Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) untuk menangani kasus polio, dimulai dari Papua yang akan diselenggarakan pada 27 Mei 2024 dengan menyasar 865.690 anak usia 0-7 tahun.
"Target sasarannya itu sekitar 865.690 anak usia 0-7 tahun, itu hanya di Papua, nanti selanjutnya, ada rencana di tanggal 15 Juli 2024, akan ada lagi PIN lagi untuk 27 provinsi, karena sepertinya untuk polio ini, angka capaian imunisasi dasarnya itu, terutama untuk IPV injeksi, polio injeksi, itu rendah," ujar Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PIN Polio di enam provinsi di Papua sudah berjalan, bahkan sudah ada beberapa provinsi yang mendistribusikan vaksin polio.
"Polio itu 27 Mei nanti rencana untuk di Papua, ini khusus untuk enam provinsi yang ada di Papua, karena di Papua itu ditemukan ada tiga kasus polio, yaitu yang satu di Asmat, satu di Nduga, satu di Mimika, ini menyebabkan mereka harus melakukan vaksin polio untuk menjaga keluarga," katanya.
Ia mengemukakan, status kejadian luar biasa (KLB) polio menyebabkan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran agar dapat diakses.
"PIN ini kan tidak terencana dan ini situasinya KLB, jadi harus ada anggaran yang bisa diakses. Jadi, anggaran yang mungkin adalah anggaran yang sifatnya tak terduga karena adanya bencana atau KLB. Nah ini yang kita minta tolong Kemendagri, untuk menyiapkan surat edaran, terutama ke wilayah-wilayah yang menjadi fokus, dan juga berhubungan dari Kementerian Desa untuk menyiapkan jajarannya, supaya anggaran di Kementerian Desa itu bisa diakses juga untuk kegiatan PIN ini nanti," paparnya.
Nancy juga menyebutkan, sebelumnya Kementerian Kesehatan telah meminta dukungan Kemenko PMK untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PIN tersebut, termasuk organisasi masyarakat, keagamaan, dan mitra-mitra pembangunan.
"Nanti akan ada banyak super relawan juga yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan PIN, termasuk dengan organisasi-organisasi non-pemerintahan, itu juga mereka menyampaikan siap untuk sosialisasi, edukasi, itu juga akan dilakukan. Jadi PIN polio ini akan terus dikejar sampai minggu depan tanggal 27 Mei 2024," ucapnya.
Baca juga: Menko PMK tinjau pemondokkan jamaah haji
Baca juga: Pemerintah pusat relokasi 300 KK terdampak erupsi Gunung Ruang
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan ada tiga provinsi di Papua yang terkena dampak dari kasus polio untuk itu perlu dilakukan penanganan bersama agar ke depan tidak ada lagi kasus serupa.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Gertrudis Tandy mengatakan ketiga provinsi tersebut yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
“Untuk itu kami melakukan sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional agar mendapatkan komitmen bersama dalam memerangi virus polio yang menular ini,” katanya.
"Target sasarannya itu sekitar 865.690 anak usia 0-7 tahun, itu hanya di Papua, nanti selanjutnya, ada rencana di tanggal 15 Juli 2024, akan ada lagi PIN lagi untuk 27 provinsi, karena sepertinya untuk polio ini, angka capaian imunisasi dasarnya itu, terutama untuk IPV injeksi, polio injeksi, itu rendah," ujar Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, pelaksanaan PIN Polio di enam provinsi di Papua sudah berjalan, bahkan sudah ada beberapa provinsi yang mendistribusikan vaksin polio.
"Polio itu 27 Mei nanti rencana untuk di Papua, ini khusus untuk enam provinsi yang ada di Papua, karena di Papua itu ditemukan ada tiga kasus polio, yaitu yang satu di Asmat, satu di Nduga, satu di Mimika, ini menyebabkan mereka harus melakukan vaksin polio untuk menjaga keluarga," katanya.
Ia mengemukakan, status kejadian luar biasa (KLB) polio menyebabkan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran agar dapat diakses.
"PIN ini kan tidak terencana dan ini situasinya KLB, jadi harus ada anggaran yang bisa diakses. Jadi, anggaran yang mungkin adalah anggaran yang sifatnya tak terduga karena adanya bencana atau KLB. Nah ini yang kita minta tolong Kemendagri, untuk menyiapkan surat edaran, terutama ke wilayah-wilayah yang menjadi fokus, dan juga berhubungan dari Kementerian Desa untuk menyiapkan jajarannya, supaya anggaran di Kementerian Desa itu bisa diakses juga untuk kegiatan PIN ini nanti," paparnya.
Nancy juga menyebutkan, sebelumnya Kementerian Kesehatan telah meminta dukungan Kemenko PMK untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PIN tersebut, termasuk organisasi masyarakat, keagamaan, dan mitra-mitra pembangunan.
"Nanti akan ada banyak super relawan juga yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan PIN, termasuk dengan organisasi-organisasi non-pemerintahan, itu juga mereka menyampaikan siap untuk sosialisasi, edukasi, itu juga akan dilakukan. Jadi PIN polio ini akan terus dikejar sampai minggu depan tanggal 27 Mei 2024," ucapnya.
Baca juga: Menko PMK tinjau pemondokkan jamaah haji
Baca juga: Pemerintah pusat relokasi 300 KK terdampak erupsi Gunung Ruang
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan ada tiga provinsi di Papua yang terkena dampak dari kasus polio untuk itu perlu dilakukan penanganan bersama agar ke depan tidak ada lagi kasus serupa.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Gertrudis Tandy mengatakan ketiga provinsi tersebut yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
“Untuk itu kami melakukan sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional agar mendapatkan komitmen bersama dalam memerangi virus polio yang menular ini,” katanya.