Dompu (ANTARA) - TNI Angkatan Darat melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 1614/Dompu mengawal dan memastikan dukungan lapangan dalam pembangunan 81 Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Komandan Distrik (Dandim) 1614/Dompu Letkol Czi Janu Hendarto mengatakan, pembangunan KDKMP di Dompu merupakan bagian dari program strategis nasional yang dilaksanakan melalui kerja sama TNI AD dan PT Agrinas sebagai pemegang kewenangan pembangunan fasilitas fisik koperasi.
"Kami kawal langsung dan pastikan pembangunan gerai KDKMP itu akan terealisasi semua," ungkapnya kepada ANTARA di Dompu, Selasa.
Ia menjelaskan, sesuai petunjuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 (Pembentukan)dan Nomor 17 Tahun 2025 (Percepatan Fisik) di Kabupaten Dompu direncanakan pembangunan 81 titik Koperasi Desa Merah Putih.
"Hingga kini, sebanyak 81 titik telah teridentifikasi, dengan 20 titik di antaranya dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan status lahan (clear and clean) serta telah masuk dalam portal PT Agrinas," paparnya.
Baca juga: Dompu tingkatkan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih
Selain itu, lanjut Janu Hendarto, sebanyak 64 titik telah menyatakan kesediaan, sementara 44 titik lainnya masih dalam proses penelusuran di lapangan. Sekitar 17 titik belum memenuhi kriteria, terutama terkait luasan lahan.
"Saat ini, pembangunan fisik telah berjalan di lima titik awal, yakni Desa Nusa Jaya, Lune, Songgaja, Suka Damai, dan Tekasire. Seluruh titik yang telah diverifikasi langsung dianggarkan oleh PT Agrinas melalui sistem portal terintegrasi," tegasnya.
Menurut Dandim, peran TNI dalam pembangunan tersebut bersifat dukungan lapangan dan koordinasi, sementara kewenangan penuh pembangunan fisik berada di bawah PT Agrinas.
"Kendala terbesar saat ini adalah penyediaan lahan. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta para kepala desa agar seluruh target dapat terealisasi," ujarnya.
Baca juga: Dompu siapkan SDM Kopdes Merah Putih kompeten melalui pelatihan
Untuk mempercepat realisasi, Kodim 1614/Dompu bersama Dinas Koperasi dan UKM Dompu juga telah menggelar pertemuan dengan para Ketua KDKMP dan pendamping koperasi di Markas Kodim 1614.
"Dalam pertemuan itu, saya bersama Kepala Dinas Koperasi Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, menjelaskan sekaligus meluruskan terkait tupoksi masing-masing institusi, kesiapan lahan, dan mekanisme pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan," kata Dandim.
Ia menegaskan, batas waktu yang ditentukan itu per 15 Desember. Namun, karena ini program strategis nasional sehingga diberikan kelonggaran waktu untuk menuntaskan agar pembangunan dapat terealisasi secara menyeluruh.
"Kami terus berkoordinasi dan diberikan kelonggaran waktu agar seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi," tandasnya.
Dandim menambahkan, pemenuhan lahan tidak hanya bersumber dari aset pemerintah daerah, tetapi juga diupayakan melalui aset milik pemerintah provinsi maupun instansi atau lembaga lain yang memungkinkan untuk dimanfaatkan.
"Semua data masuk ke portal Agrinas, mulai dari foto lokasi, titik koordinat, hingga pembaruan secara real time. Setelah terverifikasi, langsung dianggarkan," tutupnya.
Baca juga: Dinas Koperasi Dompu dorong KDMP kembangkan potensi tebu di Pekat
Baca juga: Pemkab Dompu percepat inventarisasi aset untuk pembangunan Kopdes Merah Putih
Baca juga: Pemprov NTB dukung pembentukan koperasi petani tebu di Dompu
