"Data penerima bantuan sosial berupa beras ini ditentukan pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Soroto di Praya, Jumat.
Ia mengatakan, bantuan beras itu disalurkan oleh Bulog melalui pemerintah desa dan diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah bantuan beras yang diberikan tahap pertama ini sebanyak 10 kilogram per KPM sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
"Satu KPM itu menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan, namun diberikan satu bulan dulu," katanya.
Ia mengatakan, bantuan ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjaga inflasi. Sedangkan data KPM yang mendapatkan bantuan tersebut didominasi oleh masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan cadangan pangan pemerintah.
"Data yang digunakan untuk program Bapanas ini dari Kementerian Sosial langsung," katanya.
Program cadangan bantuan pangan ini merupakan inisiasi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu.
Program ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, keadaan darurat.
"Ini juga untuk melindungi konsumen dan mengendalikan dampak inflasi," katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang mendapat bantuan sosial beras itu supaya memanfaatkannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Bantuan yang diberikan ini harus digunakan dengan baik, jangan sampai dijual untuk keperluan yang tidak mendesak," katanya.