Mataram (ANTARA) - Sebanyak 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini resmi berstatus menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Alhamdulillah, ini kado di akhir masa jabatan kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, sebanyak 23 SMK Negeri resmi ditetapkan menjadi BLUD," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan, di Mataram, Minggu.
Pada tahun 2022, kata dia, ada 11 SMKN yang sudah lebih dulu menjadi BLUD. Kemudian tahun 2023 ada 23 SMKN menerima Surat Keputusan (SK) BLUD dari gubernur, sehingga total SMKN BLUD menjadi 34 dari 100 SMKN di NTB.
"Secara persentase ada 45 persen SMK BLUD di NTB. Dan ini menjadi yang tertinggi di Indonesia," ujarnya.
Ikhwan menyebutkan 23 SMK yang sudah ditetapkan menjadi BLUD itu, antara lain SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah.
Selanjutnya SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 3 Kota Bima.
Ia menjelaskan untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan. Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup, seperti peralatan dan SDM serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima pasar.
"Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar dan menghasilkan produk atau jasa," kata Ikhwan.
Menurutnya, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil dan di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar, sehingga sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah.
"Jadi kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk," katanya.
Sementara Kepala Sekolah SMK 1 Sikur Kabupaten Lombok Timur, Hasbi Ahmad mengaku bersyukur dan mengapresiasi ditetapkannya SMK 1 Sikur menjadi BLUD.
"Alhamdulillah ini kami tunggu. BLUD ini presensi yang kami harus dapat untuk lebih meningkatkan pembelajaran, karena secara anggaran sangat terbatas, sehingga dengan BLUD ini sepanjang waktu kami bisa berkegiatan praktek, karena setiap produk yang dihasilkan siswa bisa dijual dan kembali lagi dipakai untuk membuat produk," ujarnya.
Senada dikemukakan Kepala Sekolah SMK 1 Mataram Ruslan. Pihaknya mempunyai kegiatan inti seni dan industri kreatif dan penopangnya bisnis manajemen, dengan keunggulan di bidang tata busana.
"Selama ini dari karya-karya siswa tidak bisa dipasarkan keluar, masih konsumsi lingkungan sekolah, karena belum memiliki payung hukum untuk bermitra dengan UMKM dan IKM. Nah dengan BLUD pengelolaan keuangan dan bagaimana membuat jaringan usaha yang ada di luar sana bisa kami lakukan, sehingga menambah penghasilan," ucapnya.
"Alhamdulillah, ini kado di akhir masa jabatan kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah, sebanyak 23 SMK Negeri resmi ditetapkan menjadi BLUD," kata Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan, di Mataram, Minggu.
Pada tahun 2022, kata dia, ada 11 SMKN yang sudah lebih dulu menjadi BLUD. Kemudian tahun 2023 ada 23 SMKN menerima Surat Keputusan (SK) BLUD dari gubernur, sehingga total SMKN BLUD menjadi 34 dari 100 SMKN di NTB.
"Secara persentase ada 45 persen SMK BLUD di NTB. Dan ini menjadi yang tertinggi di Indonesia," ujarnya.
Ikhwan menyebutkan 23 SMK yang sudah ditetapkan menjadi BLUD itu, antara lain SMKN 1 Mataram, SMKN 2 Mataram, SMKN 4 Mataram, SMKPPN Mataram, SMKN 1 Gerung, SMKN 1 Lembar, SMKN 1 Narmada, SMKN 1 Kuripan, SMKN 1 Praya Tengah.
Selanjutnya SMKN 2 Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima, dan SMKN 3 Kota Bima.
Ia menjelaskan untuk menjadi SMK BLUD terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah, antara lain SMK harus memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan. Kemudian memiliki infrastruktur yang cukup, seperti peralatan dan SDM serta memiliki produk unggulan yang bisa diterima pasar.
"Saat ini kita sudah memiliki 1.000 produk yang sudah tercatat di katalog dan semua produk yang dihasilkan itu tidak dibuat-buat melainkan dari hasil metode pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar dan menghasilkan produk atau jasa," kata Ikhwan.
Menurutnya, keistimewaan SMK BLUD ini para siswa bisa lebih terampil dan di luar jam belajar mereka bisa membuat dan mengerjakan produk yang bisa menarik minat pasar, sehingga sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah.
"Jadi kalau sekolah sudah BLUD mereka bisa mencari penghasilan sendiri dan hasil penjualan setiap produk yang dihasilkannya bisa masuk menjadi kas sekolah untuk digunakan kembali membuat produk," katanya.
Sementara Kepala Sekolah SMK 1 Sikur Kabupaten Lombok Timur, Hasbi Ahmad mengaku bersyukur dan mengapresiasi ditetapkannya SMK 1 Sikur menjadi BLUD.
"Alhamdulillah ini kami tunggu. BLUD ini presensi yang kami harus dapat untuk lebih meningkatkan pembelajaran, karena secara anggaran sangat terbatas, sehingga dengan BLUD ini sepanjang waktu kami bisa berkegiatan praktek, karena setiap produk yang dihasilkan siswa bisa dijual dan kembali lagi dipakai untuk membuat produk," ujarnya.
Senada dikemukakan Kepala Sekolah SMK 1 Mataram Ruslan. Pihaknya mempunyai kegiatan inti seni dan industri kreatif dan penopangnya bisnis manajemen, dengan keunggulan di bidang tata busana.
"Selama ini dari karya-karya siswa tidak bisa dipasarkan keluar, masih konsumsi lingkungan sekolah, karena belum memiliki payung hukum untuk bermitra dengan UMKM dan IKM. Nah dengan BLUD pengelolaan keuangan dan bagaimana membuat jaringan usaha yang ada di luar sana bisa kami lakukan, sehingga menambah penghasilan," ucapnya.