Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram merinci penggunaan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram 2024 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp3,8 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin, mengatakan, rincian itu dimaksudkan agar penggunaan anggaran antara hibah dari Pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB tidak tumpang tindih.
"Kita tidak ingin ada pembiayaan yang dobel dan jadi potensi temuan ke depan," katanya.
Hal tersebut disampaikan menyikapi usulan anggaran Pilkada Kota Mataram yang akan digelar serentak dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dijadwalkan 27 November 2024.
Dimana KPU Kota Mataram mengusulkan anggaran ke Pemerintah Kota Mataram Rp26,8 miliar untuk kegiatan tersebut dan Pemerintah Provinsi NTB sudah memberikan dana pendamping Rp3,8 miliar, sehingga Pemerintah Kota Mataram tinggal menambah Rp23 miliar. Akan tetapi, Pemerintah Kota Mataram bertahan pada angka Rp17 miliar.
"Kita bertahan di angka Rp17 miliar itu, karena sudah berdasarkan hitung-hitungan dan standar penetapan satuan harga dari pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat. Bukan dipas-paskan," katanya.
Karena itulah, pemerintah kota meminta rincian penggunaan anggaran dari hibah provinsi Rp3,8 miliar, agar bisa disesuaikan dengan penggunaan dana hibah pilkada dari Pemerintah Kota Mataram.
Rincian penggunaan dana hibah dari provinsi itu akan menjadi acuan pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, untuk menetapkan dan menentukan pemberian besaran hibah dana pilkada.
"Jika sudah ada kesepakatan, nota pemberian hibah daerah (NPHD) dapat segera ditandatangani bulan Oktober ini juga sesuai dengan ketentuan," katanya.
Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M Husni Abidin mengatakan, angka Rp17 miliar itu masih jauh dari kebutuhan, bahkan Pilkada tahun 2020 anggaran riil Rp22 miliar. Sedangkan, Pilkada 2024 terjadi tambahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Belum lagi tambahan logistik untuk Pemilihan Gubernur NTB, yang pastinya surat suara dan kotak suara bertambah," katanya.
Terkait dengan itu, katanya, pihaknya berharap Pemerintah Kota Mataram bisa lebih bijaksana dalam menetapkan anggaran untuk kegiatan Pilkada 2024, agar dapat berjalan lancar dan berkualitas.
"Jika Pemerintah Kota Mataram masih bertahan pada angka Rp17 miliar, maka pelaksanaan Pilkada bisa berisiko dan bermasalah sebab kita tidak bisa melakukan pemangkasan anggaran sembarangan," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin, mengatakan, rincian itu dimaksudkan agar penggunaan anggaran antara hibah dari Pemerintah Kota Mataram dan Provinsi NTB tidak tumpang tindih.
"Kita tidak ingin ada pembiayaan yang dobel dan jadi potensi temuan ke depan," katanya.
Hal tersebut disampaikan menyikapi usulan anggaran Pilkada Kota Mataram yang akan digelar serentak dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dijadwalkan 27 November 2024.
Dimana KPU Kota Mataram mengusulkan anggaran ke Pemerintah Kota Mataram Rp26,8 miliar untuk kegiatan tersebut dan Pemerintah Provinsi NTB sudah memberikan dana pendamping Rp3,8 miliar, sehingga Pemerintah Kota Mataram tinggal menambah Rp23 miliar. Akan tetapi, Pemerintah Kota Mataram bertahan pada angka Rp17 miliar.
"Kita bertahan di angka Rp17 miliar itu, karena sudah berdasarkan hitung-hitungan dan standar penetapan satuan harga dari pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat. Bukan dipas-paskan," katanya.
Karena itulah, pemerintah kota meminta rincian penggunaan anggaran dari hibah provinsi Rp3,8 miliar, agar bisa disesuaikan dengan penggunaan dana hibah pilkada dari Pemerintah Kota Mataram.
Rincian penggunaan dana hibah dari provinsi itu akan menjadi acuan pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, untuk menetapkan dan menentukan pemberian besaran hibah dana pilkada.
"Jika sudah ada kesepakatan, nota pemberian hibah daerah (NPHD) dapat segera ditandatangani bulan Oktober ini juga sesuai dengan ketentuan," katanya.
Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram M Husni Abidin mengatakan, angka Rp17 miliar itu masih jauh dari kebutuhan, bahkan Pilkada tahun 2020 anggaran riil Rp22 miliar. Sedangkan, Pilkada 2024 terjadi tambahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Belum lagi tambahan logistik untuk Pemilihan Gubernur NTB, yang pastinya surat suara dan kotak suara bertambah," katanya.
Terkait dengan itu, katanya, pihaknya berharap Pemerintah Kota Mataram bisa lebih bijaksana dalam menetapkan anggaran untuk kegiatan Pilkada 2024, agar dapat berjalan lancar dan berkualitas.
"Jika Pemerintah Kota Mataram masih bertahan pada angka Rp17 miliar, maka pelaksanaan Pilkada bisa berisiko dan bermasalah sebab kita tidak bisa melakukan pemangkasan anggaran sembarangan," katanya.