Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia mempunyai pengalaman mengatasi inflasi di tengah ketidakpastian global yakni saat konflik Rusia-Ukraina memanas.
"Kita berpengalaman dalam penanganan inflasi saat konflik Ukraina. Saat konflik tersebut, kita lihat secara keseluruhan inflasi kita masih terkendali," kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Airlangga menyebutkan konflik Rusia-Ukraina saat itu memberikan efek inflasi dengan level tertinggi di 5,95 persen. Namun, saat ini inflasi sudah relatif terkendali di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pada inflasi saat ini, ia mengamini bahwa komoditas bahan pangan menyumbang inflasi yang cukup tinggi. Namun, dia mengingatkan bahwa hal itu disebabkan oleh fenomena El Nino yang terjadi pada Juli 2023 dan berlanjut pada Februari dan Maret 2024.
Airlangga menilai harga komoditas bahan pangan seperti beras dan minyak goreng sudah mulai mendatar. Demikian pula pada harga cabai rawit dan cabai merah yang turun.
"Jadi, inflasi ini tidak tergantung kepada konflik di Timur Tengah. Ini inflasi dari faktor dalam negeri dan pengaruh dari El Nino kemarin," ujar dia.
Dalam penanganan inflasi selama ini, Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja sama secara erat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
Baca juga: Imbas konflik Iran-Israel minim karena ekonomi Indonesia baik
Baca juga: Menko Airlangga tunggu surat panggilan jadi saksi sidang sengketa pilpres di MK
Pemerintah pusat dan daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam upaya pengendalian inflasi di tengah tekanan global. Upaya pengendalian inflasi juga didukung dengan kebijakan moneter, seperti kebijakan pro-stability dan pro-growth, serta kebijakan fiskal seperti optimalisasi APBN dan APBD sebagai shock absorber.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi upaya pengendalian inflasi "4K" yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
"Kita berpengalaman dalam penanganan inflasi saat konflik Ukraina. Saat konflik tersebut, kita lihat secara keseluruhan inflasi kita masih terkendali," kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Airlangga menyebutkan konflik Rusia-Ukraina saat itu memberikan efek inflasi dengan level tertinggi di 5,95 persen. Namun, saat ini inflasi sudah relatif terkendali di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pada inflasi saat ini, ia mengamini bahwa komoditas bahan pangan menyumbang inflasi yang cukup tinggi. Namun, dia mengingatkan bahwa hal itu disebabkan oleh fenomena El Nino yang terjadi pada Juli 2023 dan berlanjut pada Februari dan Maret 2024.
Airlangga menilai harga komoditas bahan pangan seperti beras dan minyak goreng sudah mulai mendatar. Demikian pula pada harga cabai rawit dan cabai merah yang turun.
"Jadi, inflasi ini tidak tergantung kepada konflik di Timur Tengah. Ini inflasi dari faktor dalam negeri dan pengaruh dari El Nino kemarin," ujar dia.
Dalam penanganan inflasi selama ini, Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja sama secara erat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
Baca juga: Imbas konflik Iran-Israel minim karena ekonomi Indonesia baik
Baca juga: Menko Airlangga tunggu surat panggilan jadi saksi sidang sengketa pilpres di MK
Pemerintah pusat dan daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam upaya pengendalian inflasi di tengah tekanan global. Upaya pengendalian inflasi juga didukung dengan kebijakan moneter, seperti kebijakan pro-stability dan pro-growth, serta kebijakan fiskal seperti optimalisasi APBN dan APBD sebagai shock absorber.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi upaya pengendalian inflasi "4K" yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.