Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan realisasi penerimaan retribusi parkir hingga awal September 2023 mencapai sekitar Rp6 miliar atau sekitar 55 persen dari target 2023 sebesar Rp11 miliar.
"Dengan empat bulan waktu yang tersisa, kami perkirakan realisasi bisa mencapai maksimal Rp9 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram HM Saleh di Mataram, Senin.
Saleh mengatakan sulit untuk mencapai target Rp11 miliar sebab setoran juru parkir saat ini tidak konstan. Apalagi saat libur nasional, pendapatan parkir turun drastis.
Kondisi itu terjadi, karena aktivitas perkantoran dan pertokoan banyak yang tutup sehingga potensi penerimaan parkir hilang.
Selain itu, lanjutnya, penetapan target Rp11 miliar sebenarnya kurang tepat sebab Rp11 miliar itu merupakan potensi retribusi parkir di Kota Mataram.
"Harusnya penetapan target tidak berbanding lurus dengan potensi retribusi parkir. Paling tidak di bawah yah sekitar Rp9 miliar," katanya.
Data Dishub Kota Mataram menyebutkan jumlah titik parkir di Kota Mataram saat ini sekitar 1.000 lebih tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah itu sekitar 98 persen sudah menggunakan layanan non tunai
Hanya saja, tambahnya, berdasarkan hasil evaluasi pengguna parkir banyak yang masih enggan dengan berbagai alasan untuk menggunakan pembayaran non tunai dengan menggunakan aplikasi QRIS.
Dengan demikian, kebanyakan juru parkir menyetor pendapatannya dengan menggunakan aplikasi QRIS dinamis. Artinya, juru parkir membayar retribusi langsung ke kas daerah sesuai target harian.
"Misalnya titik A ditarget Rp100 ribu per hari, maka juru parkir membayar langsung Rp100 ribu melalui aplikasi QIRS sekaligus. Jadi kelebihan pembayaran parkir masuk ke juru parkir," katanya.
Sementara, target awal dari pembayaran non tunai ini agar masyarakat bisa langsung bayar dari aplikasi QRIS statis sehingga berapapun pendapatan juru parkir bisa dilihat secara riil atau gunakan QRIS statis.
Tapi kendala-nya, dari hasil uji petik dan evaluasi lebih banyak juru parkir gunakan QRIS dinamis dan mereka jarang mengalungkan "barcode" yang telah disiapkan termasuk menawarkan ke pengguna parkir.
"Harapan kita, masyarakat bisa partisipasi bayar parkir langsung secara non tunai guna mencegah kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan daerah," katanya.
"Dengan empat bulan waktu yang tersisa, kami perkirakan realisasi bisa mencapai maksimal Rp9 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram HM Saleh di Mataram, Senin.
Saleh mengatakan sulit untuk mencapai target Rp11 miliar sebab setoran juru parkir saat ini tidak konstan. Apalagi saat libur nasional, pendapatan parkir turun drastis.
Kondisi itu terjadi, karena aktivitas perkantoran dan pertokoan banyak yang tutup sehingga potensi penerimaan parkir hilang.
Selain itu, lanjutnya, penetapan target Rp11 miliar sebenarnya kurang tepat sebab Rp11 miliar itu merupakan potensi retribusi parkir di Kota Mataram.
"Harusnya penetapan target tidak berbanding lurus dengan potensi retribusi parkir. Paling tidak di bawah yah sekitar Rp9 miliar," katanya.
Data Dishub Kota Mataram menyebutkan jumlah titik parkir di Kota Mataram saat ini sekitar 1.000 lebih tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah itu sekitar 98 persen sudah menggunakan layanan non tunai
Hanya saja, tambahnya, berdasarkan hasil evaluasi pengguna parkir banyak yang masih enggan dengan berbagai alasan untuk menggunakan pembayaran non tunai dengan menggunakan aplikasi QRIS.
Dengan demikian, kebanyakan juru parkir menyetor pendapatannya dengan menggunakan aplikasi QRIS dinamis. Artinya, juru parkir membayar retribusi langsung ke kas daerah sesuai target harian.
"Misalnya titik A ditarget Rp100 ribu per hari, maka juru parkir membayar langsung Rp100 ribu melalui aplikasi QIRS sekaligus. Jadi kelebihan pembayaran parkir masuk ke juru parkir," katanya.
Sementara, target awal dari pembayaran non tunai ini agar masyarakat bisa langsung bayar dari aplikasi QRIS statis sehingga berapapun pendapatan juru parkir bisa dilihat secara riil atau gunakan QRIS statis.
Tapi kendala-nya, dari hasil uji petik dan evaluasi lebih banyak juru parkir gunakan QRIS dinamis dan mereka jarang mengalungkan "barcode" yang telah disiapkan termasuk menawarkan ke pengguna parkir.
"Harapan kita, masyarakat bisa partisipasi bayar parkir langsung secara non tunai guna mencegah kebocoran serta mengoptimalkan pendapatan daerah," katanya.