Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meluncurkan tahapan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan, mengatakan bahwa kegiatan merupakan langkah awal untuk memulai tahapan pilkada. Meski beberapa tahan lainnya sudah dilaksanakan sebelumnya.
"Peluncuran tahapan pilkada ini penting dilakukan untuk memberi tahu masyarakat selain pemilu ada juga pilkada serentak Nopember 2024," kata Edy Putrawan saat peluncuran tahapan pemilihan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram di Taman Loang Balok, Kota Mataram, Sabtu malam.
Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi lima tahunan ini merupakan pesta rakyat untuk bisa memilih pemimpin di Kota Mataram. Untuk itu, dalam menyongsong pilkada tersebut, pihaknya berkomitmen mengajak semua masyarakat di Kota Mataram untuk terlibat menyukseskan tahapan Pilkada di daerah itu dengan penuh riang dan gembira.
"Kami mengajak semua elemen untuk terlibat dan berpartisipasi di Pilkada Kota Mataram pada 27 Nopember 2024. Sebab, pilkada ini untuk semua warga kota dan semua elemen, bukan hanya untuk elit saja," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, prinsip pemilu bukan kegiatan KPU sebagai penyelenggara, melainkan untuk semua pihak. Terlebih lagi, Kota Mataram sebagai epicentrum Ibu Kota Provinsi NTB, karena semua suku ada di Mataram.
"Ini yang menjadi satu kebanggaan kami untuk pilkada sesuai tema yang kami angkat Pilkada Kota Mataram untuk semua dan Pilkada Kota Mataram untuk Indonesia, karena Mataram sebagai episentrum karena semuanya ada disini," katanya.
Sementara Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana meminta KPU Kota Mataram agar mampu menciptakan suasana pilkada yang penuh dengan rasa suka cita dan riang gembira.
"Kami berharap KPU menghadirkan pilkada ke depan bisa terlaksana dengan tertib dan profesional," ucapnya.
Selain itu, lanjut Mohan, ia juga berharap KPU Kota Mataram dapat mampu memaksimalkan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan Generasi Z dalam menyukseskan pilkada dan berperan aktif dalam agenda-agenda politik di daerah.
"Kita tahu jumlah pemilih dari generasi Z ini sangat banyak, bahkan paling tinggi. Untuk itu, KPU harus lebih kreatif sehingga memberikan dampak, utamanya meningkatnya partisipasi pemilih," terang Mohan.
Untuk itu, ia kembali berharap pelaksanaan pilkada bisa mampu menghadirkan suasana pilkada dengan tertib dan profesional, sehingga Pilkada Mataram berjalan baik seperti halnya di Pemilu dan Pilpres Pebruari lalu.
Komisioner KPU NTB Agus Hilman juga mengajak semua pihak untuk merayakan pilkada, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebab, pilkada ini bisa berjalan tanpa ada kerjasama yang baik dengan seluruh elemen.
"Secara aturan tahapan pilkada sudah di mulai pada 26 Januari. Atau dengan kata lain saat pemilu legislatif dan pilpres," ujarnya.
Menurut dia, pilkada ini tidak hanya menghadirkan pemimpin yang handal di daerah tetapi juga menghadirkan pemimpin yang legal baik untuk daerah dan bangsa.
"Pilkada ini bisa berjalan tanpa ada kerjasama seluruh elemen, baik penyelenggara, masyarakat, dan parpol. Namun, sebelum itu pilkada harus mampu menghadirkan pemilu yang berintegritas, pemilih berintegritas, dan peserta berintegritas," katanya.
Ketua KPU Kota Mataram, Edy Putrawan, mengatakan bahwa kegiatan merupakan langkah awal untuk memulai tahapan pilkada. Meski beberapa tahan lainnya sudah dilaksanakan sebelumnya.
"Peluncuran tahapan pilkada ini penting dilakukan untuk memberi tahu masyarakat selain pemilu ada juga pilkada serentak Nopember 2024," kata Edy Putrawan saat peluncuran tahapan pemilihan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram di Taman Loang Balok, Kota Mataram, Sabtu malam.
Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi lima tahunan ini merupakan pesta rakyat untuk bisa memilih pemimpin di Kota Mataram. Untuk itu, dalam menyongsong pilkada tersebut, pihaknya berkomitmen mengajak semua masyarakat di Kota Mataram untuk terlibat menyukseskan tahapan Pilkada di daerah itu dengan penuh riang dan gembira.
"Kami mengajak semua elemen untuk terlibat dan berpartisipasi di Pilkada Kota Mataram pada 27 Nopember 2024. Sebab, pilkada ini untuk semua warga kota dan semua elemen, bukan hanya untuk elit saja," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, prinsip pemilu bukan kegiatan KPU sebagai penyelenggara, melainkan untuk semua pihak. Terlebih lagi, Kota Mataram sebagai epicentrum Ibu Kota Provinsi NTB, karena semua suku ada di Mataram.
"Ini yang menjadi satu kebanggaan kami untuk pilkada sesuai tema yang kami angkat Pilkada Kota Mataram untuk semua dan Pilkada Kota Mataram untuk Indonesia, karena Mataram sebagai episentrum karena semuanya ada disini," katanya.
Sementara Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana meminta KPU Kota Mataram agar mampu menciptakan suasana pilkada yang penuh dengan rasa suka cita dan riang gembira.
"Kami berharap KPU menghadirkan pilkada ke depan bisa terlaksana dengan tertib dan profesional," ucapnya.
Selain itu, lanjut Mohan, ia juga berharap KPU Kota Mataram dapat mampu memaksimalkan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan Generasi Z dalam menyukseskan pilkada dan berperan aktif dalam agenda-agenda politik di daerah.
"Kita tahu jumlah pemilih dari generasi Z ini sangat banyak, bahkan paling tinggi. Untuk itu, KPU harus lebih kreatif sehingga memberikan dampak, utamanya meningkatnya partisipasi pemilih," terang Mohan.
Untuk itu, ia kembali berharap pelaksanaan pilkada bisa mampu menghadirkan suasana pilkada dengan tertib dan profesional, sehingga Pilkada Mataram berjalan baik seperti halnya di Pemilu dan Pilpres Pebruari lalu.
Komisioner KPU NTB Agus Hilman juga mengajak semua pihak untuk merayakan pilkada, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebab, pilkada ini bisa berjalan tanpa ada kerjasama yang baik dengan seluruh elemen.
"Secara aturan tahapan pilkada sudah di mulai pada 26 Januari. Atau dengan kata lain saat pemilu legislatif dan pilpres," ujarnya.
Menurut dia, pilkada ini tidak hanya menghadirkan pemimpin yang handal di daerah tetapi juga menghadirkan pemimpin yang legal baik untuk daerah dan bangsa.
"Pilkada ini bisa berjalan tanpa ada kerjasama seluruh elemen, baik penyelenggara, masyarakat, dan parpol. Namun, sebelum itu pilkada harus mampu menghadirkan pemilu yang berintegritas, pemilih berintegritas, dan peserta berintegritas," katanya.