Padang (ANTARA) - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui program perhutanan sosial di Sumatera Barat bertambah 50,4 ribu hektare sepanjang 2023.
"Luas perhutanan sosial di Sumbar ditargetkan bertambah 50 ribu hektare per tahun. Pada 2023, terealisasi 50.410 hektare atau 100,82 persen," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu saat memaparkan Refleksi Akhir Tahun Dinas Kehutanan Sumbar 2023 di Padang. Ia menyebut penambahan luas Perhutanan Sosial itu tersebar pada 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Sumbar masing-masing KPHL Pasaman Raya seluas 12.970 hektare, KPHL Limapuluh Kota seluas 15.524 hektare.
Kemudian KPHL Agam Raya seluas 1.803 hektare, KPHL Bukit Barisan 4.229 hektare, KPHL Sijunjung seluas 1.107 hektare, dan KPHL Solok seluas 3.487 hektare.
Lalu, KPHL Hulu Batang Hari seluas 1.963 hektare, KPHL Dharmasraya 367 hektare, KPHL Pesisir Selatan 6.921 hektare, dan KPHL Mentawai 2.039.
"Penambahan luas 50.410 hektare itu dikelola oleh 45 unit usaha," kata Yozarwadi.
Ia mengatakan program Perhutanan Sosial memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar karena 850 nagari (81,97 persen) dari 1.157 nagari yang ada di daerah itu berada di dalam kawasan hutan.
Baca juga: Pengelolaan perhutanan sosial belum setara gender
Baca juga: YKAN mendukung praktik pengelolaan hutan lestari
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi mengapresiasi Refleksi Akhir Tahun yang digelar oleh Dinas Kehutanan Sumbar dengan mengundang semua pihak terkait termasuk NGO.
Ia menilai keberanian menggelar kegiatan itu menunjukkan Dinas Kehutanan bisa merampungkan semua perencanaan yang dibuat sejak awal tahun. Lebih lanjut ia menyebut program Dinas Kehutanan terutama yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, karena itu penting untuk didukung secara bersama.
"Luas perhutanan sosial di Sumbar ditargetkan bertambah 50 ribu hektare per tahun. Pada 2023, terealisasi 50.410 hektare atau 100,82 persen," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu saat memaparkan Refleksi Akhir Tahun Dinas Kehutanan Sumbar 2023 di Padang. Ia menyebut penambahan luas Perhutanan Sosial itu tersebar pada 10 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Sumbar masing-masing KPHL Pasaman Raya seluas 12.970 hektare, KPHL Limapuluh Kota seluas 15.524 hektare.
Kemudian KPHL Agam Raya seluas 1.803 hektare, KPHL Bukit Barisan 4.229 hektare, KPHL Sijunjung seluas 1.107 hektare, dan KPHL Solok seluas 3.487 hektare.
Lalu, KPHL Hulu Batang Hari seluas 1.963 hektare, KPHL Dharmasraya 367 hektare, KPHL Pesisir Selatan 6.921 hektare, dan KPHL Mentawai 2.039.
"Penambahan luas 50.410 hektare itu dikelola oleh 45 unit usaha," kata Yozarwadi.
Ia mengatakan program Perhutanan Sosial memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar karena 850 nagari (81,97 persen) dari 1.157 nagari yang ada di daerah itu berada di dalam kawasan hutan.
Baca juga: Pengelolaan perhutanan sosial belum setara gender
Baca juga: YKAN mendukung praktik pengelolaan hutan lestari
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi mengapresiasi Refleksi Akhir Tahun yang digelar oleh Dinas Kehutanan Sumbar dengan mengundang semua pihak terkait termasuk NGO.
Ia menilai keberanian menggelar kegiatan itu menunjukkan Dinas Kehutanan bisa merampungkan semua perencanaan yang dibuat sejak awal tahun. Lebih lanjut ia menyebut program Dinas Kehutanan terutama yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, karena itu penting untuk didukung secara bersama.