Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar optimistis keberadaan Sekolah Rakyat bisa memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
"Melalui Sekolah Rakyat, kemiskinan kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di desil 1 (miskin ekstrem)," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan beroperasi penuh pada awal Agustus nanti sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
"Insya Allah pada awal Agustus nanti, 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan," kata Muhaimin Iskandar.
Pelaksanaan program Sekolah Rakyat itu sebagai implementasi perintah Presiden Prabowo Subianto lewat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut dia, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan lantaran menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan berkualitas.
"Melalui pendidikan, peserta didik dari latar belakang keluarga miskin ekstrem akan memiliki daya saing dan kemampuan untuk menjadi mandiri menggunakan ilmu yang mereka dapat," katanya.
Baca juga: No admission tests for Sekolah Rakyat students: minister
Undang-Undang Dasar RI juga telah mewajibkan 20 persen anggaran APBN digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat. Dalam Sekolah Rakyat, peserta didik yang disasar adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Sebanyak 63 Sekolah Rakyat siap beroperasi mulai 14 Juli 2025
"Salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan di tanah air kita adalah melalui pendidikan. Perintah Undang-Undang Dasar, 20 persen dari anggaran APBN kita adalah untuk pendidikan," ujar Muhaimin Iskandar.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat terus mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait agar Inpres 8/2025 dapat berjalan secara maksimal. Hal itu dilakukan demi mewujudkan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026 sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
