Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan dokumen rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2022 kepada DPR Papua Barat untuk dilakukan pembahasan bersama.
Dokumen tersebut diserahkan Plt Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek pada rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang II tahun 2023 yang digelar di Manokwari, Selasa malam.
Dance menjelaskan laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban pemerintah daerah memaparkan kinerja keuangan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan selama satu tahun anggaran. "Penyampaian laporan bagian dari mekanisme check and balances," kata Dance.
Sekda merinci total pendapatan pada APBD 2022 sebanyak Rp7,764 triliun atau mencapai 108,26 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp7,172 triliun. Postur pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp620,304 miliar, pendapatan transfer Rp7,138 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp5,468 miliar.
Adapun PAD terdiri dari pajak daerah Rp514,170 miliar, retribusi daerah Rp5,502 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp32,424 miliar, dan PAD lain-lain yang sah Rp68,207 miliar. Kemudian pendapatan transfer berasal dari dana bagi hasil pajak Rp175,134 miliar, dana bagi hasil bukan pajak Rp2,863 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp1,306 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp475,671 miliar, dana otonomi khusus (Otsus) Rp2,306 triliun, dan dana penyesuaian Rp10,752 miliar. "Realisasi PAD mencapai 107,37 persen dari target Rp577,736 miliar, dan pendapatan transfer juga meningkat 108,28 persen dari target Rp6,592 triliun," ucap Dance.
Ia melanjutkan total belanja APBD Papua Barat selama tahun 2022 sebanyak Rp5,652 triliun yang meliputi belanja operasional Rp3,409 triliun dan belanja modal Rp2,198 triliun. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai Rp805,254 miliar, belanja barang Rp1,592 triliun, belanja hibah Rp979,542 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp32,168 miliar.
Selanjutnya belanja modal meliputi belanja tanah Rp78,415 miliar, belanja peralatan dan mesin Rp156,578 miliar, belanja bangunan dan gedung Rp371,948 miliar, belanja jalan irigasi dan jaringan Rp1,582 triliun, dan belanja modal serta aset lainnya Rp9,728 miliar. "Belanja APBD mencapai 88,65 persen dari target belanja yaitu Rp6,375 triliun," ujar Sekda.
Selain itu, kata Dance, realisasi transfer pada APBD 2022 sebanyak Rp1,884 triliun yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan Rp268,316 miliar dan transfer bantuan keuangan Rp1,615 triliun.
Kemudian pembiayaan bersih atau seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran selama satu tahun anggaran mencapai Rp1,111 triliun. "Secara umum realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan netto terdapat Silpa sebesar Rp1,338 triliun," tutur Dance.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan setelah pemerintah provinsi menyerahkan dokumen ranperda LKP pelaksanaan APBD 2022 maka ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat bersama setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: Wapres ajak semua masyarakat bangun Papua
Baca juga: Papuan development is exclusively for Papuan natives
Rapat dengar pendapat rencananya akan dimulai pada Kamis (20/7), dan setelah itu DPR Papua Barat melakukan pengecekan ke lapangan sesuai dokumen pelaksanaan APBD 2022. "Setiap komisi di DPR nantinya hearing dengan OPD yang menjadi mitra dan pasti kami cek apakah sudah sesuai atau belum," tegas Orgenes.
Dokumen tersebut diserahkan Plt Sekretaris Daerah Papua Barat Dance Sangkek pada rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang II tahun 2023 yang digelar di Manokwari, Selasa malam.
Dance menjelaskan laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban pemerintah daerah memaparkan kinerja keuangan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan selama satu tahun anggaran. "Penyampaian laporan bagian dari mekanisme check and balances," kata Dance.
Sekda merinci total pendapatan pada APBD 2022 sebanyak Rp7,764 triliun atau mencapai 108,26 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp7,172 triliun. Postur pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp620,304 miliar, pendapatan transfer Rp7,138 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp5,468 miliar.
Adapun PAD terdiri dari pajak daerah Rp514,170 miliar, retribusi daerah Rp5,502 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp32,424 miliar, dan PAD lain-lain yang sah Rp68,207 miliar. Kemudian pendapatan transfer berasal dari dana bagi hasil pajak Rp175,134 miliar, dana bagi hasil bukan pajak Rp2,863 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp1,306 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp475,671 miliar, dana otonomi khusus (Otsus) Rp2,306 triliun, dan dana penyesuaian Rp10,752 miliar. "Realisasi PAD mencapai 107,37 persen dari target Rp577,736 miliar, dan pendapatan transfer juga meningkat 108,28 persen dari target Rp6,592 triliun," ucap Dance.
Ia melanjutkan total belanja APBD Papua Barat selama tahun 2022 sebanyak Rp5,652 triliun yang meliputi belanja operasional Rp3,409 triliun dan belanja modal Rp2,198 triliun. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai Rp805,254 miliar, belanja barang Rp1,592 triliun, belanja hibah Rp979,542 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp32,168 miliar.
Selanjutnya belanja modal meliputi belanja tanah Rp78,415 miliar, belanja peralatan dan mesin Rp156,578 miliar, belanja bangunan dan gedung Rp371,948 miliar, belanja jalan irigasi dan jaringan Rp1,582 triliun, dan belanja modal serta aset lainnya Rp9,728 miliar. "Belanja APBD mencapai 88,65 persen dari target belanja yaitu Rp6,375 triliun," ujar Sekda.
Selain itu, kata Dance, realisasi transfer pada APBD 2022 sebanyak Rp1,884 triliun yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan Rp268,316 miliar dan transfer bantuan keuangan Rp1,615 triliun.
Kemudian pembiayaan bersih atau seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran selama satu tahun anggaran mencapai Rp1,111 triliun. "Secara umum realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan netto terdapat Silpa sebesar Rp1,338 triliun," tutur Dance.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan setelah pemerintah provinsi menyerahkan dokumen ranperda LKP pelaksanaan APBD 2022 maka ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat bersama setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: Wapres ajak semua masyarakat bangun Papua
Baca juga: Papuan development is exclusively for Papuan natives
Rapat dengar pendapat rencananya akan dimulai pada Kamis (20/7), dan setelah itu DPR Papua Barat melakukan pengecekan ke lapangan sesuai dokumen pelaksanaan APBD 2022. "Setiap komisi di DPR nantinya hearing dengan OPD yang menjadi mitra dan pasti kami cek apakah sudah sesuai atau belum," tegas Orgenes.