Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro melakukan penjajakan dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kejaksaan Agung untuk keterbukaan informasi.
Donny Yoesgiantoro menilai lima lembaga tersebut kurang informatif. Sementara itu, KI Pusat membutuhkan sinergi dari semua pihak untuk keterbukaan informasi publik lebih baik ke depannya.
"Karena kami memang lagi, kami ini butuh sinergi. Kami butuh sinergi semua pihak. Saya sendiri sudah lakukan beberapa langkah. Kami mendekati sektor-sektor yang kalau tidak didekati, tidak akan informatif, contohnya apa? BIN. BIN itu enggak mungkin informatif," kata Donny dalam Media Briefing IKIP 2024 di kawasan Senen, Jakarta, Jumat.
Ia mencontohkan ketertutupan BIN dalam menyampaikan informasi, misalnya saat sedang rapat dengar pendapat di DPR. Selain itu, informasi-informasi apa pun tentang BIN juga disebut tertutup.
"Sebab katanya, kesalahannya itu harus nol koma sekian," jelasnya.
Donny berharap kelima lembaga itu dapat informatif. Namun, dia memaklumi kelima lembaga tersebut menyesuaikan dengan desainnya. KI Pusat juga tetap menyampaikan apresiasi kepada lembaga-lembaga tersebut karena menjalankan tugasnya masing-masing.
Baca juga: JPPI nilai masih banyak terdapat penerima KIP
Baca juga: KPU RI sahkan suara Anies-Muhaimin unggul di Aceh
Ia meminta agar lembaga-lembaga itu bisa lebih informatif untuk membantu peran KIP menjembatani informasi publik.
"Kami ini komisi informasi yang butuh bantuan untuk kami jadi lebih bermanfaat kepada publik. Kami dibentuk dengan undang-undang, yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkas Donny.
Donny Yoesgiantoro menilai lima lembaga tersebut kurang informatif. Sementara itu, KI Pusat membutuhkan sinergi dari semua pihak untuk keterbukaan informasi publik lebih baik ke depannya.
"Karena kami memang lagi, kami ini butuh sinergi. Kami butuh sinergi semua pihak. Saya sendiri sudah lakukan beberapa langkah. Kami mendekati sektor-sektor yang kalau tidak didekati, tidak akan informatif, contohnya apa? BIN. BIN itu enggak mungkin informatif," kata Donny dalam Media Briefing IKIP 2024 di kawasan Senen, Jakarta, Jumat.
Ia mencontohkan ketertutupan BIN dalam menyampaikan informasi, misalnya saat sedang rapat dengar pendapat di DPR. Selain itu, informasi-informasi apa pun tentang BIN juga disebut tertutup.
"Sebab katanya, kesalahannya itu harus nol koma sekian," jelasnya.
Donny berharap kelima lembaga itu dapat informatif. Namun, dia memaklumi kelima lembaga tersebut menyesuaikan dengan desainnya. KI Pusat juga tetap menyampaikan apresiasi kepada lembaga-lembaga tersebut karena menjalankan tugasnya masing-masing.
Baca juga: JPPI nilai masih banyak terdapat penerima KIP
Baca juga: KPU RI sahkan suara Anies-Muhaimin unggul di Aceh
Ia meminta agar lembaga-lembaga itu bisa lebih informatif untuk membantu peran KIP menjembatani informasi publik.
"Kami ini komisi informasi yang butuh bantuan untuk kami jadi lebih bermanfaat kepada publik. Kami dibentuk dengan undang-undang, yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkas Donny.