Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Prancis, khususnya di sektor pertahanan.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pertemuannya dengan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu.
"Pemerintah Indonesia menekankan untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan, terutama perihal modernisasi alutsista," demikian petikan keterangan pers yang diterbitkan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memperkuat sistem pertahanan nasional guna menjaga hubungan bilateral kedua negara yang telah memasuki babak baru, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis.
“Kami ingin memperkuat kedaulatan bersama dan menyatukan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan global, termasuk krisis regional,” ujar Jean-Noël Barrot kepada awak media usai pertemuan tersebut.
Sejak tahun 2011, Indonesia dan Prancis telah menjalin kemitraan strategis yang diperkuat dengan Plan of Action (PoA) yang ditandatangani pada 2021.
Baca juga: EVOS kerjasama dengan 40 universitas bangun esport
Selain itu, Indonesia juga berharap perluasan kerja sama dalam hal transfer teknologi. Hal tersebut menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia karena sistem pertahanan yang kuat merupakan hal dasar dalam menjaga stabilitas nasional.
Dalam kesempatan ini, Menlu Barrot menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas penerimaannya. Kunjungan Menlu Prancis ke Indonesia diharapkan mendapat hasil yang konkret dalam penguatan kemitraan antara kedua negara.
Baca juga: Kemhan Indonesia dan Vietnam perkuat kerjasama bidang persenjataan
“Ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif kunjungan ini dari pihak Indonesia,” ujar Menlu Barrot menutup keterangannya kepada awak media.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
