Sumbawa Barat (Antara NTB) - DPRD Sumbawa Barat mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi untuk segera bersikap terkait pembangunan "smelter" PT Newmont Nusa Tenggara.
Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Fud Syaefuddin di Taliwang, Kamis, mengatakan sebagai pemilik kewenangan dalam izin pertambangan, Gubernur NTB semestinya segera mengambil langkah strategis untuk menyikapi keinginan masyarakat agar dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang di daerah ini.
"Sekarang semua kewenangan menyangkut perizinan, termasuk soal tambang, sudah ditarik ke provinsi. Jadi sudah sepantasnya gubernur selaku pemilik kewenangan menyikapi aspirasi masyarakat yang sekarang semakin menguat terkait pembangunan `smelter` itu," kata Fud.
Bukan hanya gubernur, kata Fud, DPRD NTB dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di daerah ini juga harus menyikapi masalah tersebut karena meski tambang PT NNT berada di Sumbawa Barat, tetapi kabupaten/kota lainnya juga merasakan manfaat dengan adanya pembagian royalti setiap tahun.
Yang terpenting, menurut dia, Pemprov NTB, DPRD dan seluruh kabupaten/kota harus memiliki sikap bersama bahwa "smelter" harus dibangun di NTB. DPRD Sumbawa Barat, kata dia, siap untuk duduk bersama membahas masalah ini.
"Soal lokasi tidak masalah, dimana pun. Kami tentu berharap dibangun di Sumbawa Barat. Tetapi yang penting dan harus diperjuangkan bersama bahwa `smelter` itu wajib dibangun di NTB," katanya.
Karena dengan adanya smelter, lanjut Fud, harapan masyarakat dan pemerintah agar sumber daya alam yang dikeruk PT Newmont Nusa Tenggara bisa memberi manfaat lebih untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bisa dicapai.
Sebab, katanya, dengan adanya "smelter" tentu akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor lain untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
"Mumpung sekarang ada peluang dan masyarakat mendukung, sudah saatnya gubernur tanggap. Perjuangan gubernur dan masyarakat Papua yang berhasil `memaksa` PT Freeport membangun smelter di daerahnya sendiri, bisa menjadi inspirasi untuk NTB," ujarnya.
DPRD Sumbawa Barat, tambah Fud, sudah melayangkan surat ke Gubernur NTB dan DPRD terkait keinginan dibangunnya smelter di daerah ini.
"Komisi III yang membidangi masalah pertambangan bersama ketua DPRD, juga sudah bertolak ke Jakarta mengantar langsung surat ke Menteri ESDM terkait keinginan itu," katanya. (*)
Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Fud Syaefuddin di Taliwang, Kamis, mengatakan sebagai pemilik kewenangan dalam izin pertambangan, Gubernur NTB semestinya segera mengambil langkah strategis untuk menyikapi keinginan masyarakat agar dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang di daerah ini.
"Sekarang semua kewenangan menyangkut perizinan, termasuk soal tambang, sudah ditarik ke provinsi. Jadi sudah sepantasnya gubernur selaku pemilik kewenangan menyikapi aspirasi masyarakat yang sekarang semakin menguat terkait pembangunan `smelter` itu," kata Fud.
Bukan hanya gubernur, kata Fud, DPRD NTB dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di daerah ini juga harus menyikapi masalah tersebut karena meski tambang PT NNT berada di Sumbawa Barat, tetapi kabupaten/kota lainnya juga merasakan manfaat dengan adanya pembagian royalti setiap tahun.
Yang terpenting, menurut dia, Pemprov NTB, DPRD dan seluruh kabupaten/kota harus memiliki sikap bersama bahwa "smelter" harus dibangun di NTB. DPRD Sumbawa Barat, kata dia, siap untuk duduk bersama membahas masalah ini.
"Soal lokasi tidak masalah, dimana pun. Kami tentu berharap dibangun di Sumbawa Barat. Tetapi yang penting dan harus diperjuangkan bersama bahwa `smelter` itu wajib dibangun di NTB," katanya.
Karena dengan adanya smelter, lanjut Fud, harapan masyarakat dan pemerintah agar sumber daya alam yang dikeruk PT Newmont Nusa Tenggara bisa memberi manfaat lebih untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bisa dicapai.
Sebab, katanya, dengan adanya "smelter" tentu akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor lain untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
"Mumpung sekarang ada peluang dan masyarakat mendukung, sudah saatnya gubernur tanggap. Perjuangan gubernur dan masyarakat Papua yang berhasil `memaksa` PT Freeport membangun smelter di daerahnya sendiri, bisa menjadi inspirasi untuk NTB," ujarnya.
DPRD Sumbawa Barat, tambah Fud, sudah melayangkan surat ke Gubernur NTB dan DPRD terkait keinginan dibangunnya smelter di daerah ini.
"Komisi III yang membidangi masalah pertambangan bersama ketua DPRD, juga sudah bertolak ke Jakarta mengantar langsung surat ke Menteri ESDM terkait keinginan itu," katanya. (*)