Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 dapat melakukan penyempurnaan kebijakan ekonomi melalui harmonisasi regulasi untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.
“Bagaimana pemimpin baru kita bisa memastikan keberlangsungan dan penyempurnaan kebijakan ekonomi lewat harmonisasi regulasi yang akan memperbaiki iklim usaha dan investasi Indonesia lima tahun ke depan,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Bagi pelaku usaha, kata Shinta, yang menjadi persoalan bukanlah tentang apakah ‘jagoan’ dalam pemilu menang atau kalah, melainkan apakah pemimpin yang terpilih dapat mewujudkan visi dan misi mereka melalui implementasi program kerja.
“Khususnya terkait konsistensi implementasi kebijakan ekonomi existing di lapangan, menjaga transisi kepemimpinan yang mulus, yang minim politisasi kebijakan ekonomi,” kata dia.
Shinta juga berharap agar realisasi target pertumbuhan ekonomi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai.
Menurut dia, menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6–7 persen per tahun untuk bisa keluar dari middle income trap sebelum 2025 merupakan pekerjaan yang cukup menantang.
Lebih lanjut ketika disinggung mengenai rekonsiliasi nasional, Shinta berharap agar para politisi menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan merangkul setiap elemen bangsa untuk bersatu meniadakan perbedaan.
“Untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar dari kontestasi dan kompetisi itu sendiri, dengan membangun keharmonisan dan stabilitas politik, yang ujungnya akan berdampak pada stabilitas ekonomi juga,” ujar Shinta.
Berdasarkan rekapitulasi nasional hingga Minggu (17/3) pukul 18.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional.
Ke-32 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau,
Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Berikutnya, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah.
Pasangan Prabowo-Gibran meraih 76.250.286 suara di 32 provinsi tersebut. Selanjutnya, Anies-Muhaimin mendapatkan 30.989.627 suara, serta Ganjar-Mahfud meraih 23.126.255 suara.
Baca juga: Pembatasan impor harus kedepankan industri dalam negeri
Baca juga: Pasar modal berperan signifikan dorong pertumbuhan inklusif
Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
“Bagaimana pemimpin baru kita bisa memastikan keberlangsungan dan penyempurnaan kebijakan ekonomi lewat harmonisasi regulasi yang akan memperbaiki iklim usaha dan investasi Indonesia lima tahun ke depan,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Bagi pelaku usaha, kata Shinta, yang menjadi persoalan bukanlah tentang apakah ‘jagoan’ dalam pemilu menang atau kalah, melainkan apakah pemimpin yang terpilih dapat mewujudkan visi dan misi mereka melalui implementasi program kerja.
“Khususnya terkait konsistensi implementasi kebijakan ekonomi existing di lapangan, menjaga transisi kepemimpinan yang mulus, yang minim politisasi kebijakan ekonomi,” kata dia.
Shinta juga berharap agar realisasi target pertumbuhan ekonomi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai.
Menurut dia, menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6–7 persen per tahun untuk bisa keluar dari middle income trap sebelum 2025 merupakan pekerjaan yang cukup menantang.
Lebih lanjut ketika disinggung mengenai rekonsiliasi nasional, Shinta berharap agar para politisi menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan merangkul setiap elemen bangsa untuk bersatu meniadakan perbedaan.
“Untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar dari kontestasi dan kompetisi itu sendiri, dengan membangun keharmonisan dan stabilitas politik, yang ujungnya akan berdampak pada stabilitas ekonomi juga,” ujar Shinta.
Berdasarkan rekapitulasi nasional hingga Minggu (17/3) pukul 18.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional.
Ke-32 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau,
Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Berikutnya, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah.
Pasangan Prabowo-Gibran meraih 76.250.286 suara di 32 provinsi tersebut. Selanjutnya, Anies-Muhaimin mendapatkan 30.989.627 suara, serta Ganjar-Mahfud meraih 23.126.255 suara.
Baca juga: Pembatasan impor harus kedepankan industri dalam negeri
Baca juga: Pasar modal berperan signifikan dorong pertumbuhan inklusif
Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.