Jakarta (ANTARA) - Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Natasya Zahra menyatakan presiden Indonesia yang terpilih pada Pemilu 2024 perlu memprioritaskan kesejahteraan guru demi terciptanya dunia pendidikan yang lebih baik.
“Peningkatan kesejahteraan guru adalah hal yang harus diprioritaskan Presiden terpilih,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Natasya menuturkan kesejahteraan guru perlu diprioritaskan karena menurut survei World Bank 2020 ternyata kesejahteraan yang rendah yakni gaji rendah memiliki dampak langsung pada tingkat kehadiran guru di kelas.
Menurutnya, apabila gaji rendah maka guru akan lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan sampingan sehingga dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa karena minimnya pendampingan oleh guru.
Ia mengatakan fakta menunjukkan bahwa guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi dari guru nonPNS.
“Itu karena tunjangan kinerja yang akan mereka dapatkan juga dinilai dari tingkat kehadiran di kelas,” ujarnya.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya sebut pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar
Baca juga: Capres Prabowo akui kenal semua presiden Indonesia
Pemerataan kesejahteraan khususnya untuk guru honorer baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta juga masih perlu menjadi perhatian. Natasya menyebutkan anggaran pemerintah selama ini masih terfokus pada guru honorer di sekolah negeri yang kemudian berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi guru pada jenis sekolah swasta.
Tak hanya itu, belum memadainya kesejahteraan turut berdampak pada distribusi guru seperti proses distribusi guru ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tidak berjalan lancar, karena keengganan mereka untuk meninggalkan daerah asalnya.
“Peningkatan kesejahteraan guru adalah hal yang harus diprioritaskan Presiden terpilih,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Natasya menuturkan kesejahteraan guru perlu diprioritaskan karena menurut survei World Bank 2020 ternyata kesejahteraan yang rendah yakni gaji rendah memiliki dampak langsung pada tingkat kehadiran guru di kelas.
Menurutnya, apabila gaji rendah maka guru akan lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan sampingan sehingga dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa karena minimnya pendampingan oleh guru.
Ia mengatakan fakta menunjukkan bahwa guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi dari guru nonPNS.
“Itu karena tunjangan kinerja yang akan mereka dapatkan juga dinilai dari tingkat kehadiran di kelas,” ujarnya.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya sebut pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar
Baca juga: Capres Prabowo akui kenal semua presiden Indonesia
Pemerataan kesejahteraan khususnya untuk guru honorer baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta juga masih perlu menjadi perhatian. Natasya menyebutkan anggaran pemerintah selama ini masih terfokus pada guru honorer di sekolah negeri yang kemudian berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi guru pada jenis sekolah swasta.
Tak hanya itu, belum memadainya kesejahteraan turut berdampak pada distribusi guru seperti proses distribusi guru ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tidak berjalan lancar, karena keengganan mereka untuk meninggalkan daerah asalnya.