Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta bersinergi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi ini dalam mengawasi potensi pelanggaran Pemilu 2024. "Yogyakarta ini kan kota pelajar, dalam partisipasi kita tidak bisa melepaskan dari peran perguruan tinggi dengan para dosen yang terdidik dan mahasiswa yang jumlahnya banyak," kata Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib di sela FGD penjajakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di DIY, di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, banyak program perguruan tinggi yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung pengawasan dan antisipasi pelanggaran Pemilu 2024 mulai dari KKN tematik hingga program pengabdian masyarakat.
"Kita harapkan dengan program itu ada hal-hal konkret yang bisa dikerjakan mahasiswa dan dosen supaya bisa mengedukasi masyarakat terkait upaya pengawasan pemilu di lapangan," kata dia. Bawaslu DIY, menurut Najib, memiliki keterbatasan personel sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk dari perguruan tinggi.
"Dalam konteks pengawasan kita terkendala personel maupun daya dukung. Sementara, pelanggaran pemilu pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pasti dekat dengan potensi pelanggaran dan dekat dengan fakta pelanggaran," ujar dia.
Menurut dia, masyarakat kerap kali menemukan indikasi pelanggaran di lapangan, sementara Bawaslu tidak menemukan karena saat muncul indikasi pelanggaran petugas dari Bawaslu tidak sedang di lokasi itu.
Baca juga: Presiden Jokowi restui Kaesang berkiprah di politik
Baca juga: Polres Loteng siapkan sinergi Bawaslu-KPU untuk Pemilu 2024
"Banyak program yang bisa dikelola dengan perguruan tinggi, lewat KKN tematik, magang, banyak hal yang lain. Kami harapkan didukung oleh masyarakat, khususnya perguruan tinggi, dalam konteks pengawasan pemilu," kata Najib. Sejumlah kampus hadir dalam penjajakan kerja sama terkait pengawasan itu, antara lain UGM, UIN Sunan Kalijaga, UMY, ISI, UPY, UII, UAD, serta Universitas Sanata Dharma.
Menurut dia, banyak program perguruan tinggi yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung pengawasan dan antisipasi pelanggaran Pemilu 2024 mulai dari KKN tematik hingga program pengabdian masyarakat.
"Kita harapkan dengan program itu ada hal-hal konkret yang bisa dikerjakan mahasiswa dan dosen supaya bisa mengedukasi masyarakat terkait upaya pengawasan pemilu di lapangan," kata dia. Bawaslu DIY, menurut Najib, memiliki keterbatasan personel sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk dari perguruan tinggi.
"Dalam konteks pengawasan kita terkendala personel maupun daya dukung. Sementara, pelanggaran pemilu pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pasti dekat dengan potensi pelanggaran dan dekat dengan fakta pelanggaran," ujar dia.
Menurut dia, masyarakat kerap kali menemukan indikasi pelanggaran di lapangan, sementara Bawaslu tidak menemukan karena saat muncul indikasi pelanggaran petugas dari Bawaslu tidak sedang di lokasi itu.
Baca juga: Presiden Jokowi restui Kaesang berkiprah di politik
Baca juga: Polres Loteng siapkan sinergi Bawaslu-KPU untuk Pemilu 2024
"Banyak program yang bisa dikelola dengan perguruan tinggi, lewat KKN tematik, magang, banyak hal yang lain. Kami harapkan didukung oleh masyarakat, khususnya perguruan tinggi, dalam konteks pengawasan pemilu," kata Najib. Sejumlah kampus hadir dalam penjajakan kerja sama terkait pengawasan itu, antara lain UGM, UIN Sunan Kalijaga, UMY, ISI, UPY, UII, UAD, serta Universitas Sanata Dharma.