Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan percepatan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024.
"Penurunan stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah di 2024," kata Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Timur Hj Baiq Miftahul Wasli saat membuka pertemuan Forum Koordinasi dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penurunan Stunting di kantor bupati setempat, Senin.
Ia mengatakan, merujuk pada tujuan strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur memiliki tujuh program tematik sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Ketujuh program itu yakni Audit Kasus Stunting (AKS), mini lokakarya stunting (minilok), aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil (elsimil), rakor bapak asuh anak stunting, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi (TPPS), Tim Percepatan Kabupaten dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
"Audit kasus stunting tahap I dan II sudah sampai tahap pelaksanaan diseminasi," katanya.
Ia mengatakan Lombok Timur merupakan kabupaten yang luas dengan penduduk yang padat, sehingga memiliki persoalan sendiri di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga Universal Health Coverage (UHC) dan penurunan stunting masih menjadi prioritas utama.
Menurutnya tingginya angka stunting menunjukkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal, mengingat salah satu pemicu stunting adalah kemiskinan. Untuk itu ia mendorong seluruh OPD terkait untuk melaksanakan program tersebut secara optimal.
"Penanganan stunting harus dilakukan secara gotong royong," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi prioritas nasional saat ini, dengan target 14 persen pada 2024. Untuk memastikan pencapaian target tersebut, diperlukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program.
"Kita juga harus mengidentifikasi kendala dan tantangan di lapangan sekaligus menyepakati aksi bersama," katanya.
Selain itu, kerja sama lintas sektor dalam penanganan stunting juga masih menjadi tantangan serius di daerah ini, sehingga ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, pendidikan dan masyarakat dalam mencapai target penurunan stunting.
"Dalam rapat ini kita membahas sejumlah program dan kebijakan yang akan diterapkan pada 2024, guna meningkatkan status gizi anak di Lombok Timur serta pencapaian target stunting nasional di angka 14 persen," katanya.
"Penurunan stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah di 2024," kata Penjabat Sekretaris Daerah Lombok Timur Hj Baiq Miftahul Wasli saat membuka pertemuan Forum Koordinasi dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penurunan Stunting di kantor bupati setempat, Senin.
Ia mengatakan, merujuk pada tujuan strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur memiliki tujuh program tematik sebagai upaya percepatan penurunan stunting.
Ketujuh program itu yakni Audit Kasus Stunting (AKS), mini lokakarya stunting (minilok), aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil (elsimil), rakor bapak asuh anak stunting, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi (TPPS), Tim Percepatan Kabupaten dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
"Audit kasus stunting tahap I dan II sudah sampai tahap pelaksanaan diseminasi," katanya.
Ia mengatakan Lombok Timur merupakan kabupaten yang luas dengan penduduk yang padat, sehingga memiliki persoalan sendiri di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga Universal Health Coverage (UHC) dan penurunan stunting masih menjadi prioritas utama.
Menurutnya tingginya angka stunting menunjukkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal, mengingat salah satu pemicu stunting adalah kemiskinan. Untuk itu ia mendorong seluruh OPD terkait untuk melaksanakan program tersebut secara optimal.
"Penanganan stunting harus dilakukan secara gotong royong," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi prioritas nasional saat ini, dengan target 14 persen pada 2024. Untuk memastikan pencapaian target tersebut, diperlukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, serta mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program.
"Kita juga harus mengidentifikasi kendala dan tantangan di lapangan sekaligus menyepakati aksi bersama," katanya.
Selain itu, kerja sama lintas sektor dalam penanganan stunting juga masih menjadi tantangan serius di daerah ini, sehingga ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, pendidikan dan masyarakat dalam mencapai target penurunan stunting.
"Dalam rapat ini kita membahas sejumlah program dan kebijakan yang akan diterapkan pada 2024, guna meningkatkan status gizi anak di Lombok Timur serta pencapaian target stunting nasional di angka 14 persen," katanya.