Mataram (ANTARA) - Jumlah peserta program prakerja di seluruh Indonesia sejak digulirkan pada 2020 hingga 2023 ini tercatat sebanyak 17,6 juta orang.
"Sampai dengan saat ini jumlah peserta prakerja itu ada 17,6 juta orang di seluruh Indonesia," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari disela-sela Temu Alumni Kartu Prakerja di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Ia mengatakan dari 17,6 juta yang telah terdaftar dan mengikuti program prakerja dan 40 persen masih menganggur dan selebihnya sudah memiliki pekerjaan.
"Berdasarkan hasil survei mereka yang mengikuti program pelatihan prakerja sudah bekerja," ujarnya.
Sementara untuk jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 17,6 juta peserta program prakerja itu, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp63 triliun.
Anggaran ini dipakai untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi.
"Anggaran ini sudah teralokasikan semua. Ada penerima yang habiskan Rp1 juta dan ada yang tidak habiskan. Tetapi kalau tidak ditarik semua balik lagi ke kas negara, sehingga anggaran ini tidak ada yang tersimpan," kata Puspa didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi dan Direktur LKPN Mataram, Naktika Sari Dewi.
Untuk tahun 2023, kata Puspa, pemerintah kembali melaksanakan program prakerja, dengan sasaran peserta sebanyak 1 juta orang. Sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp4,6 triliun.
Anggaran Rp4,6 triliun tersebut, masing-masing orang akan mendapatkan manfaat sebesar Rp4,2 juta berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
"Program ini diaudit oleh BPK, BPKP, dan dipantau KPK," katanya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigirasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan jumlah penerima prakerja di NTB tahun 2023 sebanyak 389.181 orang penerima efektif dan penerima SK 400.380 orang.
"Total insentif yang disalurkan ke peserta sebesar Rp935 miliar," ujarnya.
Menurut dia, dari jumlah peserta prakerja, pendidikan terbanyak didominasi SMA/SMK sebesar 42 persen, sarjana 12 persen, diploma 4 persen, SMP 18 persen dan belum tamat SD 24 persen.
Sedangkan dari karakteristik menganggur saat mendaftar 86 persen, belum pernah ikut pelatihan 87 persen, penyandang disabilitas 4 persen dan purna PMI 10 persen.
"Informasinya dalam tahun ini akan dibuka lagi program prakerja untuk gelombang berikutnya," katanya.*
"Sampai dengan saat ini jumlah peserta prakerja itu ada 17,6 juta orang di seluruh Indonesia," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari disela-sela Temu Alumni Kartu Prakerja di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Ia mengatakan dari 17,6 juta yang telah terdaftar dan mengikuti program prakerja dan 40 persen masih menganggur dan selebihnya sudah memiliki pekerjaan.
"Berdasarkan hasil survei mereka yang mengikuti program pelatihan prakerja sudah bekerja," ujarnya.
Sementara untuk jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 17,6 juta peserta program prakerja itu, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp63 triliun.
Anggaran ini dipakai untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi.
"Anggaran ini sudah teralokasikan semua. Ada penerima yang habiskan Rp1 juta dan ada yang tidak habiskan. Tetapi kalau tidak ditarik semua balik lagi ke kas negara, sehingga anggaran ini tidak ada yang tersimpan," kata Puspa didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi dan Direktur LKPN Mataram, Naktika Sari Dewi.
Untuk tahun 2023, kata Puspa, pemerintah kembali melaksanakan program prakerja, dengan sasaran peserta sebanyak 1 juta orang. Sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp4,6 triliun.
Anggaran Rp4,6 triliun tersebut, masing-masing orang akan mendapatkan manfaat sebesar Rp4,2 juta berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
"Program ini diaudit oleh BPK, BPKP, dan dipantau KPK," katanya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigirasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan jumlah penerima prakerja di NTB tahun 2023 sebanyak 389.181 orang penerima efektif dan penerima SK 400.380 orang.
"Total insentif yang disalurkan ke peserta sebesar Rp935 miliar," ujarnya.
Menurut dia, dari jumlah peserta prakerja, pendidikan terbanyak didominasi SMA/SMK sebesar 42 persen, sarjana 12 persen, diploma 4 persen, SMP 18 persen dan belum tamat SD 24 persen.
Sedangkan dari karakteristik menganggur saat mendaftar 86 persen, belum pernah ikut pelatihan 87 persen, penyandang disabilitas 4 persen dan purna PMI 10 persen.
"Informasinya dalam tahun ini akan dibuka lagi program prakerja untuk gelombang berikutnya," katanya.*