Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri mengatakan, input dokumen penilaian menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) telah rampung dilakukan dan pihaknya saat ini terus mematangkan berbagai persiapan untuk bisa mencapai KLA tersebut.
"Dalam rangka pencapaian Lombok Tengah sebagai KLA tingkat pratama tahun ini, sudah dilakukan input dokumen penilaian sebesar 76.98 persen dengan total nilai mandiri sebesar 779.05 point," katanya saat membuka acara evaluasi percepatan pembentukan KLA di kantor Baperinda Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Ia mengatakan, setelah dilakukan verifikasi total nilai menjadi 597.928 poin. Adapun indikator- indikator yang sudah diinput, terbagi ke dalam beberapa klaster yang meliputi klaster kelembagaan dengan total nilai sebesar 99.01 poin, klaster hak sipil dan kebebasan dengan total nilai sebesar 64.67 poin.
Sementara klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total nilai sebesar 103.8 poin, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan total nilai 114 poin, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan total nilai sebesar 58 poin, klaster perlindungan khusus dengan total nilai sebesar 87.15 poin.
“Termasuk klaster kelurahan atau Desa Layak Anak dengan total nilai sebesar 71.3 poin. Sehingga total nilai keseluruhan mencapai 597.928 poin,” katanya.
Dalam upaya pencapaian status KLA Pratama ini, Pemerintah Kabupaten secara intensif melakukan koordinasi, baik dengan perangkat daerah maupun dengan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam melakukan identifikasi dan pemetaan indikator- indikator yang mendukung pencapaian KLA.
“Identifikasi juga dilakukan terkait kendala atau permasalahan yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan optimalisasi pencapaian KLA di Lombok Tengah," katanya.
Dengan harapan agar dapat disusun rencana tindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan yang akan dapat berkontribusi terhadap optimalisasi pencapaian KLA.
Disampaikan juga arah kebijakan Pemkab Lombok Tengah saat ini dalam rangka optimalisasi pencapaian KLA, yaitu pada optimalisasi implementasi regulasi pemenuhan hak anak, penguatan data dan informasi terkait pemenuhan isu hak anak, penguatan dukungan anggaran terkait pemenuhan hak anak, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung upaya pemenuhan hak anak.
“Termasuk peningkatan kapasitas aparatur Pemda dan stakeholder terkait lainnya dalam kaitan dengan pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan bagi lembaga- lembaga yang fokus pada isu-isu pemenuhan hak anak dan penguatan jaringan kerja sama dan koordinasi dalam rangka optimalisasi pemenuhan hak- hak anak,” katanya.
Pihaknya memastikan ke depan upaya- upaya strategis dan sistematis akan terus diupayakan dalam kaitannya dengan pencapaian KLA. Penyusunan arah kebijakan program dan kegiatan yang bersifat efektif dan tepat sasaran akan terus ditingkatkan agar target- target pemenuhan hak anak di Lombok Tengah dapat tercapai secara optimal.
“Koordinasi lintas sektor dan evaluasi terintegritas terus kami upayakan secara insentif agar persoalan terkait pemenuhan hak anak dapat teridentifikasi sedini mungkin, sehingga nantinya akan dapat disusun langkah- langkah strategis dalam rangka mengatasi hambatan dalam kaitannya dengan percepatan pencapaian KLA,” katanya.
"Dalam rangka pencapaian Lombok Tengah sebagai KLA tingkat pratama tahun ini, sudah dilakukan input dokumen penilaian sebesar 76.98 persen dengan total nilai mandiri sebesar 779.05 point," katanya saat membuka acara evaluasi percepatan pembentukan KLA di kantor Baperinda Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Ia mengatakan, setelah dilakukan verifikasi total nilai menjadi 597.928 poin. Adapun indikator- indikator yang sudah diinput, terbagi ke dalam beberapa klaster yang meliputi klaster kelembagaan dengan total nilai sebesar 99.01 poin, klaster hak sipil dan kebebasan dengan total nilai sebesar 64.67 poin.
Sementara klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total nilai sebesar 103.8 poin, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan total nilai 114 poin, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan total nilai sebesar 58 poin, klaster perlindungan khusus dengan total nilai sebesar 87.15 poin.
“Termasuk klaster kelurahan atau Desa Layak Anak dengan total nilai sebesar 71.3 poin. Sehingga total nilai keseluruhan mencapai 597.928 poin,” katanya.
Dalam upaya pencapaian status KLA Pratama ini, Pemerintah Kabupaten secara intensif melakukan koordinasi, baik dengan perangkat daerah maupun dengan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam melakukan identifikasi dan pemetaan indikator- indikator yang mendukung pencapaian KLA.
“Identifikasi juga dilakukan terkait kendala atau permasalahan yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan optimalisasi pencapaian KLA di Lombok Tengah," katanya.
Dengan harapan agar dapat disusun rencana tindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan yang akan dapat berkontribusi terhadap optimalisasi pencapaian KLA.
Disampaikan juga arah kebijakan Pemkab Lombok Tengah saat ini dalam rangka optimalisasi pencapaian KLA, yaitu pada optimalisasi implementasi regulasi pemenuhan hak anak, penguatan data dan informasi terkait pemenuhan isu hak anak, penguatan dukungan anggaran terkait pemenuhan hak anak, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung upaya pemenuhan hak anak.
“Termasuk peningkatan kapasitas aparatur Pemda dan stakeholder terkait lainnya dalam kaitan dengan pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan bagi lembaga- lembaga yang fokus pada isu-isu pemenuhan hak anak dan penguatan jaringan kerja sama dan koordinasi dalam rangka optimalisasi pemenuhan hak- hak anak,” katanya.
Pihaknya memastikan ke depan upaya- upaya strategis dan sistematis akan terus diupayakan dalam kaitannya dengan pencapaian KLA. Penyusunan arah kebijakan program dan kegiatan yang bersifat efektif dan tepat sasaran akan terus ditingkatkan agar target- target pemenuhan hak anak di Lombok Tengah dapat tercapai secara optimal.
“Koordinasi lintas sektor dan evaluasi terintegritas terus kami upayakan secara insentif agar persoalan terkait pemenuhan hak anak dapat teridentifikasi sedini mungkin, sehingga nantinya akan dapat disusun langkah- langkah strategis dalam rangka mengatasi hambatan dalam kaitannya dengan percepatan pencapaian KLA,” katanya.