasannya.
"Ini salah satu bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan jajaran Kemenkeu di NTB. Mudahan ini terus berlanjut," katanya.*
Kegiatan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian Hari Bhakti Perbendaharaan ke-19 tahun 2023 tersebut dipusatkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, Jumat.
"Ini adalah perintah Menteri Keuangan untuk mencoba ikut hadir dalam membina UMKM," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto.
Ia menyebutkan jumlah sarana penjualan yang disediakan dalam bazar UMKM tersebut hanya 30 unit. Oleh sebab itu, pelaku UMKM yang diberikan kesempatan adalah binaan dari Kemenkeu dan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ultra Mikro (UMi) di NTB, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian.
Pelaku UMKM yang dilibatkan ada yang menjual produk kuliner dan fesyen dengan harga jual yang relatif murah.
Sudarmanto mengatakan melalui kegiatan promosi semacam ini, produk pelaku UMKM tidak hanya dikenal, tapi juga laku terjual. Dengan begitu, pelaku usaha akan puas mendapatkan omset sesuai harapan.
"Selama ini, bazar hanya bisa mendatangkan orang. Tapi ukuran yang kita harapkan adalah omsetnya. Jadi tingkat sukses dari pekan UMKM adalah berapa besar orang berbelanja," ujarnya.
Kemenkeu, kata dia, juga berkewajiban membina pelaku UMKM. Sebab, mereka paling mampu bertahan di dalam kondisi ekonomi apa pun. Sehingga harus ada penghargaan untuk memajukan dengan cara mempromosikan, baik secara langsung maupun secara digital.
Dengan pembinaan tersebut diharapkan UMKM bisa naik kelas dan sumber daya manusianya bisa lebih maju dan cerdas dalam pencatatan pembukuan.
Sebagai komitmen, kata Sudarmanto, Kemenkeu akan menggelar bazar UMKM dua kali dalam satu tahun. Khusus pada 2023, akan digelar pada triwulan I dan triwulan IV.
"Ini wajib terlaksana di seluruh Indonesia di ibukota provinsi. Kemenkeu harus menyelenggarakan kegiatan ini," ucapnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan pihaknya menyambut baik bazar UMKM yang digelar oleh Kemenkeu, dalam hal ini Kantor Wilayah DJPb NTB.
Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan inovasi yang bagus dan selaras dengan upaya Pemerintah Kota Mataram yang juga menggiatkan bagaimana UMKM terus meningkat, baik dari sisi jumlah produknya maupun kemasannya.
"Ini salah satu bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan jajaran Kemenkeu di NTB. Mudahan ini terus berlanjut," katanya.*