Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan pemanfaatan hunian sementara (huntara) nelayan di Mapak Indah terkendala air bersih yang hingga saat ini instalasi belum terhubung.
"Sebelum ada fasilitas air bersih dari PDAM, nelayan belum bisa kita relokasi dan memanfaatkan huntara tersebut," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, untuk bangunan fisik huntara, fasilitas jalan, serta listrik dengan anggaran Rp58 juta semua sudah rampung 100 persen. Hanya tinggal menunggu fasilitas jaringan air bersih.
Informasi dari PDAM, lanjutnya, fasilitas air bersih belum bisa dihubungkan ke huntara karena PDAM belum mendapat izin dari Balai Jalan Nasional untuk membelah jalan atau "crossing" guna mengambil aliran pipa induk dari bagian timur jalan.
Baca juga: Pembangunan huntara nelayan Mataram telah rampung
Baca juga: Pemkot Mataram segera merelokasi nelayan terdampak abrasi ke "huntara"
Padahal, untuk mempercepat pemasangan jaringan air bersih tersebut Pemerintah Kota Mataram sudah melakukan jemput bola dan meminta agar izin "crossing" untuk penyambungan jaringan induk segera dikeluarkan.
"Sayangnya hingga saat ini Balai Jalan belum memberikan respon juga padahal yang datang itu, katanya, langsung Pak Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri," ujarnya.
Mestinya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, apalagi ini warga miskin terdampak bencana, harus gerak cepat, tapi ternyata, katanya.
Untuk proses "crossing", tambah Nazaruddin, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp30 juta, dan Rp42 juta untuk sambungan meteran air bersih di masing-masing unit huntara.
"Jadi setiap unit huntara sudah punya listrik dan meteran air bersih sendiri sehingga nelayan bisa melakukan kontrol terhadap pemakaian masing-masing," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap agar pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan tersebut dapat segera mengeluarkan kebijakan, agar huntara bisa segera ditempati.
"Jangan sampai nelayan kembali terdampak bencana akibat cuaca ekstrem," katanya.
Nazaruddin menambahkan, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak gelombang pasang pada Desember 2022 sebanyak 30 KK, namun dengan anggaran yang tersedia yakni Rp1,2 miliar sementara target pembangunan huntara sebanyak 30 unit berkurang menjadi 23 unit.
Kondisi itu terjadi karena biaya untuk pembangunan huntara dengan konstruksi permanen jauh lebih besar dibandingkan huntara semi permanen yang direncanakan.
"Dengan anggaran yang terbatas, pada tahap pertama kita prioritaskan untuk 23 KK, sisanya tujuh KK kita usulkan tahun depan. Data KK yang terdampak sudah ada di kita," katanya.
Baca juga: Mataram siapkan listrik dan air bersih di "huntara" nelayan
Baca juga: Disperkim Mataram usulkan anggaran listrik-air bersih di "huntara"
Baca juga: Nelayan Mataram terdampak abrasi segera tempati huntara
"Sebelum ada fasilitas air bersih dari PDAM, nelayan belum bisa kita relokasi dan memanfaatkan huntara tersebut," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, untuk bangunan fisik huntara, fasilitas jalan, serta listrik dengan anggaran Rp58 juta semua sudah rampung 100 persen. Hanya tinggal menunggu fasilitas jaringan air bersih.
Informasi dari PDAM, lanjutnya, fasilitas air bersih belum bisa dihubungkan ke huntara karena PDAM belum mendapat izin dari Balai Jalan Nasional untuk membelah jalan atau "crossing" guna mengambil aliran pipa induk dari bagian timur jalan.
Baca juga: Pembangunan huntara nelayan Mataram telah rampung
Baca juga: Pemkot Mataram segera merelokasi nelayan terdampak abrasi ke "huntara"
Padahal, untuk mempercepat pemasangan jaringan air bersih tersebut Pemerintah Kota Mataram sudah melakukan jemput bola dan meminta agar izin "crossing" untuk penyambungan jaringan induk segera dikeluarkan.
"Sayangnya hingga saat ini Balai Jalan belum memberikan respon juga padahal yang datang itu, katanya, langsung Pak Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri," ujarnya.
Mestinya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, apalagi ini warga miskin terdampak bencana, harus gerak cepat, tapi ternyata, katanya.
Untuk proses "crossing", tambah Nazaruddin, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp30 juta, dan Rp42 juta untuk sambungan meteran air bersih di masing-masing unit huntara.
"Jadi setiap unit huntara sudah punya listrik dan meteran air bersih sendiri sehingga nelayan bisa melakukan kontrol terhadap pemakaian masing-masing," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap agar pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan tersebut dapat segera mengeluarkan kebijakan, agar huntara bisa segera ditempati.
"Jangan sampai nelayan kembali terdampak bencana akibat cuaca ekstrem," katanya.
Nazaruddin menambahkan, jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak gelombang pasang pada Desember 2022 sebanyak 30 KK, namun dengan anggaran yang tersedia yakni Rp1,2 miliar sementara target pembangunan huntara sebanyak 30 unit berkurang menjadi 23 unit.
Kondisi itu terjadi karena biaya untuk pembangunan huntara dengan konstruksi permanen jauh lebih besar dibandingkan huntara semi permanen yang direncanakan.
"Dengan anggaran yang terbatas, pada tahap pertama kita prioritaskan untuk 23 KK, sisanya tujuh KK kita usulkan tahun depan. Data KK yang terdampak sudah ada di kita," katanya.
Baca juga: Mataram siapkan listrik dan air bersih di "huntara" nelayan
Baca juga: Disperkim Mataram usulkan anggaran listrik-air bersih di "huntara"
Baca juga: Nelayan Mataram terdampak abrasi segera tempati huntara