Mataram (ANTARA) - Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) memusatkan arah pembangunan daerah dimulai dari desa agar upaya pengentasan angka kemiskinan bisa semakin cepat.
"Pembangunan NTB harus dimulai dari desa yang berdaya, mandiri, dan produktif," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Senin.
Iqbal mengatakan pemerintah NTB memiliki program Desa Berdaya sebagai upaya membangun kemandirian bagi masyarakat desa.
Program tersebut dirancang sebagai fondasi transformasi sosial dan ekonomi dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat desa bukan sekadar penerima bantuan, melainkan subjek pembangunan.
Menurutnya, Desa Berdaya menyasar langsung penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi rumah tangga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis potensi lokal.
"Desa Berdaya bukan program bagi-bagi bantuan. Ini adalah upaya sistematis untuk memastikan masyarakat desa benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri," ujar Iqbal.
Baca juga: DPRD NTB dukung program desa berdaya atasi kemiskinan
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa tantangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Gubernur Iqbal menyampaikan Desa Berdaya hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui intervensi terpadu, terukur, dan berkelanjutan dengan fokus pada rumah tangga miskin ekstrem serta desa-desa prioritas di seluruh NTB.
Pemerintah NTB melalui program Desa Berdaya menargetkan pengentasan 106 desa miskin ekstrem dengan implementasi tahap pertama pada 40 desa yang menjangkau lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19.000 jiwa.
Belasan ribu penduduk desa yang tinggal di 40 desa tersebut akan didampingi secara intensif selama dua tahun.
Baca juga: Menakar daya ubah desa berdaya
Pendekatan yang digunakan adalah model graduasi, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.
"Kami ingin kemiskinan bisa diputus sampai ke akar dari desa," pungkas Iqbal.
Program Desa Berdaya yang diluncurkan Pemerintah NTB pada 16 Desember 2025 tersebut mendorong konvergensi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga mitra pembangunan, serta komunitas desa.
Kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi unggulan desa, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi hijau, hingga energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Desa berdaya dan janji kemandirian NTB
Baca juga: Gubernur Iqbal: Desa berdaya tahap pertama di NTB sasar 7.225 KK miskin
