Mataram, (Antara) - Komisi VIII DPR RI mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pusat peradaban Islam untuk kawasan timur Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak saat bertemu Gubernur NTB TGH Zainul Majdi dan wakilnya H Muhammad Amin di Mataram, Kamis, mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras dan perhatian pemerintah provinsi yang memberikan perhatian terhadap kehidupan beragama di daerah yang terkenal dengan sebutan "seribu masjid" ini.
"Meski penduduk NTB mayoritas Islam, namun dengan kebijakan Gubernur Zainul Majdi dan wakilnya H Muhammad Amin, mampu mengayomi pemeluk agama lain," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berpandangan apa yang terjadi di NTB ini adalah wujud dari kondisi dan kehidupan keagamaan yang patut menjadi contoh dan harus ditiru daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, Komisi VIII DPR berharap Provinsi NTB mampu menjadi lokomotif dalam peradaban Islam, tidak hanya di NTB tetapi untuk kawasan Indonesia timur.
Selain itu, pihaknya juga mendukung peningkatan alokasi dana dekonsentrasi dan sinergi yang terjalin antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB.
Sementara itu, sebagai alumni anggota Komisi VIII DPR RI, Gubernur Zainul Majdi menjelaskan bahwa masyarakat NTB sampai saat ini rukun beragama dalam keberagaman. Masyarakat di daerah ini memiliki penghayatan agama yang kuat dan saling mengayomi.
Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, gubernur menitipkan kepada Komisi VIII agar pemerintah melalui Kementerian Agama dapat memberikan perhatian terutama terkait dengan pendidikan keagamaan untuk terus ditingkatkan, khususnya terkait konten apa yang diajarkan kepada anak-anak didik.
"Dibutuhkan konsentrasi lebih dari kementerian dalam hal pendidikan keagamaan untuk membentuk karakter seorang anak, mengingat selama ini ada perbedaan yang sangat jauh antara sekolah swasta dan negeri. Jadi, iskriminasi antara pendidikan negeri dan swasta harus dihilangkan, sehingga semua pendidikan memiliki hak dan kewajiban yang sama," ujarnya.
Kehadiran enam anggota Komisi VIII DPR RI di NTB dan bertemu dengan gubernur dan wakilnya, dalam rangka reses masa persidangan I tahun 2014-2015. Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB pada 8-11 Desember 2014.
Kunjungan ke NTB ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, terutama bidang agama dan sosial. Agenda dalam kunjungan kerja ini adalah pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Agama NTB.
Selain itu, Komisi VIII juga akan melakukan peninjauan ke IAIN Mataram, asrama haji, Pondok Pesantren Abu Hurairah, Kepala Dinas Sosial dan jajarannya, termasuk bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Di samping itu, Komisi VIII DPR RI ini juga melakukan peninjauan ke Rumah Sehat Baznas di Kompleks Ponpes NU Darunnajah, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, meninjau Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Lombok Utara, dan Kantor BPBD Provinsi NTB.
Dalam pertemuan tersebut anggota Komisi VIII menyerahkan secara simbolis bantuan modal usaha dari Baznas untuk "mustafik" serta bantuan tahap II dari BNPB untuk korban akibat bencana kekeringan di NTB.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak saat bertemu Gubernur NTB TGH Zainul Majdi dan wakilnya H Muhammad Amin di Mataram, Kamis, mengatakan pihaknya mengapresiasi kerja keras dan perhatian pemerintah provinsi yang memberikan perhatian terhadap kehidupan beragama di daerah yang terkenal dengan sebutan "seribu masjid" ini.
"Meski penduduk NTB mayoritas Islam, namun dengan kebijakan Gubernur Zainul Majdi dan wakilnya H Muhammad Amin, mampu mengayomi pemeluk agama lain," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya berpandangan apa yang terjadi di NTB ini adalah wujud dari kondisi dan kehidupan keagamaan yang patut menjadi contoh dan harus ditiru daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, Komisi VIII DPR berharap Provinsi NTB mampu menjadi lokomotif dalam peradaban Islam, tidak hanya di NTB tetapi untuk kawasan Indonesia timur.
Selain itu, pihaknya juga mendukung peningkatan alokasi dana dekonsentrasi dan sinergi yang terjalin antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB.
Sementara itu, sebagai alumni anggota Komisi VIII DPR RI, Gubernur Zainul Majdi menjelaskan bahwa masyarakat NTB sampai saat ini rukun beragama dalam keberagaman. Masyarakat di daerah ini memiliki penghayatan agama yang kuat dan saling mengayomi.
Untuk itu, melalui kesempatan tersebut, gubernur menitipkan kepada Komisi VIII agar pemerintah melalui Kementerian Agama dapat memberikan perhatian terutama terkait dengan pendidikan keagamaan untuk terus ditingkatkan, khususnya terkait konten apa yang diajarkan kepada anak-anak didik.
"Dibutuhkan konsentrasi lebih dari kementerian dalam hal pendidikan keagamaan untuk membentuk karakter seorang anak, mengingat selama ini ada perbedaan yang sangat jauh antara sekolah swasta dan negeri. Jadi, iskriminasi antara pendidikan negeri dan swasta harus dihilangkan, sehingga semua pendidikan memiliki hak dan kewajiban yang sama," ujarnya.
Kehadiran enam anggota Komisi VIII DPR RI di NTB dan bertemu dengan gubernur dan wakilnya, dalam rangka reses masa persidangan I tahun 2014-2015. Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB pada 8-11 Desember 2014.
Kunjungan ke NTB ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, terutama bidang agama dan sosial. Agenda dalam kunjungan kerja ini adalah pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Agama NTB.
Selain itu, Komisi VIII juga akan melakukan peninjauan ke IAIN Mataram, asrama haji, Pondok Pesantren Abu Hurairah, Kepala Dinas Sosial dan jajarannya, termasuk bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Di samping itu, Komisi VIII DPR RI ini juga melakukan peninjauan ke Rumah Sehat Baznas di Kompleks Ponpes NU Darunnajah, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian, meninjau Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Lombok Utara, dan Kantor BPBD Provinsi NTB.
Dalam pertemuan tersebut anggota Komisi VIII menyerahkan secara simbolis bantuan modal usaha dari Baznas untuk "mustafik" serta bantuan tahap II dari BNPB untuk korban akibat bencana kekeringan di NTB.