Mataram (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan hidrogen sebagai transportasi masa depan jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan kendaraan listrik.
Hal tersebut disampaikannya ketika meresmikan Hydrogen Refueling Station (HRS) di Kawasan Senayan, Jakarta pada 21 Februari 2024.
"Perbandingannya, jika menggunakan bensin dan solar, satu kilometer (km) biayanya Rp1.300. Kalau menggunakan electric vehicle (EV), biayanya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per km. Khusus hidrogen dari PLN, biayanya hanya sekitar Rp270 per km, jadi sangat murah," katanya.
Menurutnya, harga hidrogen menjadi terjangkau karena PLN berhasil mengintegrasikan rantai pasok, salah satunya melalui kehadiran HRS di Senayan.
Terlebih lagi, produksi hidrogen yang dihasilkan 100 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sehingga bisa dipastikan kendaraan yang menggunakan hidrogen PLN tidak memiliki emisi sama sekali.
"Green Hydrogen tersebut berasal dari pembangkit-pembangkit milik PLN yang mampu memproduksi hidrogen hingga 128 ton," ucapnya.
Darmawan menambahkan, HRS pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan itu mampu memasok kebutuhan daya bagi 438 mobil hidrogen per tahun dengan asumsi jarak tempuh 100 km per harinya.
"Ini adalah HRS pertama di Indonesia yang diproduksi dari 100 persen EBT. HRS ini nantinya bisa digunakan untuk sekitar 438 kendaraan yang setiap harinya berjalan 100 km," ucapnya.
Ia mengatakan, guna menggenjot penggunaan kendaraan hidrogen secara masif, PLN siap melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penggunaan bus hidrogen sebagai transportasi publik.
Baca juga: Suplai hidrogen hijau ke HRS PLN, PLTP Kamojang jadi yang pertama di Asia Tenggara
Baca juga: Chery dan PLN bekerja sama pemasangan unit pengisian daya di rumah
"Kami siap mendorong ini menjadi perubahan lifestyle yang futuristik, berbasis pada sistem digital, lebih hemat dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Melihat perkembangan kendaraan hidrogen ke depan, kami juga siap menambah keberadaan HRS di tanah air," kata Darmawan.
Hal tersebut disampaikannya ketika meresmikan Hydrogen Refueling Station (HRS) di Kawasan Senayan, Jakarta pada 21 Februari 2024.
"Perbandingannya, jika menggunakan bensin dan solar, satu kilometer (km) biayanya Rp1.300. Kalau menggunakan electric vehicle (EV), biayanya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per km. Khusus hidrogen dari PLN, biayanya hanya sekitar Rp270 per km, jadi sangat murah," katanya.
Menurutnya, harga hidrogen menjadi terjangkau karena PLN berhasil mengintegrasikan rantai pasok, salah satunya melalui kehadiran HRS di Senayan.
Terlebih lagi, produksi hidrogen yang dihasilkan 100 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sehingga bisa dipastikan kendaraan yang menggunakan hidrogen PLN tidak memiliki emisi sama sekali.
"Green Hydrogen tersebut berasal dari pembangkit-pembangkit milik PLN yang mampu memproduksi hidrogen hingga 128 ton," ucapnya.
Darmawan menambahkan, HRS pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan itu mampu memasok kebutuhan daya bagi 438 mobil hidrogen per tahun dengan asumsi jarak tempuh 100 km per harinya.
"Ini adalah HRS pertama di Indonesia yang diproduksi dari 100 persen EBT. HRS ini nantinya bisa digunakan untuk sekitar 438 kendaraan yang setiap harinya berjalan 100 km," ucapnya.
Ia mengatakan, guna menggenjot penggunaan kendaraan hidrogen secara masif, PLN siap melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penggunaan bus hidrogen sebagai transportasi publik.
Baca juga: Suplai hidrogen hijau ke HRS PLN, PLTP Kamojang jadi yang pertama di Asia Tenggara
Baca juga: Chery dan PLN bekerja sama pemasangan unit pengisian daya di rumah
"Kami siap mendorong ini menjadi perubahan lifestyle yang futuristik, berbasis pada sistem digital, lebih hemat dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Melihat perkembangan kendaraan hidrogen ke depan, kami juga siap menambah keberadaan HRS di tanah air," kata Darmawan.