Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi anggaran Pemilu 2024 telah mencapai Rp26 triliun per 1 April 2024.
Dari realisasi tersebut memakai 67,9 persen dari pagu anggaran Rp38,3 triliun.
"Tahun 2024 ini Rp38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp26 triliun. Artinya hampir 70 persen, 67,9 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.
Dalam paparannya, total anggaran yang dialokasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp71,3 triliun.
Realisasi tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun, kemudian realisasi sementara tahun 2023 sebesar Rp29,9 triliun, serta alokasi untuk tahun ini tercatat sebesar Rp38,3 triliun.
Baca juga: KPU sebut anggaran Sirekap akan dilaporkan dan diaudit BPK
Bendahara Negara itu merinci, anggaran negara yang digelontorkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebesar Rp23,8 triliun.
Alokasi itu digunakan antara lain untuk honorarium badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana teknologi informasi (IT).
Anggaran itu juga digunakan untuk pengawasan logistik pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penetapan hasil Pemilu 2024.
“KPU dan Bawaslu paling besar Rp23,8 triliun dan kementerian/lembaga lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.
Selain itu, alokasi APBN untuk Pemilu 2024 juga disalurkan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,2 triliun.
Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan alat material khusus (Almatsus) pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu hingga operasi keamanan siber dan sandi event pemilu.
“Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun,” tutupnya.
Dari realisasi tersebut memakai 67,9 persen dari pagu anggaran Rp38,3 triliun.
"Tahun 2024 ini Rp38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp26 triliun. Artinya hampir 70 persen, 67,9 persen sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.
Dalam paparannya, total anggaran yang dialokasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp71,3 triliun.
Realisasi tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun, kemudian realisasi sementara tahun 2023 sebesar Rp29,9 triliun, serta alokasi untuk tahun ini tercatat sebesar Rp38,3 triliun.
Baca juga: KPU sebut anggaran Sirekap akan dilaporkan dan diaudit BPK
Bendahara Negara itu merinci, anggaran negara yang digelontorkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebesar Rp23,8 triliun.
Alokasi itu digunakan antara lain untuk honorarium badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana teknologi informasi (IT).
Anggaran itu juga digunakan untuk pengawasan logistik pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penetapan hasil Pemilu 2024.
“KPU dan Bawaslu paling besar Rp23,8 triliun dan kementerian/lembaga lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.
Selain itu, alokasi APBN untuk Pemilu 2024 juga disalurkan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,2 triliun.
Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan alat material khusus (Almatsus) pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu hingga operasi keamanan siber dan sandi event pemilu.
“Jadi untuk pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun,” tutupnya.