Mataram (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat pengguna solar bersubsidi untuk segera mendaftarkan diri pada Program Subsidi Tepat. Saat ini sosialisasi dan uji coba tengah dilakukan di 34 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Keikutsertaan warga masyarakat dalam program ini akan memberikan keuntungan bagi mereka sendiri.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani mengatakan, setelah mendaftarkan diri pada Program Subsidi Tepat maka masyarakat akan mendapatkan QR Code.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau dengan mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat.
Warga masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar bersubsidi dengan volume sesuai SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.
“Sebesar 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum, untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan," kata Deden akhir pekan lalu.
Sampai saat ini Pertamina masih terus mensosialisasikan dan menguji coba pelaksanaan Program Subsidi Tepat. Karena itu, meskipun warga belum mendaftarkan diri pada program ini, Deden memastikan bahwa SPBU tetap akan melayani mereka. Namun warga akan rugi.
“Warga yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani saat membeli solar bersubsidi, namun dengan volume maksimal 20 liter/hari dan dicatat nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU,” ujarnya.
Ada temuan menarik dari survei KedaiKOPI terhadap 2.400 pengendara bermotor di 34 Provinsi pada 28 Nov-13 Desember lalu. Ternyata tak banyak responden yang tahu bahwa Biosolar termasuk BBM yang disubsidi. Hanya 4,5% responden yang tahu. Dari survey itu didapat data bahwa nelayan dan petani, supir jasa transportasi online dan pengusaha UMKM adalah kelompok yang dinilai paling berhak menikmati BBM bersubsidi, meski 2,7% responden menyatakan BBM bersubsidi harus dinikmati semua pihak.
Ekonom Universitas Airlangga Gigih Prihantono menjelaskan bahwa subsidi BBM sangat dirasakan masyarakat miskin dan UMKM. Untuk itu, pengendalian distribusi BBM subsidi sangat penting untuk meringankan beban negara.
Sebab, pada tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp502,4 triliun untuk kompensasi dan subsidi BBM. Jika penggunaannya dapat diminimalisir, anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan, kesehatan, hingga pendidikan.
Tidak tepatnya penggunaan BBM bersubsidi, kata Gigih, dapat menyebabkan ketidakadilan pada masyarakat. Dampaknya dapat meningkatkan inefisiensi anggaran dan opportunity cost.
“Misal, kalau ada anggaran Rp1 triliun tidak tepat sasaran dalam subsidi BBM, maka sebenarnya kita lost untuk bisa membangun sekitar 200 sarana atau prasarana pendidikan dan kesehatan yang harusnya bisa kita bangun di wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.
Keikutsertaan warga masyarakat dalam program ini akan memberikan keuntungan bagi mereka sendiri.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani mengatakan, setelah mendaftarkan diri pada Program Subsidi Tepat maka masyarakat akan mendapatkan QR Code.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau dengan mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat.
Warga masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar bersubsidi dengan volume sesuai SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.
“Sebesar 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum, untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan," kata Deden akhir pekan lalu.
Sampai saat ini Pertamina masih terus mensosialisasikan dan menguji coba pelaksanaan Program Subsidi Tepat. Karena itu, meskipun warga belum mendaftarkan diri pada program ini, Deden memastikan bahwa SPBU tetap akan melayani mereka. Namun warga akan rugi.
“Warga yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani saat membeli solar bersubsidi, namun dengan volume maksimal 20 liter/hari dan dicatat nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU,” ujarnya.
Ada temuan menarik dari survei KedaiKOPI terhadap 2.400 pengendara bermotor di 34 Provinsi pada 28 Nov-13 Desember lalu. Ternyata tak banyak responden yang tahu bahwa Biosolar termasuk BBM yang disubsidi. Hanya 4,5% responden yang tahu. Dari survey itu didapat data bahwa nelayan dan petani, supir jasa transportasi online dan pengusaha UMKM adalah kelompok yang dinilai paling berhak menikmati BBM bersubsidi, meski 2,7% responden menyatakan BBM bersubsidi harus dinikmati semua pihak.
Ekonom Universitas Airlangga Gigih Prihantono menjelaskan bahwa subsidi BBM sangat dirasakan masyarakat miskin dan UMKM. Untuk itu, pengendalian distribusi BBM subsidi sangat penting untuk meringankan beban negara.
Sebab, pada tahun 2022, pemerintah menganggarkan Rp502,4 triliun untuk kompensasi dan subsidi BBM. Jika penggunaannya dapat diminimalisir, anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan, kesehatan, hingga pendidikan.
Tidak tepatnya penggunaan BBM bersubsidi, kata Gigih, dapat menyebabkan ketidakadilan pada masyarakat. Dampaknya dapat meningkatkan inefisiensi anggaran dan opportunity cost.
“Misal, kalau ada anggaran Rp1 triliun tidak tepat sasaran dalam subsidi BBM, maka sebenarnya kita lost untuk bisa membangun sekitar 200 sarana atau prasarana pendidikan dan kesehatan yang harusnya bisa kita bangun di wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.