Mataram (Antara NTB) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Barat HMS Kasdiono meminta TNI juga ikut mengawal pintu-pintu masuk dan kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI di Lombok Internasional Airport (LIA) yang ikut mengawal keamanan bandara. Kalau bisa pengawalan seperti ini tidak hanya kepada penumpang biasa tetapi berlaku untuk TKI," kata Kasdiono di Mataram, Rabu.
Wakil Ketua Fraksi Komisi V DPRD NTB Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan ini, menilai dengan keterlibatan TNI khususnya dalam mengawal para TKI di pintu-pintu masuk NTB dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal atau yang tidak di inginkan.
"Kita harap TNI tidak hanya mengawal, tapi juga ikut melakukan pengawasan, selain dapat membantu tugas polri, termasuk KPK," jelasnya.
Kasdiono, tidak memungkiri banyaknya TKI ilegal karena tata kelola TKI dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini belum ditambah dengan biaya yang dibebankan kepada TKI cukup besar. Dimana seharusnya hal tersebut diserahkan kepada majikan di negara penempatan.
"Yang diperlukan calon TKI itu cepat, mudah, murah daan aman. Kalau ini terpenuhi maka tidak ada ceritanya TKI ilegal," tegas Kasdiono.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendorong upaya pembenahan layanan tenaga kerja Indonesia di Provinsi NTB melalaui program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan kehadiran KPK adalah untuk mengawal tata kelola pelayanan terhadap TKI agar bebas dari praktik penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi.
"NTB merupakan salah satu kantung TKI terbesar di Indonesia, karena itu KPK memberikan perhatian khusus melalui supervisi perbaikan layanan dan tataklola, supaya bisa berlangsung secara transparan dan profesional," kata Basaria saat rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, Sekretaris BNP2TKI Hermono, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto dan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko di Mataram, Selasa. (*)
"Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TNI di Lombok Internasional Airport (LIA) yang ikut mengawal keamanan bandara. Kalau bisa pengawalan seperti ini tidak hanya kepada penumpang biasa tetapi berlaku untuk TKI," kata Kasdiono di Mataram, Rabu.
Wakil Ketua Fraksi Komisi V DPRD NTB Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan ini, menilai dengan keterlibatan TNI khususnya dalam mengawal para TKI di pintu-pintu masuk NTB dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal atau yang tidak di inginkan.
"Kita harap TNI tidak hanya mengawal, tapi juga ikut melakukan pengawasan, selain dapat membantu tugas polri, termasuk KPK," jelasnya.
Kasdiono, tidak memungkiri banyaknya TKI ilegal karena tata kelola TKI dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini belum ditambah dengan biaya yang dibebankan kepada TKI cukup besar. Dimana seharusnya hal tersebut diserahkan kepada majikan di negara penempatan.
"Yang diperlukan calon TKI itu cepat, mudah, murah daan aman. Kalau ini terpenuhi maka tidak ada ceritanya TKI ilegal," tegas Kasdiono.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendorong upaya pembenahan layanan tenaga kerja Indonesia di Provinsi NTB melalaui program Poros Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan kehadiran KPK adalah untuk mengawal tata kelola pelayanan terhadap TKI agar bebas dari praktik penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi.
"NTB merupakan salah satu kantung TKI terbesar di Indonesia, karena itu KPK memberikan perhatian khusus melalui supervisi perbaikan layanan dan tataklola, supaya bisa berlangsung secara transparan dan profesional," kata Basaria saat rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, Sekretaris BNP2TKI Hermono, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto dan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko di Mataram, Selasa. (*)