Mataram (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat menyebutkan pembangunan kereta gantung dari Desa Karang Sidemen menuju kawasan Gunung Rinjani tetap dilaksanakan namun menunggu penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Pembangunan fasilitas kereta gantung ini tetap jadi," ujar Kepala DPMPTSP NTB, Mohammad Rum saat dikonfirmasi wartawan usai Sidang Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Baca juga: Nasib kereta gantung Gunung Rinjani tidak jelas
Ia menjelaskan akhir bulan Mei ini tim investor dari China akan datang ke NTB untuk memulai penyusunan proses Amdal sebelum memulai konstruksi.
"Amdal itu wajib dan tidak ada salahnya melakukan "ground breaking" dulu sebelum Amdal selesai," ujarnya menanggapi isu di tengah masyarakat bahwa pembangunan kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani urung dilakukan meski sudah ada peletakan batu pertama pada Desember 2022.
Menurutnya, sebelum memulai membangun wajib bagi investor menyusun Amdal sebab pintu awal masuk konstruksi harus di mulai dari Amdal.
"Tanpa itu (Amdal) kita juga tidak berani. Nanti kalau belum ada itu kita dipertanyakan lagi," ujarnya.
Untuk Amdal ini, lanjut Rum, pihak investor akan memaparkan desain dan konstruksi kereta gantung tersebut. Dalam proses Amdal, pihak investor tidak bisa bekerja melainkan dilakukan pihak konsultan yang disewa oleh investor.
"Apakah ada koreksi atau masukan nanti saat pemaparan itu kita bisa lihat. Karena nanti yang menyetujui Amdal bukan kita tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Rum.
Terkait waktu penuntasan Amdal, Rum mengungkapkan butuh waktu tiga sampai empat bulan.
Untuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED) sudah dituntaskan oleh investor. Bahkan, kata Rum, DED telah disempurnakan sebanyak tiga kali.
"Sekarang tinggal nunggu Amdal saja. Kalau suda ada Amdal maka tidak boleh keluar dari Amdal itu untuk melakukan pembangunan," tegas Rum.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini, mengungkapkan investor juga menagih janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Lombok Tengah terkait jalan akses ke lokasi di luar.
Karena di luar itu, lanjutnya, kewajiban Pemprov dan Pemerintah Lombok Tengah membangun jalan sepanjang 5 kilometer.
"Saya sudah kontak Sekda Lombok Tengah, minta ada pertemuan antara Pemprov dengan Pemda Lombok Tengah menyikapi ini. Rencananya, saya rencanakan besok sore di Kantor DPMPTSP bersama Dinas PUPR. Jalan akses ini untuk pengunjung nantinya bukan pada saat ini. Kalau dari sekarang di bangun juga bagus," katanya.
Lebih lanjut, Rum menyampaikan untuk membuktikan keseriusan, investor juga sudah mendepositokan uang sebesar Rp5 miliar di Bank NTB Syariah.
"Ini artinya mereka serius. Baru ada investor seperti ini yang menaruh uang Rp5 miliar di Bank NTB Syariah," katanya.
Diketahui pembangunan kereta gantung tersebut dibangun oleh investor asal China melalui PT Indonesia Lombok Resort dengan nilai proyek Rp2,2 triliun dan ditargetkan rampung pada 2025.
Keberadaan kereta gantung ini diharapkan bisa menjadi titik awal pergerakan ekonomi masyarakat di wilayah utara Lombok Tengah, supaya ada keseimbangan dengan adanya pembangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di wilayah selatan.
"Pembangunan fasilitas kereta gantung ini tetap jadi," ujar Kepala DPMPTSP NTB, Mohammad Rum saat dikonfirmasi wartawan usai Sidang Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Baca juga: Nasib kereta gantung Gunung Rinjani tidak jelas
Ia menjelaskan akhir bulan Mei ini tim investor dari China akan datang ke NTB untuk memulai penyusunan proses Amdal sebelum memulai konstruksi.
"Amdal itu wajib dan tidak ada salahnya melakukan "ground breaking" dulu sebelum Amdal selesai," ujarnya menanggapi isu di tengah masyarakat bahwa pembangunan kereta gantung menuju kawasan Gunung Rinjani urung dilakukan meski sudah ada peletakan batu pertama pada Desember 2022.
Menurutnya, sebelum memulai membangun wajib bagi investor menyusun Amdal sebab pintu awal masuk konstruksi harus di mulai dari Amdal.
"Tanpa itu (Amdal) kita juga tidak berani. Nanti kalau belum ada itu kita dipertanyakan lagi," ujarnya.
Untuk Amdal ini, lanjut Rum, pihak investor akan memaparkan desain dan konstruksi kereta gantung tersebut. Dalam proses Amdal, pihak investor tidak bisa bekerja melainkan dilakukan pihak konsultan yang disewa oleh investor.
"Apakah ada koreksi atau masukan nanti saat pemaparan itu kita bisa lihat. Karena nanti yang menyetujui Amdal bukan kita tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Rum.
Terkait waktu penuntasan Amdal, Rum mengungkapkan butuh waktu tiga sampai empat bulan.
Untuk studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED) sudah dituntaskan oleh investor. Bahkan, kata Rum, DED telah disempurnakan sebanyak tiga kali.
"Sekarang tinggal nunggu Amdal saja. Kalau suda ada Amdal maka tidak boleh keluar dari Amdal itu untuk melakukan pembangunan," tegas Rum.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini, mengungkapkan investor juga menagih janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Lombok Tengah terkait jalan akses ke lokasi di luar.
Karena di luar itu, lanjutnya, kewajiban Pemprov dan Pemerintah Lombok Tengah membangun jalan sepanjang 5 kilometer.
"Saya sudah kontak Sekda Lombok Tengah, minta ada pertemuan antara Pemprov dengan Pemda Lombok Tengah menyikapi ini. Rencananya, saya rencanakan besok sore di Kantor DPMPTSP bersama Dinas PUPR. Jalan akses ini untuk pengunjung nantinya bukan pada saat ini. Kalau dari sekarang di bangun juga bagus," katanya.
Lebih lanjut, Rum menyampaikan untuk membuktikan keseriusan, investor juga sudah mendepositokan uang sebesar Rp5 miliar di Bank NTB Syariah.
"Ini artinya mereka serius. Baru ada investor seperti ini yang menaruh uang Rp5 miliar di Bank NTB Syariah," katanya.
Diketahui pembangunan kereta gantung tersebut dibangun oleh investor asal China melalui PT Indonesia Lombok Resort dengan nilai proyek Rp2,2 triliun dan ditargetkan rampung pada 2025.
Keberadaan kereta gantung ini diharapkan bisa menjadi titik awal pergerakan ekonomi masyarakat di wilayah utara Lombok Tengah, supaya ada keseimbangan dengan adanya pembangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di wilayah selatan.