Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto mengapresiasi program holtikultura yang diinisiasi Pj Gubernur Sulsel Bahriar Baharuddin yang dinilai turut menopang ekonomi masyarakat.
"Saya pikir holtikultura, pertanian, peternakan dan manufaktur bisa terus didorong di Sulawesi Selatan," katanya saat silaturahim di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Makassar, Kamis (1/2) malam.
Kunjungan ini merupakan upaya untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hadir pejabat pusat, bupati/wali kota dan kepala dinas lingkup Pemprov Sulsel. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Sulawesi secara regional bagus. Pertumbuhan Sulawesi Selatan 4,05 persen triwulan III 2023 dinilai baik dan perlu semakin didorong pada berbagai sektor. Dari segi inflasi 2,33 persen (September 2023).
"Ke depan (inflasi) perlu diturunkan. Tetapi lebih penting meninggikan perekonomian," kata dia.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan terkait dengan membangun ekosistem ekonomi Provinsi Sulsel untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar Baharuddin dan Airlangga Hartanto membahas berbagai isu terkait dengan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.
Mereka membahas potensi sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan di daerah ini serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Demikian pula program prioritas Bahtiar terutama bidang ketahanan pangan dan ekonomi dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di Sulsel melalui budi daya holtikultura, seperti pisang cavendish, sukun, nangka, durian dan cabai, serta di bidang perikanan dan kelautan seperti bibit ikan nila dan rumpon laut.
Baca juga: Menko Perekonomian meresmikan RS Citra Arafiq Serang
Baca juga: IKN tingkatkan permintaan di sektor konstruksi
"Demikian kami bergerak pada program yang berpihak ke rakyat, insyaallah target menko untuk mencapai target yang ditentukan bisa kita capai di Sulsel," kata Bahtiar Baharuddin.
Ia menyambut baik kunjungan Menteri Airlangga Hartanto dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
"Saya pikir holtikultura, pertanian, peternakan dan manufaktur bisa terus didorong di Sulawesi Selatan," katanya saat silaturahim di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Makassar, Kamis (1/2) malam.
Kunjungan ini merupakan upaya untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hadir pejabat pusat, bupati/wali kota dan kepala dinas lingkup Pemprov Sulsel. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Sulawesi secara regional bagus. Pertumbuhan Sulawesi Selatan 4,05 persen triwulan III 2023 dinilai baik dan perlu semakin didorong pada berbagai sektor. Dari segi inflasi 2,33 persen (September 2023).
"Ke depan (inflasi) perlu diturunkan. Tetapi lebih penting meninggikan perekonomian," kata dia.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan terkait dengan membangun ekosistem ekonomi Provinsi Sulsel untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan tersebut, Bahtiar Baharuddin dan Airlangga Hartanto membahas berbagai isu terkait dengan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.
Mereka membahas potensi sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan di daerah ini serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Demikian pula program prioritas Bahtiar terutama bidang ketahanan pangan dan ekonomi dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di Sulsel melalui budi daya holtikultura, seperti pisang cavendish, sukun, nangka, durian dan cabai, serta di bidang perikanan dan kelautan seperti bibit ikan nila dan rumpon laut.
Baca juga: Menko Perekonomian meresmikan RS Citra Arafiq Serang
Baca juga: IKN tingkatkan permintaan di sektor konstruksi
"Demikian kami bergerak pada program yang berpihak ke rakyat, insyaallah target menko untuk mencapai target yang ditentukan bisa kita capai di Sulsel," kata Bahtiar Baharuddin.
Ia menyambut baik kunjungan Menteri Airlangga Hartanto dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.