Mataram, (Antara) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mulai dikerjakan tahun 2015.
"Kami pastikan pembangunan Bendungan Bintang Bano sudah bisa dimulai pengerjaannya tahun 2015, mengingat seluruh anggarannya sudah masuk di dalam DIPA Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," kata Basuki Hadimuljono di Mataram, Rabu.
Ia menyebutkan, selain Bintang Bano di NTB, beberapa bendungan lain di sejumlah daerah juga sudah masuk dalam agenda prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera dibangun.
Karena itu, pihaknya menjamin semua usulan yang masuk dari seluruh daerah terkait pembangunan waduk atau bendungan akan tetap menjadi prioritas Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
"Kalau sudah `oke`, tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan, mengingat masalah kedaulatan pangan di dalamnya menyangkut sumber daya air masuk dalam prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla," tegasnya.
Menurut dia, persoalan sumber daya air merupakan masalah krusial yang harus secepatnya bisa diatasi oleh pemerintah. Karena tanpa ada air tidak akan terjadi kedaulatan pangan. Sebab, bagaimanapun keberadaan sumber daya air sangat diperlukan bagi keberlangsungan bangsa dan negara.
Ia menambahkan, dari total anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata Basuki, akan diperuntukkan pembangunan sumber daya air.
Bahkan, selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan ada 13 bendungan yang akan di bangun. Jika di hitung maka akan ada lima bendungan setiap tahun yang akan terbangun.
"Kalau lahannya sudah ada begitu juga anggarannya siap, langsung kita `ground breaking`," ujarnya di sela-sela acara Musrenbang Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang dilangsungkan di kota Mataram, NTB.
Sedangkan, untuk waduk, dalam lima tahun pemerintah telah merencanakan membangun 65 waduk, sedangkan yang sudah dalam tahap pengerjaan sebanyak 16 waduk. Tiga di antaranya dikerjakan Januari 2015.
Selain untuk kedaulatan pangan dan air pihaknya juga akan membantu program pemerintah melalui kedaulatan energi melalui pemanfaatan air di seluruh waduk dan bendungan. Hal ini sejalan dengan nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi.
"Jadi prinsip kami saat ini jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Karena, lebih cepat lebih baik saja tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi dan `domain` masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan," katanya.
Di samping itu, tambah Basuki, terkait pemenuhan kebutuhan air pihaknya menargetkan 74 persen sampai tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia akan menikmati sumber air. Oleh karenanya, dalam kurun waktu lima tahun, kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat bisa terpenuhi 100 persen.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Mala Rahman, berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dapat membantu pemerintah daerah melanjutkan pembangunan Bendunagn Bintang Bano.
Sebab, semenjak pembangunannya dilaksanakan lima tahun lalu, hingga saat ini bendungan tersebut belum juga tuntas dikerjakan, karena minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, membangun Bendungan Bintang Bano senilai Rp700 miliar lebih yang dirancang mampu menahan volume banjir hingga 21,13 juta meter kubik dalam waktu 28 jam.
Selain untuk irigasi persawahan, bendungan raksasa Bintang Bano diharapkan akan berfungsi sebagai sumber air bersih dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Bendungan Bintang Bano akan dibangun di Desa Bangkat Munteh, Kecamatan Brang Rea yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Taliwang, Ibu Kota Sumbawa Barat.
Menurut rencana, mestinya bendungan itu diharapkan tuntas pada tahun 2014. Namun, hingga akhir 2014 rencana tersebut belum juga terealisasi.
Bendungan Bintang Bano akan mengairi 6.695 hektar areal pertanian dan mampu memproduksi air bersih hingga 555 liter per detik untuk melayani kebutuhan air masyarakat Sumbawa Barat.
Infrastuktur tersebut dirancang untuk menyediakan pasokan listrik sebesar 9 Mega Watt. Bahkan, berdasarkan data Dinas PU NTB bendungan Bintang Bano diprediksi mampu mengendalikan banjir hingga siklus 25 tahun.
