Mataram (Antara NTB) - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Nusa Tenggara Barat menyayangkan tragedi tenggelamnya kapal pengangkut tenaga kerja Indonesia di perairan Batam (2/11).
"Tentu kami sangat menyayangkan sekaligus prihatin melihat kondisi seperti ini. Terlebih lagi, korbannya banyak berasal dari NTB," kata Ketua APJATI NTB H Muhammadun di Mataram, Kamis.
Ia mengakui, sudah menerima laporan dari pengurus APJATI Batam, mengenai jumlah korban TKI asal NTB yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut.
"Dari laporan yang kita terima, kapal mengangkut 101 orang penumpang. Kemudian yang teridentifikasi meninggal dunia orang NTB 15 orang dari total 22 korban yang sudah ditemukan," terangnya.
Menurut dia, para TKI asal NTB yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam tersebut, kebanyakan berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.
"Tetapi ini informasi sementara yang kita terima, karena semua masih dalam pendataan," ujarnya.
Muhammadun mengakui, APJATI NTB tidak mengetahui asal muasal para TKI asal NTB tersebut, sehingga bisa bekerja di Malaysia. Karena diketahui para TKI itu tidak berangkat melalui PPTKIS di NTB.
"Kalau soal itu kita tidak tahu, karena mereka berangkat tidak melalui NTB. Apalagi, TKI ini berangkat menggunakan paspor biasa (pelancong). Kemungkinan diurus sponsor kemudian lari dari majikan," ungkapnya.
APJATI sendiri, kata Muhammadun melalui APJATI Batam sudah membuat posko pengaduan terjadinya tragedi kapal tenggelam tersebut.
Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram Mucharrom, menyebutkan informasi yang diperoleh dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, jumlah penumpang kapal tenggelam sebanyak 101 orang dari sebelumnya dikabarkan sebanyak 96 orang.
Dari total jumlah penumpang, sebanyak 39 orang telah ditemukan dalam keadaan selamat dan 18 orang dalam keadaan meninggal dunia. Namun belum ada informasi tentang identitas dan asal para korban yang meninggal dunia.
"Pagi ini data jumlah penumpang sudah dikoreksi. Kami terus berkoordinasi dengan BP3TKI Tanjung pinang untuk memantau perkembangan," katanya. (*)
"Tentu kami sangat menyayangkan sekaligus prihatin melihat kondisi seperti ini. Terlebih lagi, korbannya banyak berasal dari NTB," kata Ketua APJATI NTB H Muhammadun di Mataram, Kamis.
Ia mengakui, sudah menerima laporan dari pengurus APJATI Batam, mengenai jumlah korban TKI asal NTB yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut.
"Dari laporan yang kita terima, kapal mengangkut 101 orang penumpang. Kemudian yang teridentifikasi meninggal dunia orang NTB 15 orang dari total 22 korban yang sudah ditemukan," terangnya.
Menurut dia, para TKI asal NTB yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Batam tersebut, kebanyakan berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.
"Tetapi ini informasi sementara yang kita terima, karena semua masih dalam pendataan," ujarnya.
Muhammadun mengakui, APJATI NTB tidak mengetahui asal muasal para TKI asal NTB tersebut, sehingga bisa bekerja di Malaysia. Karena diketahui para TKI itu tidak berangkat melalui PPTKIS di NTB.
"Kalau soal itu kita tidak tahu, karena mereka berangkat tidak melalui NTB. Apalagi, TKI ini berangkat menggunakan paspor biasa (pelancong). Kemungkinan diurus sponsor kemudian lari dari majikan," ungkapnya.
APJATI sendiri, kata Muhammadun melalui APJATI Batam sudah membuat posko pengaduan terjadinya tragedi kapal tenggelam tersebut.
Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram Mucharrom, menyebutkan informasi yang diperoleh dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, jumlah penumpang kapal tenggelam sebanyak 101 orang dari sebelumnya dikabarkan sebanyak 96 orang.
Dari total jumlah penumpang, sebanyak 39 orang telah ditemukan dalam keadaan selamat dan 18 orang dalam keadaan meninggal dunia. Namun belum ada informasi tentang identitas dan asal para korban yang meninggal dunia.
"Pagi ini data jumlah penumpang sudah dikoreksi. Kami terus berkoordinasi dengan BP3TKI Tanjung pinang untuk memantau perkembangan," katanya. (*)