Mataram (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) Nusa Tenggara Barat, Karman menyerukan pembinaan masjid agar tidak dijadikan tempat persemaian ideologi radikal.
"Yang diperlukan itu pembinaan dan pemberdayaan, bukan kontrol," kata Karman di Mataram, Minggu.
Pernyataan Ketua Himalo ini menyikapi usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel yang meminta pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9).
Ia mengatakan usulan mengawasi masjid, karena terungkap-nya ada masjid yang ceramah-ceramahnya kerapkali berisi kritik kepada pemerintah, mestinya tidak digeneralisir.
"Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian ideologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya," tegas Karman.
Karman mencontohkan banyak masjid-masjid yang mencerdaskan umat dan melakukan pemberdayaan umat.
"Masjid-masjid itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik umat," ujar Karman.
"Ingat, masjid-masjid kita rata-rata swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat," sambungnya.
Untuk itu, ia menyarankan kepada BNPT bahwa yang dibutuhkan masjid bukan pengawasan melainkan pembinaan.
"Ini momentum supaya pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid. Bantu umat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan mengelola toilet, hingga mengelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita," terangnya.
Kendati demikian, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) periode 2013-2017 ini setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa harus dilawan.
"Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah," katanya.
"Yang diperlukan itu pembinaan dan pemberdayaan, bukan kontrol," kata Karman di Mataram, Minggu.
Pernyataan Ketua Himalo ini menyikapi usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel yang meminta pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9).
Ia mengatakan usulan mengawasi masjid, karena terungkap-nya ada masjid yang ceramah-ceramahnya kerapkali berisi kritik kepada pemerintah, mestinya tidak digeneralisir.
"Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian ideologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya," tegas Karman.
Karman mencontohkan banyak masjid-masjid yang mencerdaskan umat dan melakukan pemberdayaan umat.
"Masjid-masjid itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik umat," ujar Karman.
"Ingat, masjid-masjid kita rata-rata swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat," sambungnya.
Untuk itu, ia menyarankan kepada BNPT bahwa yang dibutuhkan masjid bukan pengawasan melainkan pembinaan.
"Ini momentum supaya pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid. Bantu umat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan mengelola toilet, hingga mengelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita," terangnya.
Kendati demikian, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) periode 2013-2017 ini setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa harus dilawan.
"Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah," katanya.