"Kami pastikan pembangunan Bendungan Bintang Bano sudah bisa dimulai pengerjaannya tahun 2015, mengingat seluruh anggarannya sudah masuk di dalam DIPA Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," kata Basuki Hadimuljono di Mataram, Rabu.
Ia menyebutkan, selain Bintang Bano di NTB, beberapa bendungan lain di sejumlah daerah juga sudah masuk dalam agenda prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera dibangun.
Karena itu, pihaknya menjamin semua usulan yang masuk dari seluruh daerah terkait pembangunan waduk atau bendungan akan tetap menjadi prioritas Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
"Kalau sudah `oke`, tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan, mengingat masalah kedaulatan pangan di dalamnya menyangkut sumber daya air masuk dalam prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla," tegasnya.
Menurut dia, persoalan sumber daya air merupakan masalah krusial yang harus secepatnya bisa diatasi oleh pemerintah. Karena tanpa ada air tidak akan terjadi kedaulatan pangan. Sebab, bagaimanapun keberadaan sumber daya air sangat diperlukan bagi keberlangsungan bangsa dan negara.
Ia menambahkan, dari total anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata Basuki, akan diperuntukkan pembangunan sumber daya air.
Bahkan, selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan ada 13 bendungan yang akan di bangun. Jika di hitung maka akan ada lima bendungan setiap tahun yang akan terbangun.
"Kalau lahannya sudah ada begitu juga anggarannya siap, langsung kita `ground breaking`," ujarnya di sela-sela acara Musrenbang Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang dilangsungkan di kota Mataram, NTB.
Sedangkan, untuk waduk, dalam lima tahun pemerintah telah merencanakan membangun 65 waduk, sedangkan yang sudah dalam tahap pengerjaan sebanyak 16 waduk. Tiga di antaranya dikerjakan Januari 2015.
Selain untuk kedaulatan pangan dan air pihaknya juga akan membantu program pemerintah melalui kedaulatan energi melalui pemanfaatan air di seluruh waduk dan bendungan. Hal ini sejalan dengan nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi.
"Jadi prinsip kami saat ini jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Karena, lebih cepat lebih baik saja tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi dan `domain` masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan," katanya.
Di samping itu, tambah Basuki, terkait pemenuhan kebutuhan air pihaknya menargetkan 74 persen sampai tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia akan menikmati sumber air. Oleh karenanya, dalam kurun waktu lima tahun, kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat bisa terpenuhi 100 persen.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Mala Rahman, berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dapat membantu pemerintah daerah melanjutkan pembangunan Bendunagn Bintang Bano.
Sebab, semenjak pembangunannya dilaksanakan lima tahun lalu, hingga saat ini bendungan tersebut belum juga tuntas dikerjakan, karena minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, membangun Bendungan Bintang Bano senilai Rp700 miliar lebih yang dirancang mampu menahan volume banjir hingga 21,13 juta meter kubik dalam waktu 28 jam.
Selain untuk irigasi persawahan, bendungan raksasa Bintang Bano diharapkan akan berfungsi sebagai sumber air bersih dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Bendungan Bintang Bano akan dibangun di Desa Bangkat Munteh, Kecamatan Brang Rea yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Taliwang, Ibu Kota Sumbawa Barat.
Menurut rencana, mestinya bendungan itu diharapkan tuntas pada tahun 2014. Namun, hingga akhir 2014 rencana tersebut belum juga terealisasi.
Bendungan Bintang Bano akan mengairi 6.695 hektar areal pertanian dan mampu memproduksi air bersih hingga 555 liter per detik untuk melayani kebutuhan air masyarakat Sumbawa Barat.
Infrastuktur tersebut dirancang untuk menyediakan pasokan listrik sebesar 9 Mega Watt. Bahkan, berdasarkan data Dinas PU NTB bendungan Bintang Bano diprediksi mampu mengendalikan banjir hingga siklus 25 tahun.