Kuala Lumpur (ANTARA) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan komitmen masyarakat untuk menggelar Pemilu 2024 secara damai sangat kuat namun kesuksesannya akan tergantung dari kesiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur.
“Kelancaran dan kesuksesan Pemilu di Kuala Lumpur sangat tergantung kesiapan dan kemampuan PPLN dan Panwaslu untuk melayani pemilih yang jumlahnya terbesar di seluruh dunia,” kata Hermono kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Sabtu.
Ia mengatakan memang jumlah pemilih di Malaysia terbesar di seluruh dunia, untuk pemilih di luar negeri. Hermono mencontohkan jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) hanya untuk wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur yang melingkupi Wilayah Persekutuan (WP) Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Selangor, Perak, Kedah dan Terengganu, sudah lebih dari 447 ribu orang.
Tentu, menurut dia, banyak pihak, calon legislatif (caleg) terutama yang berkepentingan ingin mendapatkan suara di Malaysia.
Meski jika dilihat secara nasional kontribusinya tidak terlalu besar untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) namun, ia mengatakan suara calon pemilih di Malaysia tentu tetap menjadi rebutan untuk mencari dukungan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, menurut Hermono, selama ini sudah secara reguler mengundang wakil-wakil partai politik (parpol), organisasi masyarakat (ormas) untuk mengajak mereka menciptakan Pemilu yang damai.
“Jadi kita meminta pengalaman 2019 itu jangan sampai terulang. Dan sejauh ini komitmen mereka cukup kuat lah ya untuk melaksanakan Pemilu secara damai,” ujar dia.
Namun bagaimanapun juga, pelaksana Pemilu, dalam hal ini PPLN dan Panwaslu harus siap menangani jumlah pemilih yang demikian besar. Karena, menurut Hermono, bisa saja terjadi calon pemilih pemilik suara dan perwakilan partai mau melaksanakan Pemilu secara damai dan tertib namun karena pelaksana yang tidak siap justru malah memicu reaksi.
“Ini yang saya lihat. Kerawanan saat ini adalah kesiapan penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPLN dan Panwaslu untuk dapat menangani jumlah pemilih yang demikian besar,” ujar Hermono.
Terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur itu, ia mengatakan telah meminta agar ada rencana alternatif (contingency plan), selain perlu pula ada simulasi pemungutan suara, misalkan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk 2.000 orang pemilih.
“Katakan yang datang 50 ribu atau 70 biru orang dalam waktu hampir bersamaan, siap enggak ‘handle’ itu di satu titik? Karena kan rencananya (pemungutan suara langsung) dikonsentrasikan di WTC (World Trade Center Kuala Lumpur). Ini perlu dicermati,” udar Hermono.
Baca juga: Ketum PPP sebut target suara kami bukan mimpi
Baca juga: Bakal Cawapres Gibran meminta pendukung hadapi dengan senyuman segala fitnah
Menurut Hermono, dirinya telah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan itu kepada PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur, serta Mabes Polri.
“Kalau ada 50.000 orang datang semua di pagi hari katakanlah. Apakah ini dapat menjamin ketertiban? Saya juga kepada mereka (PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur). Juga Tim Mabes Polri. Jangan sampai penyelenggaraan ini dilihat publik Malaysia menimbulkan gangguan, kenyamanan,” ujar dia.
“Kelancaran dan kesuksesan Pemilu di Kuala Lumpur sangat tergantung kesiapan dan kemampuan PPLN dan Panwaslu untuk melayani pemilih yang jumlahnya terbesar di seluruh dunia,” kata Hermono kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Sabtu.
Ia mengatakan memang jumlah pemilih di Malaysia terbesar di seluruh dunia, untuk pemilih di luar negeri. Hermono mencontohkan jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) hanya untuk wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur yang melingkupi Wilayah Persekutuan (WP) Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Selangor, Perak, Kedah dan Terengganu, sudah lebih dari 447 ribu orang.
Tentu, menurut dia, banyak pihak, calon legislatif (caleg) terutama yang berkepentingan ingin mendapatkan suara di Malaysia.
Meski jika dilihat secara nasional kontribusinya tidak terlalu besar untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) namun, ia mengatakan suara calon pemilih di Malaysia tentu tetap menjadi rebutan untuk mencari dukungan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, menurut Hermono, selama ini sudah secara reguler mengundang wakil-wakil partai politik (parpol), organisasi masyarakat (ormas) untuk mengajak mereka menciptakan Pemilu yang damai.
“Jadi kita meminta pengalaman 2019 itu jangan sampai terulang. Dan sejauh ini komitmen mereka cukup kuat lah ya untuk melaksanakan Pemilu secara damai,” ujar dia.
Namun bagaimanapun juga, pelaksana Pemilu, dalam hal ini PPLN dan Panwaslu harus siap menangani jumlah pemilih yang demikian besar. Karena, menurut Hermono, bisa saja terjadi calon pemilih pemilik suara dan perwakilan partai mau melaksanakan Pemilu secara damai dan tertib namun karena pelaksana yang tidak siap justru malah memicu reaksi.
“Ini yang saya lihat. Kerawanan saat ini adalah kesiapan penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPLN dan Panwaslu untuk dapat menangani jumlah pemilih yang demikian besar,” ujar Hermono.
Terkait dengan kesiapan pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur itu, ia mengatakan telah meminta agar ada rencana alternatif (contingency plan), selain perlu pula ada simulasi pemungutan suara, misalkan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk 2.000 orang pemilih.
“Katakan yang datang 50 ribu atau 70 biru orang dalam waktu hampir bersamaan, siap enggak ‘handle’ itu di satu titik? Karena kan rencananya (pemungutan suara langsung) dikonsentrasikan di WTC (World Trade Center Kuala Lumpur). Ini perlu dicermati,” udar Hermono.
Baca juga: Ketum PPP sebut target suara kami bukan mimpi
Baca juga: Bakal Cawapres Gibran meminta pendukung hadapi dengan senyuman segala fitnah
Menurut Hermono, dirinya telah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan itu kepada PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur, serta Mabes Polri.
“Kalau ada 50.000 orang datang semua di pagi hari katakanlah. Apakah ini dapat menjamin ketertiban? Saya juga kepada mereka (PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur). Juga Tim Mabes Polri. Jangan sampai penyelenggaraan ini dilihat publik Malaysia menimbulkan gangguan, kenyamanan,” ujar dia.