Bandarlampung (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Utara.
"Harapannya mal pelayanan publik ini dapat menjadi penarik investasi di daerah dan bila investasi meningkat, akan meningkatkan juga lapangan pekerjaan dan menurunkan kemiskinan," ujar Azwar Anas dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Ia menjelaskan dengan adanya MPP yang diresmikan hari ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, baik secara daring maupun langsung datang ke lokasi.
"Jadi, dengan adanya ini bisa mempermudah masyarakat. Lalu digitalisasi dalam pemerintahan termasuk pelayanan publik ini penting dilakukan. Jadi, di mal pelayanan publik ini juga terjadi transformasi digital dalam melakukan pelayanan," katanya.
Anas melanjutkan saat pandemi COVID-19 layanan publik sempat terganggu, namun dengan suksesnya penanganan COVID-19 diharapkan semua layanan bisa berjalan dengan baik untuk melayani masyarakat.
"Seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di tingkat nasional ataupun global, serta pulihnya ekonomi diharapkan agenda reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan nyaman bisa berjalan dengan maksimal," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan apresiasi atas diresmikannya MPP di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Selatan ini.
"Ini suatu kebanggaan sebab sudah ada beberapa mal pelayanan publik di Lampung, ini jadi terobosan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat," kata Arinal.
Gubernur berharap dengan adanya MPP di Lampung Selatan dan Lampung Utara yang diresmikan hari ini dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat sehingga memberikan kemudahan berusaha yang meningkatkan perekonomian daerah.
"Dengan adanya kemudahan berusaha, lalu mudah memperoleh layanan perizinan maka akan memengaruhi minat pelaku ekonomi dan investor untuk berinvestasi disini. Lalu ini akan mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Selanjutnya MPP di Kabupaten Lampung Selatan telah menyediakan sebanyak 228 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
Baca juga: Menteri PAN-RB menyiapkan nomor HP tanya jawab kebijakan
Baca juga: Menteri PAN RB meminta daerah di NTB fokus peningkatan gizi ibu hamil
Sementara MPP di Kabupaten Lampung Utara meliputi 193 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari tujuh perangkat daerah dan 47 pelayanan dari 11 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD untuk kemudahan pelayanan perizinan dan investasi.
"Harapannya mal pelayanan publik ini dapat menjadi penarik investasi di daerah dan bila investasi meningkat, akan meningkatkan juga lapangan pekerjaan dan menurunkan kemiskinan," ujar Azwar Anas dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Ia menjelaskan dengan adanya MPP yang diresmikan hari ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, baik secara daring maupun langsung datang ke lokasi.
"Jadi, dengan adanya ini bisa mempermudah masyarakat. Lalu digitalisasi dalam pemerintahan termasuk pelayanan publik ini penting dilakukan. Jadi, di mal pelayanan publik ini juga terjadi transformasi digital dalam melakukan pelayanan," katanya.
Anas melanjutkan saat pandemi COVID-19 layanan publik sempat terganggu, namun dengan suksesnya penanganan COVID-19 diharapkan semua layanan bisa berjalan dengan baik untuk melayani masyarakat.
"Seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19 di tingkat nasional ataupun global, serta pulihnya ekonomi diharapkan agenda reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan nyaman bisa berjalan dengan maksimal," ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan apresiasi atas diresmikannya MPP di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Selatan ini.
"Ini suatu kebanggaan sebab sudah ada beberapa mal pelayanan publik di Lampung, ini jadi terobosan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat," kata Arinal.
Gubernur berharap dengan adanya MPP di Lampung Selatan dan Lampung Utara yang diresmikan hari ini dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat sehingga memberikan kemudahan berusaha yang meningkatkan perekonomian daerah.
"Dengan adanya kemudahan berusaha, lalu mudah memperoleh layanan perizinan maka akan memengaruhi minat pelaku ekonomi dan investor untuk berinvestasi disini. Lalu ini akan mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
Selanjutnya MPP di Kabupaten Lampung Selatan telah menyediakan sebanyak 228 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari 15 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
Baca juga: Menteri PAN-RB menyiapkan nomor HP tanya jawab kebijakan
Baca juga: Menteri PAN RB meminta daerah di NTB fokus peningkatan gizi ibu hamil
Sementara MPP di Kabupaten Lampung Utara meliputi 193 pelayanan dan perizinan secara terpadu dari tujuh perangkat daerah dan 47 pelayanan dari 11 instansi vertikal, BUMN, dan BUMD untuk kemudahan pelayanan perizinan dan investasi.