Mataram (ANTARA) - Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengakui selama ini pemerintah kabupaten/kota belum pernah dilibatkan dalam perencanaan Program Desa Berdaya yang dicetuskan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Saya berharap program desa berdaya melibatkan kabupaten/kota, karena bagaimana pun desa itu adanya di kabupaten. Tapi mohon maaf, selama ini belum ada," ujarnya dikonfirmasi wartawan usai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD NTB dalam rangka memperingati HUT-67 NTB di Mataram, Selasa.
Ia menilai karena program yang dicetuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tersebut bersentuhan langsung dengan desa dan secara administratif desa berada di dalam wilayah kabupaten/kota, bukan provinsi. Maka, seharusnya pemerintah kabupaten perlu juga dilibatkan.
"Jadi, program desa berdaya ini kalau kita mau sinergi, bagus. Makanya kami berharap pemerintah provinsi melibatkan dalam perencanaan di desanya masing-masing. Apalagi di Lombok Utara desanya masih tergolong miskin," terang Najmul.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Desa berdaya, harapan baru pengentasan kemiskinan di NTB
Menurutnya, setiap desa tentu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga setiap program yang ada harus disesuaikan dengan kondisi di setiap desa. Jika tidak, maka program tersebut akan berjalan di tempat.
"Kalau tidak sesuai, bingung juga kita," ujarnya.
Selain soal karakteristik atau kondisi desa, perlu juga yang diperhatikan adalah mengenai posisi atau kewenangan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Misalnya, Lombok Utara dengan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, butuh upaya intervensi dari pemerintah provinsi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut.
Salah satunya, bagaimana meningkatkan status rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Lombok Utara. Sebab, indikator miskin itu di ukur dari kondisi rumah.
"Hancurnya fasilitas akibat gempa 2018 di mana rumah-rumah habis dan masih ada sisa yang belum di bangun, sehingga salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah melakukan intervensi program perumahan, sehingga melalui program desa bedaya itu sebaiknya di diskusikan dengan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ucap Najmul.
Baca juga: NTB pusatkan arah pembangunan dimulai dari desa
Najmul menyebutkan saat ini jumlah rumah yang harus diselesaikan pasca gempa, sebanyak 2.700 lebih. Sedangkan, rumah tidak layak huni sekitar 7.000 lebih, sehingga kalau di total masih ada 11 ribu unit rumah yang harus diselesaikan pembangunannya. Namun, ia menargetkan dalam lima tahun pemerintahannya akan dituntaskan.
"Nah, intervensi provinsi itu yang kita harapkan kalau menginginkan angka kemiskinan kita turun. Itu yang realistis," katanya.
Diketahui Pemprov NTB meluncurkan sebanyak 40 desa berdaya di tahap pertama dari total 1.166 desa/kelurahan di wilayah itu sebagai bagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Baca juga: DPRD NTB dukung program desa berdaya atasi kemiskinan
Pemprov NTB membagi program desa berdaya dalam dua kategori desa transformatif dan desa tematik. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi riil desa-desa di NTB.
Desa berdaya transformatif mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk lebih berdaya dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Program ini menyasar 15.858 rumah tangga miskin ekstrem (RTM) di 106 desa.
Sementara untuk desa berdaya tematik menjangkau 336 desa miskin absolut dan 724 desa/kelurahan lainnya. Fokus-nya pengembangan potensi lokal melalui 20 agenda kerja prioritas, dengan dua arah utama yakni 15 potensi pengembangan kapasitas desa, dan lima potensi keunggulan kompetitif.
Baca juga: Dari desa, daya itu bertumbuh
