DPRD NTB dukung program desa berdaya atasi kemiskinan

Mataram (ANTARA) - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh program desa berdaya yang tengah disiapkan pemerintah provinsi sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat perekonomian desa.

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, menilai konsep yang membagi desa ke dalam kategori desa transformatif dan desa tematik merupakan pendekatan yang tepat dan relevan dengan kondisi riil desa-desa di NTB.

"Konsep ini sangat strategis dan perlu didorong pelaksanaannya secara serius," ujarnya di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, desa transformatif diperuntukkan bagi desa-desa yang masih masuk kategori miskin ekstrem. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 106 desa miskin ekstrem di NTB yang menjadi sasaran utama program tersebut.

"Namun karena keterbatasan fiskal, pada tahun 2026 pemerintah provinsi baru akan melakukan penanganan awal pada 40 desa," ungkapnya.

Baca juga: Memutus akar persoalan sosial di NTB

Sementara itu, desa-desa yang tidak termasuk kategori miskin ekstrem akan ditangani melalui pendekatan desa tematik. Pola ini menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan, potensi unggulan, serta kearifan lokal masing-masing desa.

"Ada desa yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, ada yang sektor pariwisata-nya, termasuk desa pesisir yang bisa didorong melalui pengembangan ekonomi biru," terang Sambirang.

Menurutnya, konsep desa berdaya akan memberikan dampak signifikan apabila dijalankan dengan komitmen kuat dan kolaborasi lintas pemerintahan. Ia menegaskan peran pemerintah provinsi sebagai orkestrator pembangunan desa.

"Provinsi tidak akan bisa sukses tanpa dukungan penuh dari 10 kabupaten/kota. Capaian provinsi adalah agregasi dari capaian seluruh daerah," ujarnya.

Baca juga: Desa Berdaya NTB dan mimpi meritokrasi yang membumi

Oleh karena itu, Sambirang menekankan pentingnya penerapan good collaborative governance serta menghindari pola silo governance, di mana setiap instansi berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi program.

"Kalau program provinsi tidak inline dengan kabupaten/kota, tidak matching dan tidak saling memperkuat, target-nya bisa jadi tidak tercapai," kata Sambirang.

Ia pun mendorong adanya pola koordinasi yang terstruktur agar penanganan desa-desa miskin ekstrem dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Menjelang peringatan Hari Jadi NTB ke-67 pada 17 Desember, Sambirang menyampaikan harapannya agar NTB terus bergerak maju sesuai dengan tagline Makmur Mendunia.

"Makmur itu identik dengan kesejahteraan yang terus meningkat. Mendunia berarti brand NTB semakin dikenal, sehingga orang luar tertarik datang dan tinggal lebih lama," katanya.

Baca juga: Menakar daya ubah desa berdaya
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Desa berdaya dan janji kemandirian NTB
Baca juga: Gubernur Iqbal: Desa berdaya tahap pertama di NTB sasar 7.225 KK miskin