Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berkomitmen untuk mempertahankan area sawah sampah alih fungsi lahan dari rencana pembangunan jalan bypass dari pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.
"Alih fungsi lahan dampak pembangunan jalan bypass itu tetap harus ada pengganti," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri di Lombok Tengah, Rabu.
Oleh karena itu, dalam pembangunan jalan bypass tersebut harus dilakukan kajian dengan melibatkan semua pihak, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Harus tetap dilakukan kajian seperti apa langkah yang harus dilakukan," katanya.
Baca juga: Warga Lombok Tengah diminta jaga PJU tetap nyala di Bypass Mandalika
Ia mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung pembangunan jalan bypass tersebut, karena dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, di satu sisi lahan sawah yang ada di Lombok Tengah pasti terdampak dari pembangunan jalan bypass tersebut dan berpengaruh terhadap swasembada pangan.
Oleh karena itu, lahan sawah yang digunakan untuk pembangunan jalan bypass tersebut tetap diganti dengan mencetak lahan, agar bisa ditanami padi.
"Lokasi yang memungkinkan itu di wilayah Utara Lombok Tengah dan di beberapa kecamatan lainnya," katanya.
Baca juga: DLHK Lombok Tengah membersihkan sampah di Bypass menuju Sirkuit Mandalika NTB
Sebelumnya, pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan dimulai pada tahun 2027.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin mengatakan bahwa rencana pembangunan jalan bypass tersebut masih tahap penyusunan detail engineering desain (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) setelah dilakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS).
"Saat ini baru DED dan studi lingkungan. Diharapkan tahun 2027 sudah mulai pembangunan," ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan jalan bypass ini membutuhkan anggaran Rp3,5 triliun. Anggaran ini mencakup untuk pembangunan jalur baru dari Sengkol Lombok Tengah sampai Pringgabaya Lombok Timur. Kemudian, peningkatan jalan dari Bundaran Gerung Lombok Barat sampai Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah.
Dari anggaran Rp3,5 triliun, segmen Sengkol-Pringgabaya menyerap porsi terbesar, yakni sekitar Rp2,8 triliun. Sementara itu, peningkatan Bypass Bandara Internasional Lombok sepanjang 20,4 kilometer membutuhkan Rp700 miliar.
"Tapi ini hitungan kasar nanti baru kelihatan setelah DED tuntas dikerjakan," terang Sadimin.
Menurutnya, pembangunan jalan bypass merupakan kelanjutan jaringan bypass Bandara Internasional Lombok-Mandalika dan bypass Bundaran Gerung- Bandara Internasional Lombok yang sebelumnya dibangun pemerintah pusat.
Untuk desain trase bypass sengaja diarahkan mengikuti jalan kabupaten dan kawasan minim permukiman. Strategi ini diambil untuk menghindari lonjakan biaya pembebasan lahan. Jalan tersebut rencananya dibangun dengan lebar 25-30 meter, dua jalur dan empat lajur, dilengkapi jalur lambat di beberapa titik persimpangan seperti pada bypass Mandalika.
"Rute bypass akan melewati Keruak, Labuhan Haji, Korleko, Pohgading, hingga Pringgabaya. Dari total panjang 25 kilometer, sekitar 13 kilometer berada di wilayah Lombok Tengah dan 12 kilometer di Lombok Timur," jelasnya.
Lebih lanjut Sadimin, mengatakan, keberadaan bypass ini menjadi jalur strategis dan mampu memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan. Karena, dengan kondisi yang ada saat ini waktu yang dibutuhkan bisa sampai 4 jam hingga 5 jam. Namun, dengan kehadiran bypass baru itu nantinya bisa menjadi 2 jam.
Selain memotong waktu tempuh jalan bypass ini memperlancar arus logistik dan mengurai kemacetan di jalur existing mulai dari Kota Mataram hingga ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
"Nanti harapannya mobil truk, mobil logistik tidak perlu lagi lewat jalan existing dari Kota Mataram ke Kayangan, sehingga lebih cepat dan memangkas biaya," katanya.
