Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan lahan untuk merelokasi puluhan pedagang kaki lima (PKL) di areal "bypass" Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Lingkar Selatan, agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat, mengatakan lokasi yang disediakan adalah bagian timur Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram atau seberang Tugu Mataram Metro.
"PKL tidak jadi kita relokasi ke lahan bekas Lesehan Bebek Galih karena kawasan itu masih masuk jalur cepat dan saya lihat jumlah pedagang semakin bertambah," katanya.
Baca juga: Satpol PP dukung penataan PKL di sepanjang jalur "bypass" Mataram
Karena itulah, wali kota memutuskan merubah rencana awal berkaitan dengan lokasi relokasi PKL Jalan Lingkar Selatan dengan pertimbangkan faktor keselamatan pedagang dan pengendara yang melintas.
Apalagi selain jumlah pedagang bertambah, pengunjungnya juga semakin bertambah sehingga dikhawatirkan itu menjadi masalah di kemudian hari.
"Lokasi bekas Lesehan Bebek Galih kurang terlihat sehingga bisa berpotensi tidak diminati pengunjung bahkan mungkin pengunjung akan malas ke sana," katanya.
Sementara kondisi di samping Kantor Dinas Perpustakaan yang berada persis di sebelah barat Tugu Mataram Metro sehingga dinilai strategis.
Baca juga: PKL Sangkareang Mataram dapat bantuan gerobak dari Baznas NTB
Walaupun bentuk lahan-nya tidak bisa untuk membangun bangunan yang lain, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk relokasi PKL Jalan Lingkar Selatan.
Menurut Wali Kota, upaya relokasi PKL ini tidak sekedar untuk memindah lokasi berdagang PKL tetapi penataannya benar-benar di konsep lebih rapi dan bersih.
"Termasuk tempat berjualan harus lebih bagus, karena kawasan ini menjadi pintu utama masuk ke kota. Jadi harus betul-betul mengesankan dan bersih," katanya.
Dalam konsepnya, lanjut wali kota akan disiapkan sesuai dan terkoneksi dengan sarana di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga pengunjung bisa membaca sekaligus tersedia kuliner yang dibutuhkan.
"Jadi tempat ini bisa jadi satu kesatuan. Kita juga siapkan satu ruang ekspresi seperti untuk 'live' musik kecil-kecil sederhana," katanya.
Baca juga: Kemendagri minta PKL nakal di Bandara Internasional Lombok ditertibkan
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Uun Pujianto mengatakan untuk relokasi PKL di "bypass" tersebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp190 juta untuk pembuatan lapak.
Relokasi PKL di kawasan "bypass" ini dinilai mendesak karena kawasan itu merupakan zona merah PKL atau harus steril dari aktivitas masyarakat sebab bisa mengganggu arus lalu lintas.
"Karena itu, PKL dan akan kita siapkan lapak seragam agar bisa terlihat rapi dan nyaman pada lahan yang sudah disiapkan," katanya.
Dari data Disdag Kota Mataram mencatat jumlah PKL di kawasan tersebut sekitar 66 pedagang. Pedagang itu ada dari Kota Mataram dan ada juga dari luar kota terutama dari Kabupaten Lombok Barat karena berada di wilayah perbatasan.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat, mengatakan lokasi yang disediakan adalah bagian timur Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram atau seberang Tugu Mataram Metro.
"PKL tidak jadi kita relokasi ke lahan bekas Lesehan Bebek Galih karena kawasan itu masih masuk jalur cepat dan saya lihat jumlah pedagang semakin bertambah," katanya.
Baca juga: Satpol PP dukung penataan PKL di sepanjang jalur "bypass" Mataram
Karena itulah, wali kota memutuskan merubah rencana awal berkaitan dengan lokasi relokasi PKL Jalan Lingkar Selatan dengan pertimbangkan faktor keselamatan pedagang dan pengendara yang melintas.
Apalagi selain jumlah pedagang bertambah, pengunjungnya juga semakin bertambah sehingga dikhawatirkan itu menjadi masalah di kemudian hari.
"Lokasi bekas Lesehan Bebek Galih kurang terlihat sehingga bisa berpotensi tidak diminati pengunjung bahkan mungkin pengunjung akan malas ke sana," katanya.
Sementara kondisi di samping Kantor Dinas Perpustakaan yang berada persis di sebelah barat Tugu Mataram Metro sehingga dinilai strategis.
Baca juga: PKL Sangkareang Mataram dapat bantuan gerobak dari Baznas NTB
Walaupun bentuk lahan-nya tidak bisa untuk membangun bangunan yang lain, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk relokasi PKL Jalan Lingkar Selatan.
Menurut Wali Kota, upaya relokasi PKL ini tidak sekedar untuk memindah lokasi berdagang PKL tetapi penataannya benar-benar di konsep lebih rapi dan bersih.
"Termasuk tempat berjualan harus lebih bagus, karena kawasan ini menjadi pintu utama masuk ke kota. Jadi harus betul-betul mengesankan dan bersih," katanya.
Dalam konsepnya, lanjut wali kota akan disiapkan sesuai dan terkoneksi dengan sarana di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga pengunjung bisa membaca sekaligus tersedia kuliner yang dibutuhkan.
"Jadi tempat ini bisa jadi satu kesatuan. Kita juga siapkan satu ruang ekspresi seperti untuk 'live' musik kecil-kecil sederhana," katanya.
Baca juga: Kemendagri minta PKL nakal di Bandara Internasional Lombok ditertibkan
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Uun Pujianto mengatakan untuk relokasi PKL di "bypass" tersebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp190 juta untuk pembuatan lapak.
Relokasi PKL di kawasan "bypass" ini dinilai mendesak karena kawasan itu merupakan zona merah PKL atau harus steril dari aktivitas masyarakat sebab bisa mengganggu arus lalu lintas.
"Karena itu, PKL dan akan kita siapkan lapak seragam agar bisa terlihat rapi dan nyaman pada lahan yang sudah disiapkan," katanya.
Dari data Disdag Kota Mataram mencatat jumlah PKL di kawasan tersebut sekitar 66 pedagang. Pedagang itu ada dari Kota Mataram dan ada juga dari luar kota terutama dari Kabupaten Lombok Barat karena berada di wilayah perbatasan.