Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada para bupati untuk membangkitkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta swasta guna mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal.
Hal ini disampaikan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (22/6).
Menurut Tito, kemandirian fiskal ditandai dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) di atas transfer dana dari pusat. "Jika sudah di tahap ini, maka daerah bisa membuat program apapun. Sebaliknya jika kemandirian fiskal rendah, maka sulit bagi daerah untuk bisa melompat, karena uangnya akan habis untuk belanja pegawai," ujar Tito melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Tito menjelaskan, kemandirian fiskal menjadi tantangan bagi para kepala daerah. Menurut dia, kuncinya adalah bagaimana menerapkan strategi dalam meningkatkan PAD dan menghemat anggaran dengan prinsip efektif, efisien serta tepat sasaran.
Khusus strategi meningkatkan PAD ini, Tito menggarisbawahi agar para kepala daerah bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM. "Daerah-daerah yang tidak bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan PAD tinggi. Berikan insentif kepada para investor yang akan masuk dan permudah izin usahanya, tinggalkan mindset lama yang bilang kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," kata Tito.
Tito juga mengajak kepala daerah untuk bisa mengendalikan situasi politik keamanan menjelang tahun 2024 agar tetap kondusif. "Perlu kerja sama pusat dan daerah agar situasi ini tetap terjaga dengan baik, inflasi terkendali dan bahan pokok terjamin stok dan harganya terjangkau," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengapresiasi langkah Mendagri yang sangat peduli dan intens memimpin rapat dengan para kepala daerah agar aktif memantau tingkat inflasi yang terjadi di daerah serta memberikan arahan jika terjadi lonjakan inflasi di daerah.
Selain penambahan dana dari Pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, Pemda perlu memiliki sumber lain untuk pembangunan, yaitu melalui investasi. "Investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian di daerah," ujar Sutan Riska.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku Dewan Penasehat Apkasi Tingkat Provinsi mengajak para kepala daerah yang tergabung di Apkasi untuk senantiasa berpikir kreatif menyikapi situasi dan kondisi.
Baca juga: Pemkot Mataram verifikasi data pelaku UMKM
Baca juga: UMKM perlu berinovasi agar tetap bisa resiliensi
Menurut Ganjar, saat ini kepala daerah menghadapi berbagai tantangan lantaran adanya refokusing anggaran. Namun demikian, para pemimpin daerah diminta untuk berinovasi dengan keterbatasan anggaran.
"Sebagai kepala daerah kita tidak boleh mengeluh tanpa solusi. Di sinilah tantangannya agar kita bisa berinovasi dengan keterbatasan anggaran. Melalui Apkasi inilah, kita bisa menghidupkan sharing session, saling sinergi dan kolaborasi antar satu daerah dengan daerah lainnya," katanya.
Hal ini disampaikan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (22/6).
Menurut Tito, kemandirian fiskal ditandai dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) di atas transfer dana dari pusat. "Jika sudah di tahap ini, maka daerah bisa membuat program apapun. Sebaliknya jika kemandirian fiskal rendah, maka sulit bagi daerah untuk bisa melompat, karena uangnya akan habis untuk belanja pegawai," ujar Tito melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Tito menjelaskan, kemandirian fiskal menjadi tantangan bagi para kepala daerah. Menurut dia, kuncinya adalah bagaimana menerapkan strategi dalam meningkatkan PAD dan menghemat anggaran dengan prinsip efektif, efisien serta tepat sasaran.
Khusus strategi meningkatkan PAD ini, Tito menggarisbawahi agar para kepala daerah bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM. "Daerah-daerah yang tidak bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan PAD tinggi. Berikan insentif kepada para investor yang akan masuk dan permudah izin usahanya, tinggalkan mindset lama yang bilang kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah," kata Tito.
Tito juga mengajak kepala daerah untuk bisa mengendalikan situasi politik keamanan menjelang tahun 2024 agar tetap kondusif. "Perlu kerja sama pusat dan daerah agar situasi ini tetap terjaga dengan baik, inflasi terkendali dan bahan pokok terjamin stok dan harganya terjangkau," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengapresiasi langkah Mendagri yang sangat peduli dan intens memimpin rapat dengan para kepala daerah agar aktif memantau tingkat inflasi yang terjadi di daerah serta memberikan arahan jika terjadi lonjakan inflasi di daerah.
Selain penambahan dana dari Pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, Pemda perlu memiliki sumber lain untuk pembangunan, yaitu melalui investasi. "Investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian di daerah," ujar Sutan Riska.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku Dewan Penasehat Apkasi Tingkat Provinsi mengajak para kepala daerah yang tergabung di Apkasi untuk senantiasa berpikir kreatif menyikapi situasi dan kondisi.
Baca juga: Pemkot Mataram verifikasi data pelaku UMKM
Baca juga: UMKM perlu berinovasi agar tetap bisa resiliensi
Menurut Ganjar, saat ini kepala daerah menghadapi berbagai tantangan lantaran adanya refokusing anggaran. Namun demikian, para pemimpin daerah diminta untuk berinovasi dengan keterbatasan anggaran.
"Sebagai kepala daerah kita tidak boleh mengeluh tanpa solusi. Di sinilah tantangannya agar kita bisa berinovasi dengan keterbatasan anggaran. Melalui Apkasi inilah, kita bisa menghidupkan sharing session, saling sinergi dan kolaborasi antar satu daerah dengan daerah lainnya," katanya.