Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja pegawai telah mencapai Rp260,9 triliun pada 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta Selasa mengatakan, nilai tersebut tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257,7 triliun.
“Untuk pegawai, tahun lalu (2023) kita membelanjakan Rp260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan. 1,2 persen saja tumbuhnya tipis,” kata Sri Mulyani.
Peningkatan belanja pegawai K/L itu disebabkan oleh tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 50 persen, dan Tunjangan Profesi Dosen sebesar 50 persen pada penyaluran THR dan Gaji ke-13 pada 2023.
Sri Mulyani merinci, untuk gaji dan tunjangan tercatat realisasi sementara sebesar Rp173,8 triliun atau meningkat 1,5 persen. Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja (Tukin), Honorarium, lembur, dan lainnya tercatat Rp87,1 triliun telah digelontorkan atau meningkat 0,8 persen.
“Kalau kita lihat dari K/L yang cukup besar, yang pertama Polri 2023 kita lihat naik 2,2 persen, kemudian Kementerian Agama, ini terutama untuk guru-guru dari sekolah-sekolah agama, itu naiknya cukup besar 4,5 persen," kata Bendahara Negara itu.
Dilanjutkan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang meningkat tipis 0,6 persen. Mahkamah Agung naik 2,8 persen, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) naik sebesar 2,1 persen.
"Ini kira-kira Kementerian/Lembaga yang masih punya growth dari sisi belanja pegawainya,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Realisasi sementara anggaran pendidikan 2023 capai Rp503,8 triliun
Baca juga: Pajak rokok elektrik demi beri keadilan
Adapun secara keseluruhan dirinya mengatakan realisasi belanja negara sepanjang 2023 berhasil menembus 100 persen, tepatnya 102 persen atau Rp3.121,9 triliun.
“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dianggarkan Rp3.061,2 triliun, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun, realisasinya Rp3.121,9 triliun. Jadi, lebih tinggi dari APBN dan Perpres,” katanya.
Nilai tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp2.240,6 triliun serta transfer ke daerah Rp881,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat setara dengan 97,3 persen dari target APBN 2023, turun 1,7 persen bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta Selasa mengatakan, nilai tersebut tumbuh 1,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257,7 triliun.
“Untuk pegawai, tahun lalu (2023) kita membelanjakan Rp260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan. 1,2 persen saja tumbuhnya tipis,” kata Sri Mulyani.
Peningkatan belanja pegawai K/L itu disebabkan oleh tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 50 persen, dan Tunjangan Profesi Dosen sebesar 50 persen pada penyaluran THR dan Gaji ke-13 pada 2023.
Sri Mulyani merinci, untuk gaji dan tunjangan tercatat realisasi sementara sebesar Rp173,8 triliun atau meningkat 1,5 persen. Sedangkan untuk Tunjangan Kinerja (Tukin), Honorarium, lembur, dan lainnya tercatat Rp87,1 triliun telah digelontorkan atau meningkat 0,8 persen.
“Kalau kita lihat dari K/L yang cukup besar, yang pertama Polri 2023 kita lihat naik 2,2 persen, kemudian Kementerian Agama, ini terutama untuk guru-guru dari sekolah-sekolah agama, itu naiknya cukup besar 4,5 persen," kata Bendahara Negara itu.
Dilanjutkan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang meningkat tipis 0,6 persen. Mahkamah Agung naik 2,8 persen, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) naik sebesar 2,1 persen.
"Ini kira-kira Kementerian/Lembaga yang masih punya growth dari sisi belanja pegawainya,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Realisasi sementara anggaran pendidikan 2023 capai Rp503,8 triliun
Baca juga: Pajak rokok elektrik demi beri keadilan
Adapun secara keseluruhan dirinya mengatakan realisasi belanja negara sepanjang 2023 berhasil menembus 100 persen, tepatnya 102 persen atau Rp3.121,9 triliun.
“Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dianggarkan Rp3.061,2 triliun, dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun, realisasinya Rp3.121,9 triliun. Jadi, lebih tinggi dari APBN dan Perpres,” katanya.
Nilai tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp2.240,6 triliun serta transfer ke daerah Rp881,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat setara dengan 97,3 persen dari target APBN 2023, turun 1,7 persen bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.