Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa pulih tanpa harus mengorbankan kinerja perekonomian.
“Pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan APBN bekerja keras pada masa pandemi maupun pascapandemi, ketika tekanan global masih sangat kuat dan melemahkan pemulihan ekonomi. Kendati begitu, APBN tetap bisa terjaga kesehatan dan keberlanjutan kinerjanya, yang tercermin pada kinerja APBN 2023 yang melebih ekspektasi.
“Pendapatan negara tumbuh dan mencapai di atas target, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara belanja tetap terjaga dan defisit bisa ditekan,” ujar dia.
Realisasi pendapatan negara pada 2023 tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.
Keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp92,2 triliun, surplus yang pertama kali sejak 2012. Dengan kinerja itu, defisit dapat ditekan menjadi 1,65 persen.
Baca juga: Menkeu sebut THR ASN tahun ini cair
Baca juga: Kementerian ESDM dan Kemenkeu koordinasi soal IUPK Vale
Menurut Sri Mulyani, kinerja APBN yang sehat dan pulih dalam waktu relatif singkat menjadi salah satu kinerja perekonomian yang diakui secara global.
“Dalam berbagai percakapan dengan kolega saya, mereka melihat ahead the curve dari sisi fiskal konsolidasi, pendapatan, dan belanja negara, serta berbagai upaya reformasi untuk menyehatkan dan memperkuat APBN,” tutur Menkeu.