Sumbawa Barat, (Antara NTB) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, menghentikan program bantuan bibit ternak sapi kepada masyarakat karena populasi yang ada sekarang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan.
"Kalau dibandingkan, jumlah sudah melampaui populasi ideal untuk lahan yang tersedia," kata Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sumbawa Barat Khaerul Djibriel, di Taliwang, Sumbawa Barat, Rabu.
Penghentian program bantuan bibit ternak itu, kata dia, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 2014 dan berlanjut pada 2015 hingga 2016 mendatang.
Sejak 2005, kata Khaerul, pihaknya telah menyalurkan bantuan bibit ternak sapi lebih dari 3.000 ekor dengan dana APBD.
Dari jumlah itu, perkembangannya saat ini mencapai lebih dari 6.000 ekor.
Perkembangan populasi ternak sapi di Sumbawa Barat dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan cukup tinggi.
Jumlah sapi pada 2005 sebanyak 15.700 ekor, meningkat menjadi 64.000 ekor lebih pada 2014, sedangkan populasi kerbau sebanyak 13.000 ekor dan kuda 5000 ekor.
"Kapasitas daya tampung sudah melebihi jika dibandingkan dengan luas lahan. Itu salah satu alasan program bantuan bibit ternak sapi dihentikan," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Khaerul, program pengembangan bidang peternakan tetap dilaksanakan.
Sejak 2014, kata dia, pihaknya fokus pada program peningkatan kualitas ternak dengan memberikan dukungan kepada peternak melalui program inseminasi buatan (IB). Bentuk dukungan dari pemerintah daerah adalah pemberian bantuan betina produktif dan inseminasi gratis untuk ternak milik masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Produktif.
Perbup itu merupakan upaya memproteksi populasi sekaligus peningkatan kualitas dan nilai ekonomi ternak.
Khaerul mengakui tidak ada sanksi yang diatur dalam Perbup tersebut.
"Lebih ke pembinaan. Artinya betina yang produktif tidak boleh dipotong. Kami juga melakukan pengawasan melalui petugas yang ditempatkan di setiap rumah potong hewan, sambil intens melaksanakan sosialisasi ke masyarakat," kata Khaerul. (*)
"Kalau dibandingkan, jumlah sudah melampaui populasi ideal untuk lahan yang tersedia," kata Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sumbawa Barat Khaerul Djibriel, di Taliwang, Sumbawa Barat, Rabu.
Penghentian program bantuan bibit ternak itu, kata dia, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 2014 dan berlanjut pada 2015 hingga 2016 mendatang.
Sejak 2005, kata Khaerul, pihaknya telah menyalurkan bantuan bibit ternak sapi lebih dari 3.000 ekor dengan dana APBD.
Dari jumlah itu, perkembangannya saat ini mencapai lebih dari 6.000 ekor.
Perkembangan populasi ternak sapi di Sumbawa Barat dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan cukup tinggi.
Jumlah sapi pada 2005 sebanyak 15.700 ekor, meningkat menjadi 64.000 ekor lebih pada 2014, sedangkan populasi kerbau sebanyak 13.000 ekor dan kuda 5000 ekor.
"Kapasitas daya tampung sudah melebihi jika dibandingkan dengan luas lahan. Itu salah satu alasan program bantuan bibit ternak sapi dihentikan," ujarnya.
Meski demikian, lanjut Khaerul, program pengembangan bidang peternakan tetap dilaksanakan.
Sejak 2014, kata dia, pihaknya fokus pada program peningkatan kualitas ternak dengan memberikan dukungan kepada peternak melalui program inseminasi buatan (IB). Bentuk dukungan dari pemerintah daerah adalah pemberian bantuan betina produktif dan inseminasi gratis untuk ternak milik masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Produktif.
Perbup itu merupakan upaya memproteksi populasi sekaligus peningkatan kualitas dan nilai ekonomi ternak.
Khaerul mengakui tidak ada sanksi yang diatur dalam Perbup tersebut.
"Lebih ke pembinaan. Artinya betina yang produktif tidak boleh dipotong. Kami juga melakukan pengawasan melalui petugas yang ditempatkan di setiap rumah potong hewan, sambil intens melaksanakan sosialisasi ke masyarakat," kata Khaerul. (*)