Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT Timur-Barat (MRT East-West) pada Maret 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk MRT East-West Phase I Stage I, dirinya mengatakan aturan tersebut dibuat sebagai dasar negosiasi pinjaman (loan negotiation) dan penandatanganan pinjaman (loan signing).
“Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu.
Proyek tersebut merupakan langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Proyek MRT diwujudkan melalui dukungan mitra internasional yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Proyek MRT East-West terdiri atas 2 fase, fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
“Dan ini masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas. PT MRT nya juga jelas,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi bahwa proyek MRT East-West Phase I Stage I tersebut tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.
Lebih lanjut, penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai langkah konkrit dalam perwujudan proyek tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar 3 miliar dolar AS, proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Senada dengan Menko Airlangga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam rapat tersebut mendukung secara keseluruhan pelaksanaan proyek MRT East–West.
Disepakati bahwa kelembagaan proyek ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub implementing agency. Dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati bahwa proporsi loan yang digunakan adalah 49 persen on-granting dan 51 pesen on-lending.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat juga telah berkomitmen untuk memastikan pengadaan tanah, pelaksanaan, dan pengoperasian proyek MRT East-West terselenggara dengan baik.
Baca juga: Menhub membahas kelanjutan kerja sama transportasi dengan Jepang
Baca juga: MyMRTJ hanya fasilitas opsi pembayaran tiket
Adapun proyek MRT East-West merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan terus dilakukan upaya percepatan karena arahan Presiden Republik Indonesia di Semester I Tahun 2024 seluruh PSN dapat diselesaikan atau minimal tercapainya financial close dan groundbreaking.
Arahan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga proyek MRT East-West ditargetkan untuk dilakukan groundbreaking di bulan Agustus 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk MRT East-West Phase I Stage I, dirinya mengatakan aturan tersebut dibuat sebagai dasar negosiasi pinjaman (loan negotiation) dan penandatanganan pinjaman (loan signing).
“Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu.
Proyek tersebut merupakan langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Proyek MRT diwujudkan melalui dukungan mitra internasional yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Proyek MRT East-West terdiri atas 2 fase, fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
“Dan ini masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas. PT MRT nya juga jelas,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, ia menggarisbawahi bahwa proyek MRT East-West Phase I Stage I tersebut tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.
Lebih lanjut, penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai langkah konkrit dalam perwujudan proyek tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar 3 miliar dolar AS, proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Senada dengan Menko Airlangga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir dalam rapat tersebut mendukung secara keseluruhan pelaksanaan proyek MRT East–West.
Disepakati bahwa kelembagaan proyek ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai executing agency, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, dan PT MRT Jakarta sebagai sub implementing agency. Dalam hal pembebanan pembiayaan, disepakati bahwa proporsi loan yang digunakan adalah 49 persen on-granting dan 51 pesen on-lending.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat juga telah berkomitmen untuk memastikan pengadaan tanah, pelaksanaan, dan pengoperasian proyek MRT East-West terselenggara dengan baik.
Baca juga: Menhub membahas kelanjutan kerja sama transportasi dengan Jepang
Baca juga: MyMRTJ hanya fasilitas opsi pembayaran tiket
Adapun proyek MRT East-West merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan terus dilakukan upaya percepatan karena arahan Presiden Republik Indonesia di Semester I Tahun 2024 seluruh PSN dapat diselesaikan atau minimal tercapainya financial close dan groundbreaking.
Arahan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sehingga proyek MRT East-West ditargetkan untuk dilakukan groundbreaking di bulan Agustus 2024.