LPK NTB diminta perluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri

id NTB,Disnakertrans NTB,LPK,DuDi,Pemprov NTB,LPK NTB,dunia usaha,industri

LPK NTB diminta perluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten serta siap bersaing.

"Kita semua harus terus berpikir positif dan memiliki tekad kuat untuk sukses. Dunia pendidikan dan dunia kerja saat ini menghadapi tantangan yang dinamis. Persaingan semakin ketat, sehingga dibutuhkan kompetensi dan etos kerja yang unggul dari para lulusan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi pada wisuda LPKN Training Center Mataram di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan angkatan kerja di NTB terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data BPS Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di NTB 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu dibandingkan dengan pada Agustus 2023. Tantangan besar yang dihadapi berupa tingginya angka pengangguran, terutama kalangan lulusan SMK dan diploma.

"Pengangguran di NTB masih didominasi oleh lulusan SMK karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Meski begitu, kami terus berupaya menurunkan angka pengangguran melalui program PePaDu Plus," katanya.

Baca juga: Sebanyak 157 LPK di NTB terakreditasi nasional

Program inovasi PePaDu Plus yang diluncurkan tiga tahun lalu menjadi andalan Disnakertrans NTB mengatasi ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Berkat program ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB menunjukkan tren menurun selama tiga tahun terakhir, yakni dari 3,01 persen pada 2021, 2,89 persen pada 2022, 2,80 persen pada 2023, dan 2,73 persen pada Agustus 2024, menempatkan NTB sebagai provinsi dengan penyerapan tenaga kerja terbaik keempat secara nasional.

"Melalui PePaDu Plus, program bursa kerja khusus (BKK) yang diterapkan di SMK dan pelatihan teknis yang dirancang untuk menghubungkan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri juga dimaksimalkan. Hasilnya, tingkat pengangguran lulusan SMK di NTB berhasil diturunkan dari 8,24 persen menjadi 4,73 persen," kata dia.

Ia meminta semua lembaga pendidikan vokasi serta lembaga pelatihan vokasi terus memperkuat serta memperluas kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

Baca juga: Disnakertrans NTB menggandeng BLK dan asosiasi siapkan naker kompeten

Menurut dia, kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha kunci utama mengatasi ketidakcocokan yang terjadi selama ini sekaligus meningkatkan penyerapan lulusan ke dunia kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.

"Kurikulum lembaga pendidikan vokasi harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Lembaga pendidikan vokasi seperti LPKN harus terus berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja," katanya.

Aryadi menekankan bahwa selain memiliki kompetensi teknis, lulusan juga harus memiliki etos kerja, disiplin, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan berkomunikasi. Hal ini menjadi aspek penting dalam menunjang kesuksesan di dunia kerja.

"Jangan hanya mengandalkan ijazah sebagai formalitas. Kompetensi harus dibuktikan melalui kemampuan nyata. Selain itu, nilai-nilai etos kerja seperti kedisiplinan dan kerja sama menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan karir seseorang," katanya.

Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya sikap tanggung jawab dalam bekerja, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata, yang menjadi salah satu sektor unggulan di NTB.
 
Selain itu, ia juga menekankan perlunya mempersiapkan tenaga kerja tidak hanya untuk pasar lokal tetapi juga untuk kebutuhan tenaga kerja internasional.

Ia mencontohkan peluang kerja di Turki yang membuka 400 lowongan untuk sektor perusahaan besar.

"Jika ingin bekerja ke luar negeri, pilihlah jalur legal dan prosedural. Hindari menjadi korban eksploitasi dengan memilih perusahaan yang kredibel," ujarnya.

Ia juga mengajak semua pihak, baik lembaga pendidikan, pelatihan vokasi, dunia usaha, maupun pemerintah, terus bersinergi dalam menciptakan angkatan kerja yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di pasar global.

"Semua pihak harus bergerak bersama. Tidak boleh lagi ada jarak karena ego sektoral antarsemua pihak. Kolaborasi yang kuat antara lembaga pelatihan, pendidikan vokasi, dan dunia usaha adalah kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan mampu menghadapi tantangan global," katanya.