Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mempermudah persyaratan investasi bagi para investor yang akan masuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika seiring masih minimnya investasi di wilayah ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan untuk mempermudah para investor berinvestasi pihaknya mengusulkan kepada PT ITDC agar ada keringanan dalam menerima investor.
"Kami sudah meminta persyaratan pemanfaatan lahan untuk awal investasi coba dilakukan relaksasi-relaksasi, sehingga investor tertarik. Jangan terlalu bisnis 'oriented' dikedepankan, tanpa membuat insentif bagi investor," ujarnya, di Mataram, Minggu.
Ia menilai ketatnya peraturan dan perjanjian yang diterapkan ITDC disinyalir menjadi penyebab minimnya minat investor untuk menanamkan investasi di Destinasi Super Prioritas Nasional (DSPN) itu.
Oleh karena itu, Pemprov) NTB, kata Gita, sudah meminta persyaratan itu bisa dipermudah. Salah satunya adalah mempermudah persyaratan terkait Land Utilization Development Agreement (LUDA) atau perjanjian penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan.
"Andai LUDA ketat dan mahal dilonggarkan sedikit, sehingga investor berminat masuk. Kalau sudah masuk coba buat adendum atau stimulan, sehingga orang tertarik investasi," ujarnya lagi.
Menurut dia, persoalan masih minimnya investasi di KEK Mandalika sudah disampaikan Pemprov NTB saat kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu.
"Jadi di hadapan apa masalah-masalah di Mandalika sudah kami sampaikan. Termasuk kami menyampaikan apa yang harus kami lakukan. Mungkin saja investor belum melihat dalamnya," kata Gita Ariadi.
Kendati demikian, kata Gita pula, sejumlah persoalan yang muncul di KEK Mandalika sudah berhasil diatasi dan diselesaikan. Termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan di KEK Mandalika.
"Kalaupun ada masalah segera ITDC mewujudkan dan merealisasikan rencana-rencana pembangunan dengan cara itu, maka gejolak sosial tentu akan terkanalisasi dengan serapan tenaga kerja dan terbuka-nya lapangan kerja di kawasan itu," katanya pula.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan untuk mempermudah para investor berinvestasi pihaknya mengusulkan kepada PT ITDC agar ada keringanan dalam menerima investor.
"Kami sudah meminta persyaratan pemanfaatan lahan untuk awal investasi coba dilakukan relaksasi-relaksasi, sehingga investor tertarik. Jangan terlalu bisnis 'oriented' dikedepankan, tanpa membuat insentif bagi investor," ujarnya, di Mataram, Minggu.
Ia menilai ketatnya peraturan dan perjanjian yang diterapkan ITDC disinyalir menjadi penyebab minimnya minat investor untuk menanamkan investasi di Destinasi Super Prioritas Nasional (DSPN) itu.
Oleh karena itu, Pemprov) NTB, kata Gita, sudah meminta persyaratan itu bisa dipermudah. Salah satunya adalah mempermudah persyaratan terkait Land Utilization Development Agreement (LUDA) atau perjanjian penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan.
"Andai LUDA ketat dan mahal dilonggarkan sedikit, sehingga investor berminat masuk. Kalau sudah masuk coba buat adendum atau stimulan, sehingga orang tertarik investasi," ujarnya lagi.
Menurut dia, persoalan masih minimnya investasi di KEK Mandalika sudah disampaikan Pemprov NTB saat kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu.
"Jadi di hadapan apa masalah-masalah di Mandalika sudah kami sampaikan. Termasuk kami menyampaikan apa yang harus kami lakukan. Mungkin saja investor belum melihat dalamnya," kata Gita Ariadi.
Kendati demikian, kata Gita pula, sejumlah persoalan yang muncul di KEK Mandalika sudah berhasil diatasi dan diselesaikan. Termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan di KEK Mandalika.
"Kalaupun ada masalah segera ITDC mewujudkan dan merealisasikan rencana-rencana pembangunan dengan cara itu, maka gejolak sosial tentu akan terkanalisasi dengan serapan tenaga kerja dan terbuka-nya lapangan kerja di kawasan itu," katanya pula.