Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera membangun instalasi pengelolaan air limbah (Ipal) komunal induk dengan nilai proyek sekitar Rp1 triliun, guna memperbaiki kondisi sanitasi di daerah ini.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram M Ramayoga di Mataram, Rabu, mengatakan, anggaran pembangunan Ipal komunal yang dananya bersumber dari bantuan Asian Development Bank (ADB) melalui pemerintah pusat.
"Akhir tahun ini pemerintah pusat akan melaksanakan pra tender untuk pembangunan Ipal komunal tersebut dan pelaksanaan fisik dimulai 2024 hingga 2027, dengan nilai proyek hampir Rp1 triliun," katanya.
Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Kota Mataram dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait mensinergikan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik- terpusat (SPALD- T) Kota Mataram, di ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram.
Menurut Ramayoga, penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai syarat pencairan anggaran pembangunan Ipal komunal dari ADB.
Besarnya anggaran pembangunan Ipal komunal ini karena adanya aktivitas pembongkaran jalan negara, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk sambungan jaringan pipa ke 4.000 rumah tangga di dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Sekarbela.
"Jadi mereka sudah berkomitmen, setelah memasang jaringan pipa akan mengembalikan kondisi jalan ke bentuk semula," katanya.
Sementara, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare untuk pembangunan Ipal komunal di kawasan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.
"Luasnya lahan yang dibutuhkan, karena Ipal yang akan dibangun berskala besar dan menjadi Ipal induk," katanya.
Lebih jauh, Ramayoga mengatakan, pembangunan Ipal komunal ini memiliki konsep menampung berbagai air limbah yang ditimbulkan masyarakat baik skala rumah tangga maupun perusahaan ke satu tempat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang air limbah ke fasilitas umum seperti, saluran, drainase dan ke sungai.
"Bahkan ke depan masyarakat tidak perlu lagi membuat septic tank, sebab semua akan dialirkan langsung ke Ipal komunal tersebut," ujarnya.
Untuk tahap pertama, katanya, Ipal komunal diperuntukkan bagi beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, dengan pertimbangan kepadatan penduduk, dan wilayah dekat dengan pantai karena permukaan air tanah dangkal.
"Setelah kawasan itu terlayani maksimal, barulah secara bertahap dialihkan ke kelurahan-kelurahan lainnya," katanya.
Sementara terkait dengan retribusi rumah tangga atau pihak swasta yang menggunakan Ipal komunal, akan ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).
Karena itulah, lanjutnya, ketika pemerintah pusat sudah mulai melaksanakan proyek fisik, pemerintah kota diminta untuk membahas penetapan tarif.
"Jadi begitu Ipal beroperasi, sudah bisa langsung dilakukan penarikan retribusi," katanya.
Lebih jauh Ramayoga mengatakan, limbah yang diolah ada Ipal tersebut akan dikelola dan dibuang ke saluran secara bebas setelah dijamin jernih dan tidak merusak lingkungan.
"Sedangkan endapan kotoran yang akan akan diolah jadi pupuk seperti di Pulau Bali dan Jawa," katanya.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram M Ramayoga di Mataram, Rabu, mengatakan, anggaran pembangunan Ipal komunal yang dananya bersumber dari bantuan Asian Development Bank (ADB) melalui pemerintah pusat.
"Akhir tahun ini pemerintah pusat akan melaksanakan pra tender untuk pembangunan Ipal komunal tersebut dan pelaksanaan fisik dimulai 2024 hingga 2027, dengan nilai proyek hampir Rp1 triliun," katanya.
Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Kota Mataram dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait mensinergikan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik- terpusat (SPALD- T) Kota Mataram, di ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram.
Menurut Ramayoga, penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai syarat pencairan anggaran pembangunan Ipal komunal dari ADB.
Besarnya anggaran pembangunan Ipal komunal ini karena adanya aktivitas pembongkaran jalan negara, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk sambungan jaringan pipa ke 4.000 rumah tangga di dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Sekarbela.
"Jadi mereka sudah berkomitmen, setelah memasang jaringan pipa akan mengembalikan kondisi jalan ke bentuk semula," katanya.
Sementara, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare untuk pembangunan Ipal komunal di kawasan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela.
"Luasnya lahan yang dibutuhkan, karena Ipal yang akan dibangun berskala besar dan menjadi Ipal induk," katanya.
Lebih jauh, Ramayoga mengatakan, pembangunan Ipal komunal ini memiliki konsep menampung berbagai air limbah yang ditimbulkan masyarakat baik skala rumah tangga maupun perusahaan ke satu tempat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang air limbah ke fasilitas umum seperti, saluran, drainase dan ke sungai.
"Bahkan ke depan masyarakat tidak perlu lagi membuat septic tank, sebab semua akan dialirkan langsung ke Ipal komunal tersebut," ujarnya.
Untuk tahap pertama, katanya, Ipal komunal diperuntukkan bagi beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, dengan pertimbangan kepadatan penduduk, dan wilayah dekat dengan pantai karena permukaan air tanah dangkal.
"Setelah kawasan itu terlayani maksimal, barulah secara bertahap dialihkan ke kelurahan-kelurahan lainnya," katanya.
Sementara terkait dengan retribusi rumah tangga atau pihak swasta yang menggunakan Ipal komunal, akan ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).
Karena itulah, lanjutnya, ketika pemerintah pusat sudah mulai melaksanakan proyek fisik, pemerintah kota diminta untuk membahas penetapan tarif.
"Jadi begitu Ipal beroperasi, sudah bisa langsung dilakukan penarikan retribusi," katanya.
Lebih jauh Ramayoga mengatakan, limbah yang diolah ada Ipal tersebut akan dikelola dan dibuang ke saluran secara bebas setelah dijamin jernih dan tidak merusak lingkungan.
"Sedangkan endapan kotoran yang akan akan diolah jadi pupuk seperti di Pulau Bali dan Jawa," katanya.