Manokwari (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Papua Barat meningkatkan pendataan anak guna mengetahui prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah pada kasus stunting.
Kepala Dinkes Manokwari, Marthen Rantetampang di Manokwari, Senin menjelaskan data kasus stunting tidak statis, dapat terus mengalami perubahan. Karenanya harus pendataan di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) harus ditingkatkan. “Faskes setiap hari bekerja mendata. Seluruh anak di Manokwari umur 0-2 tahun wajib dilakukan screening dan pengukuran lalu mengetahui status kesehatannya,” kata Marthen.
Ia menjelaskan, sasaran anak di Manokwari yang harus didata berjumlah 81 ribu. Setiap pendataan anak kemudian dimasukkan ke Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Aplikasi tersebut dibuat Kemenkes untuk mencatat identitas dan status kesehatan gizi anak.
“Dengan E-PPGBM dapat terlihat prevalensi stunting. Karenanya pendataan tersebut harus dikebut lagi. Karena saat ini dari 81.000 anak, baru 4.000 anak yang terdata. Padahal idealnya pendataan adalah 80 persen dari 81.000 anak,” ujarnya.
Marthen mengatakan, semakin banyak data dikumpulkan maka semakin jelas prevalensi stunting. Dengan begitu Pemkab Manokwari bisa menerapkan strategi dalam intervensi penanganan stunting lebih baik lagi karena mengetahui jumlah pasti penderita stunting.
“Pengukuran target 0-2 tahun, sasaran setahun ditentukan secara program lalu kemudian 80 persen dilakukan pengukuran dan data, berapa yang ditemukan itu baru diketahui prevalensi.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan pendataan tersebut Dinkes Mimika telah mengintegrasikan program antara faskes, dinas dan pemangku kepentingan lainnya seperti PKK, pemerintah kampung dan pemerintah distrik.
“Misalnya pada satu kampung ada 10 anak maka minimal harus kejar pengukuran 8 anak. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri. Ada peran RT, aparat kampung hingga PKK. Mereka punya peran penting untuk mengajak dan mengajari masyarakat pentingnya gizi,” jelasnya.
Marthen mengatakan, saat ini penemuan kasus stunting di Kabupaten Manokwari berjumlah 650 anak. Kalau petugas gizi terus melakukan pengukuran anak dan pendataan langsung maka penderita stunting masih bisa terus bertambah. Sedangkan pengurangan prevalensi stunting dari keberhasilan penanganan atau intervensi.
Baca juga: Pemkot Mataram menyiapkan regulasi penanganan stunting
Baca juga: Pemkot Mataram menyiapkan aplikasi pemantauan kasus stunting
“Tidak semua anak stunting akibat kurang gizi. Ada yang sehat juga stunting, atau bahkan obesitas juga stunting. Tentu anak sehat atau obesitas tidak perlu diintervensi. Nah kalau kita tahu prevalensi kasus stunting, maka strategi penanganan juga semakin efektif. Mana yang perlu diintervensi, mana yang tidak,” katanya.
Kepala Dinkes Manokwari, Marthen Rantetampang di Manokwari, Senin menjelaskan data kasus stunting tidak statis, dapat terus mengalami perubahan. Karenanya harus pendataan di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) harus ditingkatkan. “Faskes setiap hari bekerja mendata. Seluruh anak di Manokwari umur 0-2 tahun wajib dilakukan screening dan pengukuran lalu mengetahui status kesehatannya,” kata Marthen.
Ia menjelaskan, sasaran anak di Manokwari yang harus didata berjumlah 81 ribu. Setiap pendataan anak kemudian dimasukkan ke Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Aplikasi tersebut dibuat Kemenkes untuk mencatat identitas dan status kesehatan gizi anak.
“Dengan E-PPGBM dapat terlihat prevalensi stunting. Karenanya pendataan tersebut harus dikebut lagi. Karena saat ini dari 81.000 anak, baru 4.000 anak yang terdata. Padahal idealnya pendataan adalah 80 persen dari 81.000 anak,” ujarnya.
Marthen mengatakan, semakin banyak data dikumpulkan maka semakin jelas prevalensi stunting. Dengan begitu Pemkab Manokwari bisa menerapkan strategi dalam intervensi penanganan stunting lebih baik lagi karena mengetahui jumlah pasti penderita stunting.
“Pengukuran target 0-2 tahun, sasaran setahun ditentukan secara program lalu kemudian 80 persen dilakukan pengukuran dan data, berapa yang ditemukan itu baru diketahui prevalensi.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan pendataan tersebut Dinkes Mimika telah mengintegrasikan program antara faskes, dinas dan pemangku kepentingan lainnya seperti PKK, pemerintah kampung dan pemerintah distrik.
“Misalnya pada satu kampung ada 10 anak maka minimal harus kejar pengukuran 8 anak. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri. Ada peran RT, aparat kampung hingga PKK. Mereka punya peran penting untuk mengajak dan mengajari masyarakat pentingnya gizi,” jelasnya.
Marthen mengatakan, saat ini penemuan kasus stunting di Kabupaten Manokwari berjumlah 650 anak. Kalau petugas gizi terus melakukan pengukuran anak dan pendataan langsung maka penderita stunting masih bisa terus bertambah. Sedangkan pengurangan prevalensi stunting dari keberhasilan penanganan atau intervensi.
Baca juga: Pemkot Mataram menyiapkan regulasi penanganan stunting
Baca juga: Pemkot Mataram menyiapkan aplikasi pemantauan kasus stunting
“Tidak semua anak stunting akibat kurang gizi. Ada yang sehat juga stunting, atau bahkan obesitas juga stunting. Tentu anak sehat atau obesitas tidak perlu diintervensi. Nah kalau kita tahu prevalensi kasus stunting, maka strategi penanganan juga semakin efektif. Mana yang perlu diintervensi, mana yang tidak,” katanya.