Denpasar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali menggugah lebih banyak kaum perempuan di provinsi itu untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan agar persepsi bahwa politik merupakan perang gagasan eksklusif untuk laki-laki akan semakin terkikis.
"Ini akan membuka pintu bagi generasi muda perempuan untuk bermimpi lebih besar dan mengejar aspirasi politik mereka tanpa hambatan gender," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Senin.
Menurut dia, afirmasi perempuan dalam konteks politik akan mempengaruhi transformasi budaya dan perspektif publik terhadap peran gender. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali itu tidak memungkiri bahwa ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi kaum perempuan yang hendak terjun dalam perhelatan politik.
Diantaranya budaya patriarki yang telah mengakar dalam banyak masyarakat membuat perempuan masih sering menghadapi diskriminasi, streotip, dan hambatan institusional yang menghalangi akses mereka ke posisi kekuasaan politik yang lebih tinggi.
"Kuota perempuan memang ada sebanyak 30 persen, namun itu hanya sebatas syarat administrasi untuk berkontestasi. Belum banyak perempuan yang memegang posisi sentral hari ini," ujar srikandi Bawaslu Bali itu.
Oleh karena itu, kata Ariyani, yang harus digenjot bersama dengan menambah literasi di bidang apapun kepada kaum perempuan yang diminati termasuk politik.
Baca juga: Bawaslu sebut potensi gesekan di tahapan pilkada
Baca juga: Bawaslu awasi ASN jelang deklarasi bakal calon Pilkada Lombok Tengah
"Yakinlah perempuan pasti bisa," ucap anggota Bawaslu Bali dari Kabupaten Buleleng itu.
Termasuk dalam tahapan Pilkada Serentak 2024 diharapkan semakin banyak kaum hawa bisa terlibat aktif sebagai upaya menuju pelaksanaan pilkada yang berintegritas.
"Pemilihan yang berintegritas akan mengembalikan kepercayaan publik dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi pemilih," kata Ariyani.
"Ini akan membuka pintu bagi generasi muda perempuan untuk bermimpi lebih besar dan mengejar aspirasi politik mereka tanpa hambatan gender," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani di Denpasar, Senin.
Menurut dia, afirmasi perempuan dalam konteks politik akan mempengaruhi transformasi budaya dan perspektif publik terhadap peran gender. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali itu tidak memungkiri bahwa ada sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi kaum perempuan yang hendak terjun dalam perhelatan politik.
Diantaranya budaya patriarki yang telah mengakar dalam banyak masyarakat membuat perempuan masih sering menghadapi diskriminasi, streotip, dan hambatan institusional yang menghalangi akses mereka ke posisi kekuasaan politik yang lebih tinggi.
"Kuota perempuan memang ada sebanyak 30 persen, namun itu hanya sebatas syarat administrasi untuk berkontestasi. Belum banyak perempuan yang memegang posisi sentral hari ini," ujar srikandi Bawaslu Bali itu.
Oleh karena itu, kata Ariyani, yang harus digenjot bersama dengan menambah literasi di bidang apapun kepada kaum perempuan yang diminati termasuk politik.
Baca juga: Bawaslu sebut potensi gesekan di tahapan pilkada
Baca juga: Bawaslu awasi ASN jelang deklarasi bakal calon Pilkada Lombok Tengah
"Yakinlah perempuan pasti bisa," ucap anggota Bawaslu Bali dari Kabupaten Buleleng itu.
Termasuk dalam tahapan Pilkada Serentak 2024 diharapkan semakin banyak kaum hawa bisa terlibat aktif sebagai upaya menuju pelaksanaan pilkada yang berintegritas.
"Pemilihan yang berintegritas akan mengembalikan kepercayaan publik dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi pemilih," kata Ariyani.