Mataram, (Antara) - Sebanyak 30 mahasiswa dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, aksi unjuk rasa di perempatan Jalan Udayana Kota Mataram, Senin, menolak pengalihan aset daerah untuk dikelola Rukun Keluarga Bima.
Aksi unjuk rasa yang dikoordinasikan Arif Kurniadin tersebut, berjalan damai dengan pengawalan sejumlah aparat Kepolisian Resor (Polres) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tidak ada kemacetan arus kendaraan bermotor saat mereka unjuk rasa.
Selain menggelar orasi di tengah jalan, para pengunjuk rasa juga membagikan selebaran kepada para pengendara yang isinya menolak pengalihan Asrama Mahasiswa Bima di Kota Mataram, yang merupakan aset daerah.
Dalam orasinya, Arif Kurniadin menilai ada bentuk niat pencaplokan oleh Rukun Keluarga Bima (RKB) terhadap keberadaan aset daerah Kabupaten Bima di Kota Mataram.
"RKB ingin mengambil alih aset daerah untuk pembangunan sekretariat RKB," katanya.
Dia mengatakan persoalan itu dibuktikan dengan pembahasan dalam rapat RKB dengan mengundang seluruh perwakilan mahasiswa di asrama mahasiswa Bima-Mataram, di gedung Lembaga Penelitian Universitas Mataram pada 2 November 2014.
Namun, dalam dinamika forum tersebut, seluruh mahasiswa menggugat atas niat yang dilakukan oleh RKB.
Pihaknya khawatir jika aset daerah tersebut diambil alih RKB, ke depannya akan dijadikan hak milik, sehingga bisa dikomersialkan, seperti kasus yang terjadi pada asrama putri Kabupaten Bima, kasus asrama mahasiswa Dompu.
"Ironis lagi, RKB ingin mengomando Lembaga Mahasiswa Kabupaten Bima dan Kota Bima, untuk digabung menjadi satu sekretariat bersama. Itu lucu, atas dasar apa mereka ingin mengatur dan mengintervensi kami," ujar Arif.
Untuk itu, katanya, mahasiswa Kabupaten Bima menyatakan sikap menolak pengalihan asrama mahasiswa Bima di bawah pengelolaan RKB, menolak pembangunan sekretariat RKB di asrama mahasiswa Bima.
Selain itu, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi pengalihan aset daerah di Kota Mataram, ke RKB.
Mahasiswa Kabupaten Bima juga meminta transparansi atas sumbangan Pemerintah Provinsi NTB berupa sepetak tanah ke RKB untuk pembangunan sekretariat RKB.
"Kami minta juga RKB harus perjelas dan mempertanggungjawabkan sumbangan bantuan dana untuk pengadaan satu unit ambulans oleh masyarakat Bima di Pulau Lombok," kata Arif.
Usai berorasi di perempatan jalan Udayana, sebanyak 30 mahasiswa Kabupaten Bima tersebut melanjutkan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB dan gedung DPRD NTB.
Aksi unjuk rasa yang dikoordinasikan Arif Kurniadin tersebut, berjalan damai dengan pengawalan sejumlah aparat Kepolisian Resor (Polres) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tidak ada kemacetan arus kendaraan bermotor saat mereka unjuk rasa.
Selain menggelar orasi di tengah jalan, para pengunjuk rasa juga membagikan selebaran kepada para pengendara yang isinya menolak pengalihan Asrama Mahasiswa Bima di Kota Mataram, yang merupakan aset daerah.
Dalam orasinya, Arif Kurniadin menilai ada bentuk niat pencaplokan oleh Rukun Keluarga Bima (RKB) terhadap keberadaan aset daerah Kabupaten Bima di Kota Mataram.
"RKB ingin mengambil alih aset daerah untuk pembangunan sekretariat RKB," katanya.
Dia mengatakan persoalan itu dibuktikan dengan pembahasan dalam rapat RKB dengan mengundang seluruh perwakilan mahasiswa di asrama mahasiswa Bima-Mataram, di gedung Lembaga Penelitian Universitas Mataram pada 2 November 2014.
Namun, dalam dinamika forum tersebut, seluruh mahasiswa menggugat atas niat yang dilakukan oleh RKB.
Pihaknya khawatir jika aset daerah tersebut diambil alih RKB, ke depannya akan dijadikan hak milik, sehingga bisa dikomersialkan, seperti kasus yang terjadi pada asrama putri Kabupaten Bima, kasus asrama mahasiswa Dompu.
"Ironis lagi, RKB ingin mengomando Lembaga Mahasiswa Kabupaten Bima dan Kota Bima, untuk digabung menjadi satu sekretariat bersama. Itu lucu, atas dasar apa mereka ingin mengatur dan mengintervensi kami," ujar Arif.
Untuk itu, katanya, mahasiswa Kabupaten Bima menyatakan sikap menolak pengalihan asrama mahasiswa Bima di bawah pengelolaan RKB, menolak pembangunan sekretariat RKB di asrama mahasiswa Bima.
Selain itu, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi pengalihan aset daerah di Kota Mataram, ke RKB.
Mahasiswa Kabupaten Bima juga meminta transparansi atas sumbangan Pemerintah Provinsi NTB berupa sepetak tanah ke RKB untuk pembangunan sekretariat RKB.
"Kami minta juga RKB harus perjelas dan mempertanggungjawabkan sumbangan bantuan dana untuk pengadaan satu unit ambulans oleh masyarakat Bima di Pulau Lombok," kata Arif.
Usai berorasi di perempatan jalan Udayana, sebanyak 30 mahasiswa Kabupaten Bima tersebut melanjutkan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB dan gedung DPRD NTB.